PALU – Komando Daerah Militer (Kodam) XII (tigabelas) Merdeka memperketat pengawasan perbatasan Republik Indonesia dengan Negara Philipina. Hal tersebut, dilakukan guna mengantisipasi, penyelundupan senjata api ilegal dari wilayah Philipina ke Indonesia, melalui pesisir pulau Sulawesi.
Pihak Kodam Merdeka, tidak ingin kecolongan senjata-senjata ilegal tersebut bisa masuk ke Indonesia dan digunakan oleh kelompok sipil bersenjata, seperti yang ada di wilayah Kabupaten Poso.
Kepada wartawan, Panglima Kodam (Pangdam) XII/Merdeka, Mayjen TNI Ganip Warsito mengungkapkan, sejak terbentuknya kembali Kodam Merdeka dan dirinya menjadi pimpinan, belum ditemukan adanya indikasi penyelundupan senjata dari Philipina ke Indonesia.
“Meski belum ada indikasinya, itu semua harus kita waspadai dan cegah, jangan sampai jadi kenyataan (penyelundupan senjata),” tutur Ganip, saat melakukan kunjungan ke Korem 132 Tadulako, Jumat (6/1).
Saat ini, kata Ganip, seluruh satuan yang berada di wilayah pesisir maupun di kepulauan yang berbatasan dengan Philipina, diperintahkan untuk meningkatkan pemantauan dan penyelidikan, bersama unsur TNI Angkatan Laut, maupun pihak kepolisian dalam hal ini Polair.
Menurutnya, ika memang ada potensi yang hendak terjadi, Kodam Merdeka bisa mencegah serta meminimalisir segala kemungkinan. “Kita (TNI) juga harus melihat perkembangan (situasi) negara tetangga,” tuturnya.
Diakui Ganip, informasi terkait masuknya senjata api ilegal dari Philipina melalui wilayah Sulawesi Utara kemudian masuk ke Kabupaten Poso untuk para anggota Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) tersebut, masih sebatas isu. Namun isu tersebut, harus tetap diwaspadai agar tidak terjadi.
TNI sendiri, dalam operasi pengejaran sisa-sisa kelompok MIT, masih turut dilibatkan dalam operasi lanjutan dengan Sandi Tinombala V (lima) untuk membantu pihak kepolisian. Selama beberapa kali operasi, baik TNI maupun Polri, juga tetap melakukan evaluasi dan telah dilaporkan ke pimpinan tertinggi, yakni Panglima TNI dan Kapolri.
“Ke depan, apa yang dilakukan dalam operasi jika kurang efektif dan efisien akan kita benahi,” sebutnya.
Pangdam menyampaikan, TNI maupun Polri masih memberikan ruang kepada para anggota kelompok MIT yang masih bertahan di dalam hutan, jika ingin menyerahkan diri. Para anggota MIT ini diajak untuk kembali ke kehidupan normal seperti masyarakat lainnya, dengan aman dan damai.
“Kami sebenarnya tidak ingin hal-hal yang bersifat represif. Kita ingin beri ruang kepada mereka untuk kembali bersama-sama dengan masyarakat lainnya, jika mereka ingi ke kehidupan yang lebih baik. Kalau pun mereka memilih bertahan, tentu kami juga siap melindungi masyarakat yang lebih banyak ketimbang mereka,” tegas Panglima.
Dalam operasi lanjutan ini sendiri, Panglima optimis sisa-sisa DPO yang masih berada di hutan dapat ditemukan. Hal ini, karena Satga Operasi telah melakukan berbagai perbaikan strategi agar efektif mencari para pelaku, yang dianggap telah mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (agg)
