MORUT-Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Kontraktor berunjukrasa di tiga lokasi dalam Kota Kolonodale, Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara (Morut), Senin (5/3). Mereka menyasar kebijakan eksekutif dan kepedulian legislatif terhadap pembangunan daerah itu.
Berdasarkan informasi yang diterima Radar Sulteng dari Kepala Kepolisian Sektor Petasia, Iptu Masiara, unjuk rasa oleh anggota forum tersebut dimulai pukul 09.00 wita.
Para kontraktor lokal Kolonodale itu mulai berkumpul di bundaran depan Pasar Sentral Kolonodale. Masa aksi sekira 70 orang itu selanjutnya bergeser menuju kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), kantor Bappeltibangda, dan berakhir di kantor DPRD Morut. Mereka menggunakan 1 unit kendaraan roda enam dan 30-an unit roda dua.
“Aksi ini dipimpin Arnol Abas selaku koordinator lapangan serta tiga orator yakni Ikhsan Rusly, Wahyu Mappa, dan Ibrahim Rusly,” jelas Kapolsek Masiara via pesan WhatsApp, Senin siang.
Dalam orasinya, masa aksi mendesak Pemkab Morut untuk mengedepankan pembangunan dalam Kolonodale sebagai ibukota Kabupaten. Selain itu, mereka juga mengangkat soal proyek-proyek aspirasi anggota DPRD setempat yang telah meresahkan Pemkab dan kontraktor lokal Morut. Seruan itu juga disampaikan di depan kantor cabang Kejaksaan Negeri Kolonodale.
Kepala Bidang Binamarga Dinas PUPR Morut, Destuber Mato’ori, saat menerima masa aksi di depan kantornya memastikan bahwa hal-hal yang menjadi tuntutan aspirasi para kontraktor lokal itu akan disampaikan kepada Kepala Dinas PUPR Morut, Irwan A Ibon, yang saat itu tidak berada di tempat.
Di tempat lain, Kepala Bappelitbanga Morut Basri Makassau justeru mengucapkan terima kasih atas kritikan dan aspirasi yang telah disampaikan masa aksi.
Menurut Basri, apa yang menjadi tugas Pemkab dalam membangun Morut telah dilakukan sebagaimana tertuang dalam rancangan anggaran setiap tahun melalui proses dan mekanisme dan peraturan yang berlaku.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Morut Moh Safri Algazali mengatakan bahwa tidak ada anggota DPRD Morut yang bekerja proyek. Lembaga itu juga tidak membenarkan wakil rakyat melaksanakan pekerjaan proyek atau bermain proyek.
“Bilamana ada ditemukan anggota DPRD Morut yang bekerja proyek atau main proyek silakan laporkan ke pihak berwajib, baik itu Polri maupun Kejaksaan,” tegas Safri.
Di tempat yang sama, anggota DPRD Morut Jabar Lahadji mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur dalam kota Kolonodale sejak wilayah itu menjadi daerah otonom baru (DOB) telah dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sesuai dengan mekanisme yang ada.
Setelah menerima pernyataan sikap, masa aksi yang dari semula mendapat pengamanan dari personel Polsek Petasia dipimpin Iptu Masiara dan Koramil 1311-03 Petasia dipimpin Kapten Inf Hamzah membubarkan diri. “Situasi selama aksi tersebut berlangsung tetap aman terkendali,” sebut Masiara.(ham)
