Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Ketua DPRD Sulteng Soroti Pembangunan Sejumlah Gedung

Dinilai Tak Bersentuhan Langsung dengan Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Sulteng

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Sorotan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Hj. Nilam Sari, disampaikannya pada saat rapat pembahasan anggaran Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulteng, di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Kamis lalu (27/8).

Apalagi kata Nilam, pembangunan sejumlah gedung tidak bersentuhan langsung dengan pemulihan ekonomi masyarakat di Sulteng.

“Kita semua sepakat, dalam keadaan normal kita tidak menghadapi krisis, ini tidak menjadi masalah apalagi ini didukung dengan pendapatan kita. Tapi kemudian setelah melihat pendapatan kita yang hampir 80 persen berasal dari transfer pusat, maka kemudian pendapatan yang ada ini perlu di efisienkan,” ujarnya.

Selain itu ia menilai Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKABD) dari TAPD untuk tahun 2021, tidak sesuai dengan apa yang disusun dalam KUA. Ia menyatakan TAPD seharusnya menyusun RKABD sesuai regulasi yang tepat ditengah situasi bencana non alam pandemi Covid-19.

“Kita tidak menafikan untuk ikon-ikon kota Palu dan lainnya, tapi kalau melihat dana, status Rp 50 miliar itu terlalu besar, saya tidak mungkin mengeluarkan pikiran-pikiran saya tidak berdasarkan regulasi yang ada,” ujarnya.

Pihaknya berharap, rapat pembahasan anggaran kali ini menjadi momen political will dari semua pihak, untuk memikirkan skala prioritas penggunaan anggaran dimasa pandemi virus corona. Lebih lanjut diterangkannya bahwa telah berkomunikasi dengan pihak kementerian keuangan membahas terkait regulasi dari penggunaan anggaran APBD tahun 2021.

Hasil dari pertemuan itu kata dia kemudian dijadikan patokan pada rapat Banggar kali ini, baik memberi masukan dan membangun komunikasi kepada TAPD untuk menyusun anggaran APBD di tahun 2021.

“Kita hanya ingin memberi masukan untuk perbaikan yang lebih baik di tahun 2021. Itu saja, tidak ada apapun. Kita disini amanah dari rakyat,” katanya.

Sementara itu dalam keterangannya, Bahran selaku ketua Badan Pengelolaan dan Aset Keuangan (BPKAD) Provinsi Sulteng menyatakan, penyusunan RKABD telah dilakukan sesuai dengan amanah perencanaan dan regulasi nasional.

“Tidak akan disetujui RKABD provinsi ketika ada muatan-muatan yang bertentangan dengan nasional. Tidak akan disetujui, percaya saya,” ujarnya.

Menurutnya, gubernur Sulteng diujung masa jabatan berencana tidak akan lagi melakukan pembangunan. Akan tetapi pasca bencana gempa bumi pada 28 September 2018 silam, pemerintah Sulteng harus berbuat sebaliknya mengingat proses pemulihan rehab/rekon pasca bencana.

“Tidak akan ada lagi pembangunan fisik di akhir masa jabatannya (Gubernur Sulteng, Red). Cuma karena kondisi kita ditimpa bencana, mau tidak mau, tidak atau tidak suka, bapak gubernur punya beban moral meningalkan bengkalai-bengkalai pembangunan,” katanya.

Ditemuai terpisah, Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulteng, Hasan Patongai menegaskan agar arah Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Sulteng, yang sedang dibahas di DPRD mendesak untuk segera disesuaikan dengan perubahan situasi terkini. Tidak bisa lagi KUA-PPAS saat ini dirancang dan dibahas seperti pada masa-masa sebelumnya. Menurut Hasan Patongai, KUA-PPAS 2021 sudah semestinya fokus pada penyelesaian masalah di era new normal.

Selain itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulteng rapat marathon membahas Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020. Sejumlah catatan disampaikan Banggar dihadapan TAPD.

Menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 15 persen menjadi salah satu poin utama yang disampaikan Banggar kepada TADP. Karena itu Dinas Pendapatan perlu mencari dan memaksimal sumber-sumber PAD. Rp800 miliar lebih PAD saat ini belum maksimal untuk membangun Sulteng.

Usulan PAD naik 15 persen merupakan rekomendasi Komisi II yang disampaikan kepada Banggar saat rapat membahas KUA PPAS tahun 2020, Jumat 28 Agustus 2020.

Banggar juga merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng memasukan program khusus penanganan pasca bencana alam 28 September 2018. Melalui program khusus itu maka penanganan pasca bencana di Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Mouotong (Padagimo) tidak terganggu dengan kegiatan lain.

Kemudian dari Komisi IV yang disampaikan ke Banggar, perlu menambah tenaga medis, meningkatkan sarana dan prasarana untuk RS Undata dan RS Madani. Sebab pasca bencana, banyak peralatan medis yang rusak di dua rumah sakit milik Pemprov Sulteng itu.

Selain rumah sakit, dalam rapat itu juga direkomendasikan untuk memaksimalkan keberadaan Sekolah Menengah Khusus (SMK). Dengan menjadikan SMK sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maka ada pendapatan yang bisa dikelola.

“Tetapi sebelum menjadi BLUD, fasilitas di SMK perlu ditingkatkan,” ujar Ibrahim A Hafid, anggota Banggar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan, Abdul Wahab, dihadapan rapat Banggar yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira, menjelaskan untuk menaikan pendapatan 15 persen agak sulit. Berdasarkan potensi pendapatan yang dimilik Sulteng, kenaikan PAD bisa dinaikan sekitar 4 sampai 6 persen.

Wahab sangat mendukung segala upaya berkaitan dengan menaikan pendapatan daerah, namun untuk mencapai 15 persen Wahab mengaku tidak sanggup.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.