Kisah Pilu Warga Lingkungan Vatutela, Kelurahan Tondo (2/habis)

- Periklanan -

Merasa Dianaktirikan, Klaim Tahura masih Mengusik Ketenangan

TAHURA VATUTELA: Inilah Tahura yang berada di Vatutela yang sering dijadikan salah satu tujuan kunjungan para pecinta alam. (Foto: forester blog)

Bukan hanya persoalan kekurangan air bersih, wilayah pemukiman yang masuk dalam klaim Tahura (Taman Hutan Rakyat) masih mengusik ketenangan warga. Pembangunan dirasakan hanya tetesan saja yang dirasakan sampai ke Lingkungan Vatutela. Berbagai persoalan yang dirasakan warga selama ini diungkapkan sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda yang menyambut kedatangan Radar Sulteng bersama dengan Radar TV (Radar Group) saat berkunjung ke Vatutela, Senin (16/1) sore.

Laporan: Arwansyah


LINGKUNGAN Vatutela memiliki luas sekitar 3.700 hektar, adalah salah satu perkampungan yang sudah cukup tua di Kota Palu. Bahkan warga setempat mengakui bahwa Vatutela adalah perkampungan tertua di Lembah Palu. Tapi titel sebagai kampung tertua justru tidak menguntungkan perkampungan dan warga Vatutela.

Klaim negara terhadap perkampungan Vatutela sebagai kawasan konservasi dan masuk dalam wilayah Tahura Poboya-Paneki adalah masalah tersendiri. Saat ini, Tahura Poboya-Paneki yang sudah berganti nama menjadi Tahura Sulteng adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli. Dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Pada laman tahura.sultengprov.go.id disebutkan bahwa Tahura Sulteng berasal dari gabungan tiga fungsi hutan. Yaitu Cagar Alam Poboya, Hutan Lindung Paneki dan eks Lokasi Pekan Penghijauan Nasional (PPN) XXX Ngatabaru, yang sebelumnya dikenal dengan nama Kapopo. Bila keberadaannya pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), Tahura Sulteng termasuk dalam wilayah Sub DAS Palu Timur DAS Palu, DAS Poboya, DAS Kering, DAS Vatutela, DAS Wintu-Bulubiongga.

Setelah dilakukan tata batas terhadap gabungan ketiga lokasi tersebut, pada Tahun 1999 Menteri Kehutanan dan Perkebunan melakukan penetapan kawasan Tahura melalui Keputusan Nomor 24/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Tahura Sulteng Seluas 7.128,00 (Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Delapan) hektar, yang Terletak di Kecamatan Palu Selatan, Palu Timur dan Biromaru, Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, Sebagai Taman Hutan Raya (Tahura) dengan Nama Tahura Sulteng.

Pastinya, jauh sebelum adanya penetapan dan masuk dalam wilayah Tahura, Vatutela sudah menjadi pemukiman. Muslima, tokoh masyarakat Vatutela lahir dan dibesarkan di Vatutela, mengaku, perkampungan Vatutela sudah ada sejak zaman  kakeknya beberapa lapis ke atas. Usia kakek yang seluruh rambutnya sudah memutih ini sendiri sudah lebih dari tiga perempat abad.

- Periklanan -

Bagi warga Vatutela, klaim Tahura atas wilayah pemukiman cukup mengganggu. Kekhawatiran ini cukup beralasan sebab, hingga saat ini belum satu pun warga memiliki sertifikat kepemilikan tanah bangunan yang ditempati, khususnya di RT1 hingga RT4 RW 13, Kelurahan Tondo.

Bukan karena malas atau enggan mengurus bukti kepemilikan tanah karena pengurusannya ribet, tapi tidak dilayani aparat terkait, lurah, camat hingga pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Alasannya, wilayah Vatutela itu masuk dalam klaim Tahura, sehingga lahan di Vatutela tidak bisa di sertifikat.

Selain karena alasan Tahura, keinginan warga untuk mengurus bukti kepemilikan lahan terbentur dengan masalah HGU (Hak Guna Usaha). Tanpa sepengetahuan warga, sejumlah bidang tanah di wilayah Vatutela telah diubah statusnya menjadi lahan HGU oleh pihak-pihak tertentu.

“Saya heran, katanya kami ini sebagai masyarakat adat sudah diakui negara keberadaannya tapi kenapa wilayah kami diklaim lagi masuk dalam wilayah Tahura,” keluh Muslima.

Masalah lain yang dirasakan warga adalah sentuhan pembangunan, yang selama ini sangat minim dirasakan warga Vatutela. Setiap ada program bantuan pemerintah, bersyukur bila ada ‘tetesan’ yang sampai ke Lingkungan Vatutela. Baik itu program bantuan pangan maupun pembangunan fisik.

Sesungguhnya, warga tidak hanya diam dengan berbagai persoalan yang dirasakan selama ini. setiap ada kesempatan, berbagai persoalan tersebut selalu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Di antaranya, pada saat Musrembang di tingkat kelurahan dan pada saat ada pejabat yang berkunjung ke Vatutela.

Demikian halnya, ketika ada kunjungan reses anggota DPRD, baik DPRD Sulteng maupun DPRD Kota Palu. Persoalan-persoalan yang disampaikan kepada para ‘penyambung lidah rakyat’ tersebut masih jarang ada yang terealisasi. Kalaupun terealisasi, sebagian belum sesuai dengan harapan warga.

“Bila ada reses anggota DPRD ke sini, berbagai persoalan yang ada selalu kami sampaikan. Tapi begitu sudah, seperti sekarang ini,” ungkap Muslima sambil menyebut beberapa nama anggota DPRD Sulteng dan DPRD Kota Palu yang pernah menggelar reses di Vatutela.

Akhirnya, sebagian warga, terutama para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Vatutela, berpendapat bahwa jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi saat ini tidak bisa hanya berharap pada pihak lain. **

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.