Kisruh Anggaran Desa Berlanjut di DPRD

Inspektorat Akan Lakukan Investigasi

- Periklanan -

DONGGALA-Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di ruang sidang II Kantor DPRD Donggala, berlangsung alot, Jumat (15/2). RDP itu terkait kisruh pengelolaan anggaran Desa hingga adanya pemecatan sepihak aparat desa di Pemerintahan Desa Loli Oge.
Secara bersamaan, RDP itu juga membahas persoalan kisruh yang terjadi di Desa Powelua kecamatan Banawa Tengah.
Rapat yang dimulai pukul 15.00 itu baru berakhir pada pukul 17.15 wita. RDP itu dipimpin ketua Komisi I DPRD Donggala, Abu Bakar Aljufri dan didampingi anggota komisi I lainnya. Selain itu, hadir pula Kepala Desa Loli Oge, Sukarman Kades Powelua, Banga Puti, Camat Banawa Tasmin, Camat Banawa Tengah, Syahrun, Inspektur Inspektorat, Adjis serta ketua BPD dari kedua desa. Bahkan dua aparat desa Loli oge yang dipecat juga turut hadir dalam RDP tersebut.
RDP itu menghasilkan beberapa kesimpulan. Beberapa diantaranya, persoalan pemecatan akan diselesaikan dan dimediasi di tingkat Kecamatan masing-masing. Untuk dugaan adanya pelanggaran pengelolaan dana desa, Inspektorat menyarankan agar masyarakat melapor secara resmi ke inspektorat.
Menurut inspektur Inspektorat, Adjis, laporan yang diberikan tak cukup hanya dengan lisan. Laporan itu kata Adjis harus ditulis secara resmi beserta dugaan item-item pelanggaran yang terjadi di Desa. Hal itu kata Adjis menjadi dasar inspektorat untuk melakukan investigasi di lapangan. “Laporan itu harus lengkap. Karena ini menjadi dasar kita untuk turun ke lapangan. Kami tidak ingin meraba-raba di lapangan. Jadi harus jelas item pelanggarannya di mana,” katanya.
Terkait adanya kisruh pemecatan, Camat Banawa Tengah Syahrun, menegaskan, persoalan seperti pemecatan yang terjadi di desa harusnya tidak langsung berakhir di meja DPRD Donggala.
Persoalan seperti itu kata Syabrun, bisa diselesaikan di tingkat Kecamatan. “Masalah kecil seperti ini harusnya bisa selesai di kecamatan. Persoalan seperti ini tidak harus langsung ke DPRD, masih ada kami pihak kecamatan yang bisa memediasi,” katanya. (ujs)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.