MOROWALI – Guna memastikan informasi yang beredar tentang PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di kawasan PT IMIP Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Jumat (20/7).
Pada kegiatan Kunker Spesifik masa persidangan V 2017-2018, diketuai Herman Khaeron dari fraksi Partai Demokrat dan diikuti oleh ketua Komisi VII DPR RI Ahmad Ali dari partai NasDem kemudian dari fraksi Gerindra fraksi PAN fraksi Hanura serta dari fraksi PDI-P.
Selain itu, turut dihadiri oleh perwakilan dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM serta Dirjen Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan RI.
Saat tiba di PT IMIP, para tim Kunker dari Komisi VII DPR RI langsung melakukan peninjauan di beberapa titik lokas pertambangan dan industri yang berada di dalam kawasan PT IMIP. Selain itu,mereka juga melakukan pengecekan areal reklamasi di salah satu perusahaan yang masuk dalam kawasan PT IMIP, yakni PT Bintang Delapan Mineral (BDM).
Setelah melaksanakan peninjauan para anggota DPR RI dari Komisi VII tersebut langsung melanjutkan kegiatan dengan melaksanakan dialog bersama para manajemen PT IMIP.
Dialog tersebut dilaksanakan di gedung putih PT IMIP dan diikuti oleh pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali dan anggota DPR Kabupaten Morowali.
Dalam penyamapian pada kegiatan dialog, ketua tim Kunker Herman Khaeron menjelaskan bahwa dari hasil kunjungan yang mereka laksanakan dirinya belum berani banyak bicara. Sebab, apa yang disaksikannya di lapangan dan kemudian dibandingkan dengan informasi yang tersebar di kalangan masyarakat diyakini benar adanya.
“Kata hati saya belum yakin dengan apa yang saya lihat di lapangan. Apa yang saya saksikan di lapangan baik itu dari segi tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal belum membuat saya yakin. Apakah yang saya saksikan di lapangan memang benar adanya atau tidak. Soalnya jika disaksikan di lapangan, semua aktivitas berjalan dengan baik-baik saja. Tapi sekali lagi, kata hati saya belum yakin,” tegasnya.
Untuk itu, ia meminta kepada manajemen PT IMIP untuk terbuka dalam penambahan jumlah tenaga kerja khususnya di kalangan Tenaga Kerja Asing (TKA). Supaya menurut Herman Khaeron, pihaknya dapat memperhitungkan dan mempertimbangkan apa dampak posifit dan negatif dari jumlah penambahan tenaga kerja khususnya TKA.
“Kalau memang ada penambahan jumlah tenaga kerja asing dari jumlah yang ada saat ini, khususnya di bidang kontruksi mohon dijelaskan saja, nda usah takut tidak apa-apa,” pintanya.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Ahmad Ali meminta kepada manajemen PT IMIP agar kiranya berlaku adil dalam penerimaan tenaga kerja lokal. Sebab selama ini, dirinya menerima informasi yang tak menyenangkan terkait penerimaan tenaga kerja lokal di PT IMIP.
“Selama ini saya menerima SMS, bahwa tenaga kerja dari luar daerah yang mempunyai kolektivitas di dalam diutamakan di perusahaan sebesar ini. Sementara tenaga kerja lokal yang lahir dan besar di Kabupaten di Morowali itu dikesampingkan, ini kan tidak adil. Untuk itu, saya meminta manajemen PT IMI untuk memperbaiki sistem perekrutan karyawan. Kalau para manajemen saya percaya, tapi untuk orang dibawahnya saya belum percaya saat melakukan perekrutan karyawan,” tegasnya.
Pasalnya menurut Ahmad Ali, tenaga kerja lokal asli Kabupaten Morowali harus diberikan kesempatan untuk menjadi karyawan di PT IMIP. Sebab, kedepannya merekalah yang menjadi perisai dan benteng jika ada orang dari luar yang berusaha menganggu aktivitas PT IMIP.
“Tidak menutup kemungkinan dalam penerimaan karyawan ada permainan uang. Jadi, tolong dilakukan inventerisasi secara baik. Ketika anak-anak di Negeri Morowali merasakan kemanfaatan dari perusahaan ini, maka yang untung adalah perusahaan sendiri,”tuturya.(fcb)
