alexametrics Ketua FPKB Sulteng Menduga Ada Maling Kasat Mata di Pembangunan Rehab Rekon Pasca Bencana Sulteng – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Ketua FPKB Sulteng Menduga Ada Maling Kasat Mata di Pembangunan Rehab Rekon Pasca Bencana Sulteng

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Rusdi Mastura, menyatakan keinginan dirinya menjadi Gubernur dikarenakan ingin memulihkan kembali Sulteng pasca bencana tahun 2018 silam.

“Saya mau jadi Gubernur tujuan saya bagaimana memulihkan dampak bencana yang selama ini menjadi polemik serius atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan meminta jangan ada pihak-pihak yang menari-nari di atas penderitaan rakyat, “ ungkap Pembina Forum Pemuda Kaili Bangkit (FPKB) Sulteng yang akrab disapa Kak Cudy tersebut.

Untuk memulihkan Sulteng pasca bencana, sebagai wujud dari implementasi dalam merealisasikan janji-janji kampanyenya salah satunya adalah menuntaskan segala ketimpangan dan penyimpangan terhadap sejumlah permasalahan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala (Pasigala) yang menjadi prioritas dari mantan Walikota Palu dua periode ini.

Sementara Ketua FPKB Sulteng, Moh. Raslin menduga dengan penanganan rehab rekon yang lamban dan masih banyaknya warga Pasigala yang tinggal di tenda-tenda yang panas dan kedinginan pada malam hari, bencana telah dijadikan sebagai “ladang” korupsi bagi pihak-pihak tertentu yang menari-nari di atas kesusahan orang lain. Para pelaku tidak hanya berani menyelewengkan dana dan proyek bantuan, tetapi juga tega memeras korban bencana.

” Sepertinya sudah tidak ada lagi tempat ”tabu” bagi para pelaku korupsi untuk melancarkan aksinya dalam penanganan dana “kemanusiaan” untuk korban bencana pun jadi sasaran korupsi, “ tandas Raslin, kepada media ini.

Disebutkannya, dari tiga bencana terakhir yang melanda Indonesia, semua diwarnai kasus korupsi. Bencana alam gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), anggota DPRD dan pegawai Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Barat masing-masing ditangkap kejaksaan dan kepolisian di Mataram.

“Anggota DPRD diduga memeras kepala dinas pendidikan dan kontraktor terkait proyek rehabilitasi gedung sekolah yang terdampak gempa, ” paparnya lagi.

Dikatakannya, dampak dari gempa bumi dan tsunami di Pasigala, giliran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pengusaha dan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mereka terlibat suap, salah satunya proyek pembangunan sistem penyediaan air minum untuk korban gempa-tsunami.

Kasus paling akhir berkaitan dengan tsunami yang terjadi di Selat Sunda. Polisi menetapkan beberapa pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Drajat Prawiranegara, Serang, sebagai tersangka. Mereka melakukan pungutan liar dalam proses pengurusan jenazah korban tsunami.

Tiga titik rawan potensi korupsi tidak hanya pada saat fase bencana terjadi, tetapi juga sebelum dan sesudahnya. Jadi, paling tidak ada tiga titik rawan yang harus diwaspadai. Pertama, fase prabencana. Pada fase ini, sasaran korupsi adalah proyek pengadaan atau pelatihan terkait dengan mitigasi bencana.

Korupsi pembangunan shelter tsunami di Labuan, Pandeglang, Banten, bisa dijadikan contoh. Dibangun dengan biaya hingga Rp 18 miliar dari dana APBN dengan tujuan meminimalkan korban, tetapi tak bisa digunakan ketika tsunami benar-benar menerjang daerah Labuan.

Kedua, fase saat bencana tengah terjadi atau fase tanggap darurat. Fase ini yang paling rawan karena proyek atau kegiatan dilakukan di tengah kesibukan membantu korban bencana. Pengadaan-pengadaan harus dilakukan secara cepat dan masif. Pola-pola korupsi seperti penggelembungan (mark-up) harga dan manipulasi penerima bantuan mudah untuk dilakukan.

Ciri-ciri dimulainya proses perbuatan korupsi, ketika data yang selalu divalidasi (diperbarui) bila korban bencana menagih janji dana stimulan. Data yang berganti-ganti, hingga berkali-kali, bahkan tahunan data selalu diperbaiki. Ini ciri-ciri terjadinya dugaan korupsi disana.

