Korupsi Dana Desa, Kades Bambapun Dituntut 2 Tahun Penjara

- Periklanan -

Ilustrasi

PALU – Proses sidang yang dijalani terdakwa Sumarno mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa (Kades) Bambapun, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Sumarno terbilang cepat. Terdakwa perkara dugaan korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Bambapun Tahun 2015 selanjutnya pekan mendatang ini, akan menjalani sidang pembelaan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melayangkan tuntutan pidana bagi terdakwa, dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, Rabu (11/10). Terdakwa ini dituntut pidana 2 tahun penjara, karena menurut JPU perbuatannya telah terbukti bersalah secara sah dan meyakikan menyalahgunakana DD dan ADD Bambapun. “Selain itu, terdakwa juga dituntut pidana denda Rp 50 juta, subsidair 2 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 161 juta, subsidair 4 bulan penjara,” ungkap Fitra Teguh SH selaku JPU yang membacakan amar tuntutan bagi terdakwa.

Sidang pembacaan tuntutan ketika itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Dede Halim SH MH, didampingi dua hakim anggota. Dihadapan Majelis Hakim tersebut, JPU menguraikan isi pertimbangan tuntutannya bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan terdakwa Sumarno secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan dakwaan subsider.

“Perbuatan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001,” tutur Fitrah lagi.

- Periklanan -

Tuntutan JPU itu telah berdasarkan pertimbangan memberatkan serta meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya dan program pemberantasan tindak pidana korupsi, “Hal meringankan terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatanya,”katanya.

Menurut uraian tuntutan JPU, terdakwa Sumarno terbukti merugikan keuangan negara Rp 160 juta. Sehingga karena itu Dia juga dituntut pidana tambahan untuk membayar atau mengembalikan kerugian negara yang timbul atas perbuatannya, terhadap pengelolaan dan penggunaan DD dan ADD Bambapun Tahun 2015.  Besaran uang pengganti yang harus digantinya Rp 160, jika tidak dikembalikan diganti kurungan 4 bulan.

Usai pembacaan tuntutan, ketua majelis hakim Dede Halim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan pada sidang mendatang.

Sebagaimana dakwaan Sumarno , selaku sebagai penangung jawab pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) tidak pernah melakukan musyawarah terkait seluruh kegiatan dan semua kegiatan dikelola terdakwa.

Bahkan dalam melaksanakan pekerjaan di desa terdakwa tidak membuat RAB, sehingga di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di desa tidak mempunyai pedoman. (cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.