Korlantas Sosialisasikan Pentingnya Andalalin di Sulteng

- Periklanan -

Direktur Lalu Lintas Polda Sulteng, Imam Setiawan (tengah) saat membuka sosialiasai Andalalin di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari Korlantas Mabes Polri, Kementerian Perhubungan serta Kementerian PU. (Foto: Dirlantas Polda Sulteng)

PALU – Majunya pembangunan bila tidak disertai dengan analisis dampak lalu lintas (Andalalin), maka akan mengakibatkan berbagai dampak bagi kelancaran dan keamanan lalu lintas. Namun, masih saja ditemui sejumlah bangunan baik mal maupun hotel, yang belum memiliki dokumen Andalalin.

Hal tersebut, disebabkan pengetahuan tentang pentingnya Andalalin ini, belum dipahami betul oleh instansi terkait. Guna memberikan pemahaman tersebut, pihak Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri menggelar sosialiasai Andalalin, dengan melibatkan para Kasatlantas, Kepala Dinas Perhubungan, pihak Perizinan serta Dinas PU, Senin (30/10).

- Periklanan -

Kegiatan yang digelar di aula Rupatama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulteng tersebut, menghadirkan sejumlah narasumber dari Korlantas Mabes Polri, Kementerian Perhubungan serta Kementerian PU-PR, dipimpin oleh Ketua Tim, Kombes Pol Supriyadi, yang juga Kasubdit Audit Ditkamsel Korlantas Mabes Polri.

Kepada Radar Sulteng, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sulteng, Kombes Pol Imam Setiawan, yang turut membuka kegiatan, mengungkapkan, dengan semakin meningkatnya pembangunan saat ini yang berkaitan dengan tata guna lahan, maka juga akan berdampak pada lalu lintas. “Pembangunan mal maupun hotel serta bangunan lain, sudah seharusnya memikirkan lahan parkir serta akses in-out (keluar-masuk) yang tidak menimbulkan kemacetan. Hal itu dapat dilakukan dengan dikaji lewat tim Andalalin,” terang Imam.

Melalui sosialisasi ini pula lah, kata Imam, juga perlunya dibahas tim Andalalin, yang terdiri dari pihak Ditlantas untuk tingkat jalan provinsi, Satlantas untuk tingkat jalan kabupaten/kota, serta Dinas Perhubungan dan juga Dinas PU. Tim tersebut, yang nantinya akan menganalisa, pembangunan infrastruktur tersebut sudah sesuai Andalalin atau tidak. “Nantinya jika memang sudah sesuai Andalalin, tim ini tetap akan memantau, jangan sampai misalnya, lahan parkir yang ada di alih fungsikan, sehingga kendaraan yang ada malah parkir di jalan umum,” tutur Dirlantas.

Lebih jauh disampaikan Imam, dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah sangat jelas, bahwa bangunan infrastruktur, seharusnya terlebih dahulu memiliki dokumen Andalalin, sebelum diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebagai salah satu prasyarat. Jika Andalalin tidak ada, maka IMB tidak dapat diterbitkan. (agg)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.