Ketiga, pascabencana atau fase rehabilitasi. Pada fase ini pun potensi korupsi sangat besar sebab melibatkan uang yang begitu banyak, terutama untuk kegiatan rehabilitasi atau pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap).

Selain suap seperti dalam kasus yang melibatkan pejabat di Kementerian PUPR, modus korupsi lainnya adalah mark up, pembangunan fiktif, atau pengurangan spesifikasi.

Minimnya pengawasan merupakan penyebab utama yang membuat bantuan terkait bencana begitu rentan diselewengkan. Semua lebih memilih berkonsentrasi mencari dan menyelamatkan korban, serta mengumpulkan dan mendistribusikan bantuan.

Apalagi banyak yang meyakini bahwa tidak akan ada orang yang tega dan berani mencari keuntungan dari bencana. Kondisi tersebut ditambah informasi mengenai bantuan bencana yang cenderung tertutup.

Selain pengawasan, faktor lain adalah keleluasaan bagi pemerintah melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan bantuan, khususnya pada fase tanggap darurat.

Mekanisme ini bisa dengan cepat merespons kebutuhan korban jika dibandingkan proses tender, tetapi sangat rawan penyelewengan. Tanpa ada pengawasan, kolusi dalam penentuan pemenang, mark up harga, ataupun manipulasi distribusi bantuan sangat mungkin terjadi.

” Jadi, sangat jelas, korupsi memperburuk dampak bencana dan memperberat derita para korban. Praktik tercela itu menjadi biang keladi atas kegagalan upaya meminimalkan kerusakan dan jumlah korban. Termasuk menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulteng terutama dalam pembangunan hunian dan fasilitas umum, ” bebernya.

Salah satu upaya untuk memerangi korupsi bencana, tegas Raslin, adalah memberikan sanksi berat kepada para pelaku. Terlepas dari usulan penerapan hukuman mati seperti yang tengah dipertimbangkan pimpinan KPK, hukuman  berat bisa menjadi salah satu cara agar muncul efek jera.

Hukuman penjara maksimal hingga pemiskinan akan membuat siapa pun berpikir ulang untuk menyalahgunakan bantuan bencana. Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi sudah membuka ruang itu.

Selain sanksi, meningkatkan pengawasan dan tata kelola dana bencana juga jadi kebutuhan penting. Jangan karena dalih bencana, semua pengadaan dan kegiatan dibuat serba tertutup.

Pemerintah bisa belajar dari lembaga atau kelompok masyarakat yang secara swadaya mengumpulkan dan menyalurkan bantuan setiap kali terjadi bencana. Secara rutin dan terbuka mereka mengumumkan donasi dan penggunaannya.

Terlepas dari berbagai dampak buruk, korupsi bencana juga bisa menjadi tanda bahaya. Ini juga menunjukkan bahwa korupsi mulai tidak terkendali dan menyebar ke banyak sektor.

Apabila tidak diperangi secara serius, bukan tidak mungkin kondisinya makin parah. Merujuk Syed Hussain Alatas (1981), korupsi bisa masuk stadium tiga atau stadium gawat darurat. Ia menyebar secara luas, berlangsung sistematis, dan saling menghancurkan.

Bencana korupsi akan menimbulkan bencana besar yang jauh lebih besar. Pelayanan publik terganggu, biaya politik makin mahal, kemiskinan, hingga rusaknya lingkungan hidup. Bahkan sudah banyak contoh negara yang gagal karena tidak bisa mengontrol korupsi.

Komitmen kuat dari pemimpin negara dan keterlibatan semua pihak dalam perang melawan korupsi jadi kunci penting untuk mencegah bencana korupsi.

Indonesia sudah memiliki modal seperti KPK yang terus membongkar berbagai kasus korupsi politik dan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK), yang bisa menjadi panduan sekaligus sinergi semua kelompok untuk mencegah dan melawan korupsi.

Ketua FPKB Sulteng Moh. Raslin dan Ketua FPKB Kota Palu Randir Lestari berharap kepada Gubernur Sulteng H. Rusdi Mastura segera mereformasi birokrasi yang terlibat dalam penanganan rehab rekon pasca bencana Sulteng yang diduga kuat telah melanggar HAM dan mengeksploitasi hak-hak penyintas bil khusus Satker SNVT dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan yang nyata-nyata menutup akses pengusaha local, dan bermasa bodoh dengan penggunaan baut abal-abal di sejumlah huntap yang ada di wilayah bencana Pasigala Provinsi Sulteng.(tim)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.