alexametrics Kepala BP2JK Sulteng Apresiasi Pengusaha Lokal Bangun Madrasah – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Kepala BP2JK Sulteng Apresiasi Pengusaha Lokal Bangun Madrasah

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Diskusi menarik yang sangat humanis antara relawan Pasigala, Moh. Raslin, bersama Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulteng, Ronny Andriandi, ST., MT, berlangsung secara transparan.

Salah satu inti pembahasan berkaitan dengan pengalaman buruk dan raport merah dari Balai Permukiman dan Prasarana Wilayah (BPPW) Sulteng pada pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) 19 unit madrasah fase 1B tahun 2020 yang lalu dikerjakan oleh PT. SMI tersebar di wilayah Kota Palu dan Kabupaten Sigi telah molor 11 bulan, dan sampai saat ini belum bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Menurut Raslin, kontraktor luar daerah kerjanya asal-asalan tanpa memperhatikan kualitas dan mutu pembangunan. “Bangunan madrasah tersebut dibangun asal jadi. Dimana fungsi dan peranan pengawasan dan quality control terhadap bangunan madrasah yang tidak bermutu tersebut, “ papar Raslin, mempertanyakan.

Dikatakannya, kontraktor luar daerah semata-mata hanya mengejar keuntungan dari dana bencana tanpa memperhatikan aspek sosial anak didik madrasah yang sudah mulai pembelajaran tatap muka.

Salah satu faktor penyebab molornya pekerjaan tersebut, Raslin menduga di subkon ke subkon, dan subkon lagi. “ Mimpi anak-anak didik untuk segera menggunakan sekolah tersebut masih jauh panggang dari api, “ sebutnya.

Menyikapi hal tersebut, Kepala BP2JK Sulteng Ronny Andriandi menpresiasi pengusaha lokal untuk diikutsertakan dalam penanganan pembangunan madrasah yang saat ini sementara dalam proses lelang dan segera dilaksanakan pengerjaannya.

Relawan Pasigala yang juga Pengurus Besar Forum Pemuda Kaili Bangkit (FPK-B) Sulteng, Moh. Raslin, sangat terkesan oleh sistem pelayanan humanis dari Instansi ini.

Betapa tidak, menurut Raslin yang hampir tiap hari berurusan dengan seluruh Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang ada di Sulteng merasakan suasana berbeda dari pelayanan pejabat publik seperti Balai Permukiman Prasarana Wilayah (BPPW), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan BP2P, dan Satker Non-Vertikal Tertentu di Sulteng yang terkesan menutup diri dari publik.

Hampir setiap saat ketika hendak ditemui sibuk meeting (rapat), atau beralasan sedang melakukan kunjungan, ada tamu, dan lain-lain alasannya. Padahal menurut pegiat rehab rekon Raslin kehadirannya membantu meringankan beban, serta memberi solusi kepada pihak-pihak stakeholder yang dipercayakan mengurus hak-hak penyintas terkait lambannya pemenuhan hak-hak mereka di semua aspek.

Dalam diskusi singkat tersebut, Raslin menyampaikan kemampuan kontraktor lokal. Memiliki kualifikasi dan kualitas bekerja sebagai kontraktor yang berkompeten dan professional.

“Siapa bilang kontraktor lokal tidak memiliki kemampuan? Kami akan tunjukkan integritas pengusaha lokal untuk siap figh. Kami memiliki stok panel dengan mutu terbaik, dan kesediaan pasokan aksesoris electroplating galvanis yang siap berkontribusi membangun daerah yang kami cintai ini, “ tegas Raslin.

Diungkapkannya, Kementerian PUPR sebagai ujung tombak pembangunan infrastruktur merupakan salah satu Kementerian dengan alokasi anggaran terbesar tiap tahunnya. Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran APBN pasca refocusing sebesar Rp 131,81 triliun, yang dialokasikan belanja modal, barang dan pegawai.

“ Dengan alokasi anggaran Rp 107,6 triliun atau sebesar 71.83 persen dibelanjakan untuk non operasional yang penggunaannya melalui proses kontraktual pengadaan barang dan jasa, “ paparnya.

Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Plt Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Tri Sasongko Widianto, pemilihan penyedia yang andal dan akuntabel sangat diperlukan untuk menjamin mutu pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan pelayanan publik dan juga mengembangkan perekonomian nasional dan daerah.

“ Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa merupakan siklus penting dalam keseluruhan penyelenggaraan konstruksi. Singkat kata pengadaan barang dan jasa idealnya bertujuan untuk menjamin efisiensi transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur oleh
Pemerintah, “ ungkap Tri Sasongko Widianto melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, belum lama ini.

Maka dari itu, ujar Raslin, partisipasi pengusaha lokal untuk diikutsertakan dalam penanganan madrasah yang sementara mengikuti proses lelang tersebut kiranya mendapat respons.

“ Agar kami tidak jadi penonton di tengah kucuran dana besar hari ini yang ada di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala. Jangan sampai, hari ini anak ayam mati di lumbung, “ ungkap Raslin.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.