Konsumen Merasa Dirugikan, Laporkan ke BPSK

- Periklanan -

BIMTEK: Suasana acara Bimbingan Teknik (Bimtek) Penmgawasan Barang Beredar yang dilaksanakan Disperindag Sulteng di Hotel Sutan raja, Rabu (15/3). (Foto: Arwansyah)

PALU-Kepentingan dan hak-hak dari konsumen juga menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah. Salah satu wujud perhatian pemerintah tersebut adalah dengan membentuk Badan Penyesaian Sengke Konsumen (BPSK).

Di Kota Palu saat ini telah eksis BPSK, dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan bahkan telah menangani ratusan kasus sengketa konsumen dengan pelaku usaha. Hal ini terungkap dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Juknis/SOP Pengawasan Barang Beredar dan Jasa yang dilaksanakan Disperindag Sulteng, di Hotel Sutan Raja, Rabu (15/3).

“Pada kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa, kalau didapatkan pelaku usaha dengan sengaja merugikan konsumen, konsumen berhak melaporkannya ke BPSK. Jadi, kegiatan pengawasan barang beredar ini ada kaitannya dengan BPSK,” ujar Amiruddin SH Msi, Ketua BPSK Kota Palu.

Amiruddin menjelaskan, BPSK dibentuk berdasarkan UU, di Sulteng itu pemebtukannya di Kota Palu dan Kabupaten Donggala pada tahun 2013 lalu. Butuh satu tahun untuk rekruitmen keanggotaannya. Tapi yang eksis saat ini baru BPSK Kota Palu, yang pelantikan kepengurusannya sejak tahun 2014 lalu.

“Sesuai amanat UU, lembaga BPSK dibentuk dan digaji oleh negara. Sekarang BPSK Kota palu itu berkantor di jalan Balai Kota Utara, samping kantor Walikota,” sebutnya.

- Periklanan -

Ia menjelaskan, BPSK adalah lembaga di luar peradilan yang bertugas menangani sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, berkedudukan di kabupaten/kota. BPSK Kota Palu saat ini meng-cover kabupaten/kota se Sulteng.

Sebelum terbentuk BPSK,  sengketa konsumen yang kasusnya di bawa ke peradilan umum. Dan pengalaman selama ini untuk penyelesaian sengketa konsumen di peradilan umum itu butuh waktu lama. Dan bahkan membutuhkan biaya.

“Tapi di BPSK itu, penyelesaian sengketanya itu maksimal hanya 21 hari harus ada putusan.  Dan gratis, pihak-pihak yang berperkara tidak dipungut biaya. Karena itu, kalau ada sengketa atau merasa dirugikan oleh pelaku usaha, sebaiknya konsumen melapor ke BPSK,” terangnya.

Ia menambahkan, putusan BPSK mutlak dan mengikat. Apapun putusan BPSK itu bisa dieksekusi oleh lembaga yang berkekuatan hukum seperti kepolisian. Bila pelaku usaha merasa dirugikan oleh pelaku usaha, misalnya dalam membeli suatu barang yang ternyata sudah rusak atau tidak layak pakai lagi, konsumen punya hak untuk mengadukan persoalannya ke BPSK Kota Palu.

“Dan selanjutnya, BPKS akan memproses kasus tersebut,” jelasnya lagi.

Peserta Bimtek adalah petugas pengawas barang beredar dan jasa dari Dinas Perindag kabupaten/kota se Sulteng. Selain pemateri dari BPSK, kegiatan Bimtek kemarin juga menghadirkan pemateri dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Kota Palu. (ars)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.