Komisi III DPR RI Terima Masukan Napi Teroris Poso

- Periklanan -

Sejumlah Napi kasus terorisme sedang berdialog dengan anggota DPR RI saat kunker ke Lapas Palu, Selasa (2/5). (Foto: Edy Djunaidi)

PALU – Rombongan Komisi III DPR RI, yang diketuai oleh Dr Benny Kabur Harman SH, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (2/5).

Kunker yang dilaksanakan di masa persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017 ini, sasarannya beberapa lembaga institusi yang menjadi mitra komisi III yang berada di daerah Provinsi Sulteng.

Kunjungan itu dimulakan, di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA, di Jalan Dewi Sartika Kota Palu, yang menjadi wilayah hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tengah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah, Iwan Kurniawan SH. MSi, berserta jajaran menyambut hingga turut mendampingi rombongan Komisi III DPR RI tersebut, melihat para warga binaan.

Yang pertama disambangi adalah lapas atau blok untuk narapidana anak, kemudian lapas atau blok wanita, terakhir blok atau lapas ke IIA, yang didalamnya terdiri dari warga binaan kasus tindak pidana seperti korupsi, nakorba, dan terorisme.

Benny Harman, selaku ketua tim kunker bersama rombongan yang diantaranya adalah anggota DPR RI Dapil SultengAhmad H M Ali SE, banyak menerima masukan dari narapidana.

Di antaranya, masukan itu dari salah satu terpidana korupsi serta masukan empat narapidana eks kasus terorisme di Kabupaten Poso. Terpidana korupsi yang menyampaikan unek-uneknya kepada ketua tim Komisi III, ialah Adrian yang pernah terjerat kasus korupsi anggaran subsidi angkutan perintis trayek Kecamatan Toili-Baturube Kabupaten Morowali Utara sejak tahun 2012.

Dia mempertanyakan syarat menjadi justice collaborator untuk mendapatkan remisi bagi dirinya yang telah berstatus narapidana kasus korupsi. “Hingga saat ini, kami tidak pernah menuai remisi pak. Kita dibilang tidak kooperatif, sementara perkara ini semua sudah selesai. Kita harapkan nasib dan hak kami bisa diperhatikan pak,” katanya kepada Benny ketua tim kunker.

- Periklanan -

Kesempatan yang lebih lama bersama wakil rakyat dari DPR RI ini, adalah 4 dari ke 14 terpidana terorisme dari Kabupaten Poso. Mereka adalah Hasan, Mulyadi, Gunawan dan Ayat. Keempatnya tidak hanya memberikan penyampaian dan harapan, tapi ke empatnya juga menuai pertanyaan dari rombongan kunker komisi III DPRD RI.

Di antara pertanyaan itu, adalah mengapa mereka mengangkat senjata.  “Kita angkat senjata karena diburu dan dikejar oleh aparat dengan senjata pak,” kata terpidana Hasan menjawab pertanyaan. Tidak adilnya yang mereka rasakan adalah dituduh terorisme, padahal di daerah lain juga banyak kejadian yang sama tidak sampai demikian.

Sementara mengenai Kabupaten Poso, mereka para terpidana yang merupakan warga poso tersebut, membantah pula jika daerah mereka dikatakan sebagai “gudang” terorisme. Keempatnya juga  mengatakan itu hanya isu atau opini yang diciptakan.

“Yang terjadi disana ini pak adalah penzoliman, kami dizolimi bahkan ada yang ditembak. Karena menuduh kita makar, kemudian menangkap, menzalimi kita makanya kita balas,” seru Gunawan menjawab pertanyaan lanjutan dari ketua tim.

Akan tetapi para warga binaan kasus terosrisme ini, pada intinya tetap mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.  “Ia pak kami akui Pancasila, kami akui NKRI, presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan UU 1945,” sambung Hasan lagi.

Para napi itu, pada akhirnya menyatakan ingin kembali ke masyarakat dan berjanji jika keluar nanti akan menjadi masyarakat poso yang hidup damai.

Benny  Kabur Harman kepada napi terorisme menjelaskan, bahwa persfektif sebenarnya Kabupaten Poso itu eks daerah konflik. Setelah konflik itu muncul paham radikal. Awalnya konflik di poso itu adalah konflik sosial, kemudian nilai itu bergeser menjadi konflik ideologoli. Bergesernya kenilai ideologi itulah sehingga kemudian muncul stigma stigma negatif.

“Saya harapkan kita yang disini marilah selanjutnya nanti menyerahkan dan mempercaya kepada negara untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adil. Tapi jangan sebaliknya, ketika kita punya tuntutan justru mencari pembenaran dan melakukan satu tindakan atau gerakan sendiri. Karena jika seperti ini tidak akan berakhir, makanya kita kemari untuk mendengarkan langsung apa permasalahan kalian selanjutnya akan kita sampaikan pula juga,” terangnya.

Para narapidana terorisme itu juga mengharapkan agar narapidana lainnya yang dinyatakan bersalah karena tindakan terorisme yang menjalani proses hukum di luar Sulawesi Tengah agar dikembalikan ke Palu untuk lebih dekat dengan keluarganya.  Menjawab permintaan itu, Kakanwil Kemenkumham Sulteng Iwan Kurniawan menerangkan sehubungan dengan itu, pihaknya Kemenkumham telah melakukannya. Saat itu secara berangsur-angsur mereka yang terbukti bersalah melakukan tindakan terorisme di Kabupaten Poso dan menuai proses hukum di daerah luar Sulteng saat ini sudah dikembalikan ke Palu. “Seperti dari Cilacap dan Tuban, itu sudah kembali ke sini,” tegasnya.

Di Lapas kelas II A ini, rombongan tim Kunker DPR RI,  juga menyempatkan diri melihat hasil hasil karya kerajinan tangan dari para warga binaan. Atau bentuk bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak lapas. Dari lapas selanjutnya para rombongan bergeser ke Kanwil Kemenkumham Sulteng untuk melanjutkan agenda kegiatan yaitu dengar pendapat antara bersama jajaran pejabat Kanwil Kemkumham Sulteng. (cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.