Ketua Pansus Minta Ganti Kepala OPD yang Lambat Melakukan Penyerapan Anggaran Covid-19 di Sulteng

- Periklanan -

PALU-Ketua Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Sulteng , Sonny Tandra, mengaku sangat geram dengan belum terealisasinya anggaran untuk penanganan Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Ia melihatnya bukan Gubernur yang melakukan kesalahan (keterlambatan serapan anggaran, red) tetapi Kepala-kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lamban dan terkesan penakut untuk menggelontorkan angaran penanganan Covid, sebagaimana teguran keras dari Mendagri Tito Karnavian baru-baru ini dalam rapat dengan Kepala Daerah seluruh Indonesia.

Menurut Sonny Gubernur Sulteng yang baru H. Rusdi Mastura itulah yang diamanahkan oleh Mendagri untuk melakukan sesegera mungkin rencana aksi serapan anggaran penanganan Covid-19, mengingat semakin tingginya warga masyarakat yang terpapac Covid-19, ditambah Covid-19 varian baru Delta. Tetapi kerja Gubernur, harus ditopang oleh kepala-kepala OPD di bawahnya, agar memenuhi ekspektasi sesuai harapan pemerintah pusat.

“Memang bukan kepala OPD tetapi Gubernur yang langsung ditegur Mendagri, “ ujarnya.
Sonny Tandra lalu menyebut OPD-OPD tersebut terkait dengan tugas memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, yakni Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sulteng, Satpol PP, dan rumah-rumah sakit yang ada di Kota Palu. Mestinya kepala OPD ini harus berani. Terutama berani menanggung risiko.

“ Jangan takut mengelola keuangan, meski terancam dengan pengawasan lembaga keuangan dan lembaga anti korupsi. Terus saja berjalan, saat ini kita bekerja untuk kebutuhan rakyat. Kalau tidak berani janganlah jadi kepala OPD, “ tegas Sonny Tandra.

Menurutnya, apalagi yang ditunggu dan ditakutkan anggaran untuk penanganan Covid-19 sudah ada. Anggarannya Rp 153 miliar, cukup besar. Sejauh ini, baru digunakan Rp 3 miliar, atau 0,07 persen. Langkah cepat dan progresif saat ini ditunggu oleh rakyat Sulawesi Tengah, menanti gebrakan Gubernur.

- Periklanan -

Karena itu, pada Senin hari ini pukul 10.00 Wita, Pansus Covid-19 DPRD Sulteng akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerja OPD terkait, untuk membahas apa saja rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng. Misalnya yang akan ditanyakan itu terkait anggaran mengapa begitu lamban sehingga ditegur oleh Mendagri, menanyakan gerakan birokrasi tidak bisa lamban bergerak, terutama Satpol PP tidak usah beralasan bahwa anggaran masih diutamakan untuk Polri dan TNI.

“Disini Satpol PP harus berani dan cepat dalam mendapatkan anggaran sebagai tim pengamanan yang membackup tugas Satgas Covid-19 di lapangan, “ ucap Sonny.

Selanjutnya, kata Sonny, Dinas Kesehatan (Dinkes) akan ditanya bagaimana mencari alternatif lain karena selama ini rumah sakit selalu dikatakan full pasien. Dinkes , harus berani keluar dari persoalan ini, masalah tempat untuk menangani pasien Covid-19 yang semakin membludak.

“ Harus cari di mana. Misalnya membuat tenda-tenda rumah sakit. Atau menyewa hotel, seperti Hotel Astoria, Hotel Wisata di Jalan S. Parman itu. Coba dinegosiasi untuk disewa. Selain untuk menanggulangi tempat pasiean Covid-19 juga bisa memberikan pendapatan bagi pemilik Hotel, yang mungkin saat ini juga lagi susah, “ papar Sonny.

Setelah itu tentu saja kesiapan rumah-rumah sakit khususnya di Kota Palu dalam memberikan pelayanan untuk warga kita yang terpapar Covid-19. Dari semua rumah sakit di Kota Palu, kata Sonny Tandra, hanya Rumah Sakit Madani yang siap. Kalau Undata disebutnya selalu beralasan full, tidak ada tempat lagi.

“ Itu yang bagus itu cuma Rumah Sakit Madani. Kalau Rumah Sakit Undata banyak alasannnya, selalu bilang full. Tidak ada tempat lagi. Ini jangan sampai terjadi, rumah sakit harus berinovasi mencari strategi baru apa yang bisa dilakukan. Sekarang rakyat butuh tempat perawatan, “ tegasnya.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.