Komnas HAM Investigasi Kasus Tanjung Sari

- Periklanan -

BANGGAI – Persoalan eksekusi lahan di Tanjung Sari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, hingga kini belum berakhir.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulteng berdialog dengan Wakil Bupati Banggai, Mustar Labolo di ruang kerjanya, Rabu (15/8). (Foto: Steven)

Kendati Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, Ahmad Shuhel Nadjir, telah mengeluarkan Penetapan Nomor 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Luwuk tanggal 24 Juli 2018 tentang pembatalan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Luwuk, tanggal 27 April 2017 sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 02/BA.Eks.Pdt.G/1996/PN.Luwuk, tanggal 3 Mei 2017 dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Luwuk tanggal 3 Januari 2018 sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 02/BA.Eks.Pdt.G/1996/PN.Luwuk, tanggal 19 Maret 2018 beserta segala akibat hukumnya. Namun hal itu tidak membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang lahan yang diperkarakan. Sehingga wajar jika pihak yang merasa memiliki alas hak dan merasa dirugikan atas pelaksanaan eksekusi tersebut, melakukan gugatan.

Dengan kondisi tersebut, tak heran jika Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia memerintahkan kepada perwakilannya di Sulawesi Tengah untuk melakukan investigasi dan berdialog dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai serta Pengadilan Negeri Luwuk, terkait masalah tersebut.

Berdasarkan jadwal Komnas HAM Perwakilan Sulteng yang ditandatangani oleh ketuanya, Dedi Askary, selama dua hari berturut-turut, yakni sejak Rabu (15/8) hingga Kamis (16/8) hari ini, tim yang diketuai Edy Sutichno, dengan tiga anggotanya itu, akan berada di Luwuk dan melakukan pertemuan dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pertemuan pertama di pemkab Banggai. Edy Sutichno selaku ketua tim bersama Hidar, Ismeti dan Nurlianti Ritiana selaku anggota, diterima oleh Wakil Bupati Banggai, Mustar Labolo, di ruang kerjanya, Rabu (15/8) kemarin.

- Periklanan -

Didampingi Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, Alfian Djibran, Kepala Dinas Sosial, Sofian Lalusu, Camat Luwuk, A. Lapalanti, kabag Hukum Setdakab Banggai, Nur Djalal serta Lurah Karaton, Sudarso Budi, dialog berlangsung alot, namun santai.

Semua pertanyaan dan dokumen yang dibutuhkan tim Komnas HAM Perwakilan Sulteng terkait persoalan eksekusi Tanjungsari, dijawab dan diberikan. Mulai upaya pencegahan pelaksanaan eksekusi pertama dan kedua hingga  pemberian bantuan sosial, kesehatan dan pendampingan hukum kepada korban eksekusi.

“Kami sudah berupaya untuk mencegah agar pelaksanaan eksekusi tidak dilakukan. Namun saran kami tidak diindahkan oleh mantan Ketua PN Luwuk, Ahmad Yani,” ucap Wakil Bupati Banggai, Mustar Labolo.

Karena dibawa ancaman katanya menghalang-halangi putusan pengadilan, pihak pemkab pun lanjut Mustar, tidak bisa berbuat banyak. Tapi pada prinsipnya, bantuan sosial dan kesehatan hingga pendampingan hukum, pasca pelaksanaan eksekusi tetap diberikan oleh pemkab sampai saat ini kepada masyarakat Tanjung Sari yang membutuhkan.

Tidak hanya kebutuhan pokok yang diperhatikan oleh pemkab Banggai, kata mantan anggota DPRD Sulteng itu, tapi segi pendidikan dan kependudukan masyarakat Tanjungsari juga diperhatikan.

“Jadi pada intinya, pemkab Banggai tidak tinggal diam dengan masalah Tanjungsari. Bisa bapak dan ibu lihat foto-foto penyerahan bantuan dari pemkab Banggai kepada warga di sana,” ujarnya. (stv)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.