DIIBARATKAN kendaraan tercanggih (metik) dan sejenisnya, kecepatan kendaraan Presiden RI Jokowi sudah mencapai 100 Km perjam, bahkan ketika masuk jalan tol kendaraan Presiden Jokowi dan para Menteri sudah bisa mencapai 120 Km perjam bahkan lebih, sementara kendaraan sebagian besar para kepala daerah masih di bawah itu bahkan ditengarai ada yang mogok karena sopir tidak mengerti mesin dan tidak terbiasa dengan kendaraan metik.
Jokowi sudah menggunakan digital yang serba online, sebagian besar kepala daerah masih menggunakan cara manual. Jokowi sudah dengan lompatan kinerja eksponensial, yang lainnya masih dengan kerja-kerja linear.
Jokowi sudah berpikir, bagaimana Indonesia 20 tahun yang akan datang, yang lainnya masih berpikir bagaimana Indonesia tahun 2022. Jokowi sudah berpikir tentang energy baru dan terbarukan yang tidak lagi menggunakan bensin dan solar, yang lainnya masih berpikir bagaimana kebutuhan bensin minggu depan. Terjadi gap (kesenjangan) antara visi Presiden Jokowi tentang Indonesia saat ini dan kedepan, dengan visi para kepala daerah.
Sangat dikhawatirkan, saatnya nanti Presiden Jokowi sudah sampai di tempat yang akan dituju, masih harus menunggu yang lainnya dengan waktu yang cukup lama karena mereka masih dalam perjalanan. Publik patut memberikan jempol terhadap kinerja Presiden Jokowi yang terus mengalami peningkatan. Kinerja Pemerintahan berhubungan erat dengan kepuasan publik (Dwiyanto, 2001).
Ada peningkatan derajat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin. Angka kepuasan publik ada di angka 69 persen atau meningkat dibandingkan Januari 2021 di angka 66,3 persen dan survei pada Agustus 2020 di angka 65,9 persen.
Meningkatnya kepuasan publik ini paralel dengan peningkatan kepuasan publik pada bidang politik dan keamanan, hukum, ekonomi, serta sosial. Politik dan keamanan mencatat peningkatan tertinggi yaitu hampir 10 persen. Dari 67,2 persen pada Januari 2021, kepuasan publik menjadi 77 persen pada April 2021. Pada tiga bidang lainnya, peningkatan sebesar 2-4 persen. Meskipun terpaut 4 persen, kepuasan publik ini juga diikuti dengan keyakinan publik akan kemampuan kinerja pemerintahan Jokowi-Amin menjadi lebih baik lagi.
Mengutip peryataan Jokowi sendiri ketika mendapati hal-hal baik terkait penanganan pandemi, hal-hal baik terkait pemerintahan ini tidak perlu ditanggapi dengan optimisme berlebihan. Pemerintahan belum berakhir dan tantangan masih banyak terbentang. Jangan dulu berpuas diri. Jangan merasa situasi sudah terkendali. Kepuasan publik pada bidang politik dan keamanan, hukum, ekonomi, serta sosial. Politik dan keamanan mencatat peningkatan tertinggi, hal ini dapat dirasakan oleh publik dengan adanya perbaikan kinerja pada birokrasi pemerintahan, penegakan hukum, perbaikan pertumbuhan ekonomi pada sektor informasi, komunikasi dan transportasi serta jasa pelayanan kesehatan serta kondisi keamanan negara yang stabil dengan adanya perbaikan indeks demokrasi dan indeks pembangunan manusia (IPM).
Hanya sebagian kecil kepala daerah yang mampu menterjemahkan arah kebijakan Presiden RI Joko Widodo untuk menghantarkan Indonesia berada sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Di tengah situasi dunia yang cukup mencekam dengan pandemi Covid-19 ini, Indonesia mampu menurunkan angka positif aktif Covid-19, sebagaimana dikemukakan Jokowi saat pertemuan dengan para kepala daerah di Riau dan Kepulauan Riau beberapa saat yang lalu.
