Konfigurasi dan Kombinasi Komunitas Besar dalam Kompetisi Pilkada Tolitoli

Oleh : Dr. Syarif Makmur, M.Si, *)

- Periklanan -

TOLITOLI adalah daerah yang unik dan memiliki sejarah kepemimpinan kepala daerah yang agak berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Tengah (Sulteng). Keunikan dari daerah penghasil cengkeh terbesar di Sulteng itu ada pada konfigurasi, dan kombinasi dalam kompetisi kekuasaan politik pemerintahan sebagai aspirasi dari tiga komunitas besar yaitu Tolitoli, Bugis dan Buol.

Kompetisi itu tidak saja pada kekuasaan politik (Bupati/Wabup, dan DPRD) tetapi menyentuh dan beririsan langsung dengan kepentingan dan kekuasaan biirokrasi (Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat dan lainnya).

Sejak kabupaten ini berdiri sekitar tahun 50-an hingga saat ini, daerah ini selama 30 tahun dipimpin oleh kader-kader TNI yang terinci masa kepemimpinannya masing-masing Kolonel Inf Edy soeroso (1971-1983), Kolonel Inf M. Sulaiman (1984–1989), Kolonel Inf Dede Hata Permana (1989 -1994), dan Kolonel Inf Gumyadi (1994–1999).

Selama masa kepemimpinan TNI itu gesekan sosial politik hampir tidak tampak, hanya memiliki sedikit kekurangan dalam sisi psikologis dan sosiologis masyarakat Tolitoli, Bugis dan Buol. Juga psikologis dan sosiologis para birokratnya dalam menempatkan posisi mereka di hadapan kepala daerah pada saat itu.

Di masa kepemimpinan Bupati KDH Kolonel Inf M. Sulaiman hingga Kolonel Inf Gunyadi, posisi Sekretaris Daerah (Sekda) dipercayakan kepada putera Tolitoli Moh. Maruf Bantilan yang selanjutnya terjadi pergantian kepada Drs. Harsono Hamu (Bugis), karena Moh. Maruf Bantilan dimutasi ke provinsi sebagai Kepala BP-7 Provinsi Sulawesi Tengah.

Kombinasi dan konfigurasi kekuasaan dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan kombinasi Tolitoli-Bugis, artinya kepala daerahnya dari Tolitoli dan Wakil Kepala daerahnya dari Bugis. Menurut beberapa pengamat dan praktisi di tingkat local, lebih efektif dalam menjaga keseimbangan sosial dan keseimbangan politik.

Jika kombinasinya terbalik Bugis–Tolitoli bisa saja efektif apabila ada kesepakatan sosial dan politik dari tokoh-tokoh sentralnya. Bilamana tidak ada kesepakatan sosial dan kesepakatan politik dalam Pilkada Tolitoli dapat diprediksi akan terjadi aksi sosial dan mengarah ke aksi politik (Parson, 1965).

Sebuah fakta politik yang tidak bisa dihindari bahwa kombinasi dan konfigurasi tiga komunitas itu secara tradisi politik dan bahkan tradisi sosial benar dan dibenarkan (Parsons, 1965), bahkan tradisi kesepakatan politik dan kesepakatan sosial pun terjadi di Kabupaten Poso dan di Maluku.

Tampilnya Amran Hi. Yahya dan Mohammad Esar Bantilan sebagai pemenang Pilkada 2020 sudah diprediksi oleh berbagai kalangan dan pengamat di daerah itu bahwa pasangan itu akan memenangkan kompetisi Pilkada. Parameter dan indikatornya sangat jelas karena bapaknya Moh. Saleh Bantilan dalam posisi sebagai Bupati Tolitoli aktif, akan bekerja full dengan segala sumber daya untuk memenangkan anaknya Moh. Esar Bantilan sebagai calon wakil Bupati. Hampir dapat dipastikan ada kesepakatan politik antara Alek (sapaan akrab mantan Bupati dua periode itu) dengan Amran (Bupati Tolitoli terpilh).

Terkait kepemimpinan kedepan dan kelanjutan kepemimpinan. Kesepakatan politik antara Alek dan Amran itu paling tidak berkisar pada dua hal, Pertama, Alek akan memberi kesempatan kepada Amran untuk memimpin dua periode (2021–2024 dan 2025–2030) dengan syarat ada pembagian kekuasaan dan kewenangan, termasuk pembagian rezeki dalam APBD serta pembagian jatah pimpinan OPD, siapa menjadi Kadis, siapa menjadi Kaban, Kabag hingga Camat dan Kepala Desa.

