Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Kepala Puskesmas harus Dokter Umum, Dokter Gigi “Tersinggung”

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Pengurus PDGI Sulteng tengah saat melakukan klarifikasi terkait pernyataan Danawira Asri yang meminta Kepala Puskesmas harus Dokter umum. Tampak ketua PDGI Sulteng, drg Nita Damayanti (tengah). (Foto: Zainuddin Jacub)

PALU – Pernyataan Anggota DPRD Palu Danawira Asri  saat rapat Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota (LKPj) beberapa waktu lalu, tentang Kepala Puskesmas harus dijabat oleh Dokter Umum, mengundang reaksi dari pengurus Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Sulteng.

Apalagi dalam statementnya, Anggota Komisi C tersebut, sempat menyinggung agar Dinas Kesehatan, tidak lagi menempatkan dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya, sebagai Kepala Puskesmas.

Pernyataan Danawira tersebut, sudah menjadi rekomendasi DPRD Palu. Bahkan Anggota DPRD Ridwan Alimuda pada Jumat lalu, juga telah mengeluarkan pernyataan, bahwa Sarjana Kesehatan Masyarakat, juga sebaiknya tidak diangkat sebagai Kepala Puskemas.

Ketua PDGI Sulteng drg Nita Damayanti MKes, mengatakan organisasi profesi yang dipimpinnya, merasa perlu untuk memberikan klarifikasi. Katanya, ada yang mesti dijelaskan, terkait posisi Kepala Puskesmas.

Menurut drg Nita Damayanti, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2014, tentang Puskesmas, tidak ada satu pun pasal yang menyebut, bahwa Kepala Puskesmas itu harus dokter umum.

Masih berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, dalam pasal 33 disebutkan syarat untuk menjadi Kepala Puskesmas. Yakni, tingkat pendidikannya  paling rendah sarjana dan memiliki komptensi manajemen kesehatan masyarakat. Selain itu, masa kerja di Puskesmas, juga minimal dua tahun dan telah mengikuti pendidikan manajemen puskesmas.

“Bahkan dalam kasus tertentu, misalnya Puskemas di daerah terpencil, aturan itu menyebutkan bahwa Puskemas boleh dipimpin dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma Tiga (DIII). Jadi kepala puskesmas itu bisa dokter umum bisa dokter gigi bisa juga Sarjana Kesehatan Masyarakat,”katanya.

Masih menurut drg Nita Damayanti, bahwa di lingkungan Kementerian Kesehatan, ada pejabat strutktural yang berlatar belakang sebagai dokter gigi. “Bahkan di beberapa daerah, ada rumah sakit umum yang direkturnya adalah dokter gigi,”katanya.

Salah satu alasan dewan mengeluarkan rekomendasi dokter umum yang harus menjadi kepala puskesmas, karena dokter gigi dan SKM terbatas dalam mengeluarkan resep. Terkait hal itu, menurut Nita Damayanti, bahwa fungsi kepala Puskesmas, bukan untuk mengeluarkan resep tapi lebih kepada fungsi manajerial Puskesmas.

“Resep dikeluarkan dari klinik yang ada di Puskesmas bukan oleh Kepala Puskesmas,”katanya lagi.

Menurut Nita Damayanti yang memberikan keterangan pers didampingi sejumlah pengurus PDGI, pernyataan anggota dewan terkait jabatan kepala Puskesmas, hanyalah miskomunikasi. Dia berharap, setelah adanya klarifikasi, semua pihak akan semakin paham.

“Kami bicara berdasarkan aturan, bahwa untuk menjadi kepala Puskesmas, kami dari dokter gigi juga bisa,”tandasnya.(zai)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.