Pada awal Februari 2021, angka positif aktif berada dikisaran 176 persen, mampu diturunkan menjadi 86 persen, yang berarti kemampuan pemerintah menurunkan sebesar 50 persen lebih. Dengan kebijakan permberlakuan pengaturan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro, diyakini dapat menurunkan angka positif Covid-19 di Indonesia secara signifikan.
Gagasan-gagasan cerdas Jokowi untuk mencari solusi dari setiap permasalahan bangsa saat ini kurang disikapi dan ditindaklanjuti oleh level pemerintahan tingkat bawah, walaupun sangat disadari bahwa di level pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa berpotensi memberikan kontribusi besar dalam penyebaran pandemik Covid-19.
Menggerakkan dan mempengaruhi masyarakat di level kecamatan, kelurahan dan desa menjadi domain Bupati/Walikota. Leadership (kepemimpinan) Bupati/Walikota menjadi kunci utama efektivitas PPKM skala mikro ini.
Yang dimaksud kendaraan canggih (metik) adalah para Bupati/Walikota memiliki kekuasaan, kewenangan dan juga kekuasaan keuangan daerah. Tidak ada satupun pejabat di daerah (kapolres, kajari, dan Dandim) yang memiliki kekuasaan seperti Bupati/Walikota. Dengan kewenangan dan kekuasaan serta keuangan daerah yang dimiliki oleh seorang Bupati/Walikota, kecepatan kenderaannya seharusnya lebih cepat dari kecepatan kendaraan Presiden Jokowi, karena permasalahan yang dihadapi tidak seberat yang dihadapi Presiden Jko widodo yang juga sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
Bupati/Walikota yang baru saja terpilih seharusnya memiliki energi baru, mesin baru dengan kendaraan canggih yang dimilikinya (kekuasaan, kewenangan dan keuangan) segera melakukan percepatan dan kecepatan kendaraannya dengan inovasi dan kreativitas, sebagaimana dilakukan saat ini oleh beberapa kepala daerah dengan inovasi terbaik seperti dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Anies Baswedan, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, dan lainnya.
Provinsi Jawa Tengah kembali menyabet peringkat pertama pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2020. Penghargaan itu menjadi istimewa lantaran, di tahun lalu Provinsi Jawa Tengah juga menyabet predikat serupa. Tidak hanya tingkat provinsi, dua pemerintah daerah yakni Kabupaten Temanggung dan Kota Semarang juga menerima titel terbaik. Penghargaan itu, diumumkan bersamaan dengan Musrenbangnas 2020 yang diselenggarakan melalui teknologi video conference. Kegiatan itu, dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Melalui teknologi maya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengumumkan pemenang PPD 2020.
“ Jawa Tengah menjadi yang terbaik karena inovasi-inovasi pembangunan daerah yang dilakukan. Di antaranya, program pengurangan kemiskinan melalui ‘Satu OPD, Satu Desa Dampingan’, Program Sekolah Tanpa Sekat dan Program Rumah Sakit Tanpa Tembok. Melalui terobosan ini, Jateng mengungguli Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jawa Timur,” ungkap Suharso dalam keterangan tertulis, Sementara itu, Kabupaten Temanggung menyabet peringkat pertama, mengalahkan Kabupaten Poso dan Kabupaten Bangka. Pembangunan potensi alam dan penguatan budaya masyarakat yang unggul, dinilai menjadi nilai lebih Temanggung.
Sementara itu, di kategori kota, Ibu Kota Jawa Tengah, Semarang, menjadi pemuncak. Satu di antaranya dengan inovasi Kampung Trademark (Tematik) dianggap lebih baik dibanding kota Padang dan Yogyakarta. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo ,menyambut baik penghargaan tersebut. Bagi pemerintahannya ini adalah amanat untuk bisa melakukan perencanaan lebih baik.