- Periklanan -

Sejak Pilkada 2010, Alek dikenal sebagai pemain dan petarung politik yang pragmatis, teknis dan praktis, tidak bertele-tele dengan gaya kepmimpinan yang tidak kita dapatkan dalam buku dan teori kepemimpinan. Gaya yang lucu dan bahasa spontan dan menarik membuat Alek disenangi dan dicintai oleh kalangan anak-anak muda dan seusianya.

Alek dan Amran dalam model kepemimpinan memiliki style yang sama dan selera yang sama, sehingga kekuatan sosial dan kekuatan politik yang dirancang dan didesain oleh keduanya berada pada garis susu yaitu Lurus–Tinggi–Kuat (Soewardi, 2001).

Lurus dan kuat adalah persoalan kultural sedangkan tinggi adalah persoalan struktural. Dari sisi struktural, Alek dan Amran dikenal dan sangat dikenal oleh publik Tolitoli tidak memiliki riwayat pendidikan yang berprestasi, bahkan mantan Bupati dua periode itu dikenal sebagai alumni SMA Nusantara, karena mengecap pendidikan di beberapa SMA di Indonesia dan berakhir menyelesaikan pendidikannya di salah satu SMA di Kabupaten Buol.

Komunitas Tolitoli sangat memahami jasa-jasanya bersama pamannya Moh. Maruf Bantilan dalam membawa Tolitoli seperti sekarang ini. Sangat fantastis keluarga besar ini menakhodai kepemimpinan di daerah ini selama 20 tahun. Berbagai pengamat dan kalangan di komunitas besar itu memprediksi bahwa keluarga besar Bantilan akan tetap eksis dalam masa 20 tahun kedepan.

Selain Moh. Besar Bantilan (Wabup Tolitoli), ada lagi sederetan nama yang mumpuni dan memenuhi syarat sebagai calon pemimpin Tolitoli kedepan, antara lain Nurmawati Dewi Bantilan, Moh. Numansyah Bantilan, Moh. Faisal Bantilan, Endang Dwiwahyuni Bantilan dan cukup banyak kader dari keluarga besar ini yang siap memimpin kedepan.

Kedua, jika kesepakatan di atas efektif dilaksanakan, maka pada Pilkada Tolitoli tahun 2029, Moh. Besar Bantilan akan memimpin Tolitoli. Tetapi jika kesepakatan di atas tidak efektif dilaksanakan, maka kepemimpinan Amran di periode 2021-2024 ini akan banyak mendapatkan tekanan.

Alek akan terus memantau dan mengevaluasi kepmimpinan Amran dan anaknya ini. Pengalaman Alek selama dua periode akan sangat berbobot untuk ia memberikan wejangan politik kepada Amran. Alek surplus pengalaman sementara Amran dan anaknya (Moh. Besar yang disapa Esar) defisit pengalaman.

Seperti dalam teori ekonomi, yang defisit akan selalu meminta kepada yang surplus, dan Alek akan mengelola dan memanfaatkan surplus pengalamannya dengan networking politik yang ia bangun selama dua periode. Sangat diyakini Amran akan samikna waatakna dan mengamini apa yang disarankan Alek jika Amran mau memimpin Tolitoli dua Periode.

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan, pertama, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tolitoli masih didominasi kepentingan politik lokal yang memprioritaskan putera daerah dari komunitas Tolitoli, Bugis dan Buol. Kedua, dari sejarah kepemimpinan kepala daerah di Tolitoli masih banyak yang berpendapat lebih efektif dipimpin non putera daerah, dan masih cukup banyak juga publik yang berpendapat lebih efektif dipimpin putera daerah.

Ketiga, paradigma otonomi daerah, putera daerah dalam posisi normal sains, artinya ketiga komunitas Tolitoli, Bugis dan Buol telah menyepakati secara tidak tertulis tentang konfigurasi dan kombinasi dalam setiap Pilkada.

*) Penulis adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, dan
kandidat Peneliti Ahli Madya dan Kandidat Ahli utama Analis Kebijakan Publik Kementrian Dalam Negeri. Email: [email protected]

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.