“Saya berterima kasih kepada kawan-kawan ASN, kelompok, perguruan tinggi dan civil society yang sudah membantu. Kita hattrick di provinsi, kabupaten dan kota meraih semuanya. Ini artinya bupati dan wali kota juga bagus,” ujarnya. Ia berharap ke depannya bisa lebih responsif dan memperhatikan lebih banyak sektor. Itu untuk menjamin usulan semua sektor bisa tertampung secara maksimal. “Yang harus kita lakukan adalah lebih responsif nantinya, predictable (terprediksi) dalam perencanaannya dan memperhatikan banyak sektor,” pungkasnya.
Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendapatkan penghargaan “Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2020” dan “Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19” dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia (RI).
Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2020 diberikan lewat program One Pesantren One Product (OPOP) di bawah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jabar. Sementara Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19 disegel berkat aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar) yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar.
Dua penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil dari Menteri PANRB RI Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020). Adapun acara pemberian penghargaan “Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2020 dan 5 Outstanding Achievement of Public Service Innovations 2020”, “Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19”, serta “Top 15 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 2020” Kementerian PANRB RI dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin secara virtual.
Dilansir situs web resmi Kementerian PANRB, Wapres mengajak seluruh instansi pemerintah untuk mengeksplorasi metode baru pelayanan publik. Penghargaan inovasi pelayanan publik ini pun harus menjadi model dan dikembangkan melalui transfer pengetahuan. “Cara dan metode baru pelayanan publik harus terus dieksplorasi sesuai kebutuhan,” ujar Wapres.
Wapres juga mengapresiasi para peraih penghargaan. Menurutnya, pandemi Covid-19 justru menjadi pemicu untuk menciptakan inovasi dan mengelola pengaduan pelayanan publik yang optimal.
“Karena ujung reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai harapan masyarakat, melalui birokrasi yang lincah dan cepat mengambil keputusan,” katanya.
Selain itu, Wapres pun menjelaskan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian penyelenggara pelayanan. Pertama adalah optimalisasi sumber daya, anggaran, teknologi informasi, serta jejaring kerja yang mendukung inovasi. Kedua, yakni mendorong seluruh unit kerja untuk melahirkan terobosan dalam rangka penyederhanaan proses bisnis pelayanan publik. Ketiga adalah mendorong implementasi inovasi terbaik untuk dapat diadopsi dan diimplementasikan secara nasional.
“Keempat, manfaatkan kanal informasi yang ada untuk diseminasi informasi pelayanan publik dan media partisipasi aktif masyarakat,” tutur Wapres.
Sementara itu, Menteri PANRB RI Tjahjo Kumolo mengatakan, keberhasilan reformasi birokrasi terlihat dari pelayanan publik yang memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian PANRB RI bersama instansi pemerintah pusat dan daerah melakukan berbagai upaya, termasuk stimulus untuk membangkitkan kualitas layanan.
“Dorongan dimaksud adalah menciptakan partisipasi publik yang luas bagi masyarakat agar menjadi masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Tjahjo dalam laporannya.
Dorongan lainnya adalah menumbuhkan inovasi pada sektor pemerintahan agar terjadi terobosan dan lompatan pelayanan yang menjadi harapan masyarakat. Salah satu strateginya adalah dengan memberikan penghargaan bagi kementerian, lembaga, dan pemda yang memiliki prestasi pada bidang inovasi serta pengaduan pelayanan publik.
Adapun acara pemberian penghargaan digelar Kementerian PANRB RI dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kegiatan penyerahan penghargaan berkolaborasi dengan Kantor Staf Kepresidenan, Ombudsman Republik Indonesia, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, dan Lembaga Mitra Pembangunan USAID.
Kegiatan dilakukan dalam jumlah undangan dan peserta yang terbatas dengan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Turut hadir di antaranya sejumlah menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, direktur utama BUMN, dan pimpinan lembaga lainnya.
*) Penulis adalah kandidat pejabat fungsional pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.
