Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Kenaikan Tarif Kargo Bandara Mutiara Dipertanyakan

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Petugas di bandara sedang mengangkut barang-barang penumpang yang baru tiba di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu beberapa waktu lalu. (Foto: Rony Sandhi)

PALU– Naiknya tarif kargo gila-gilaan di Bandara Mutiara SIS Aljufrie Palu mendapat tanggapan kritis dari DPRD Sulteng.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulteng Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, H Rusli Dg Palabbi SSos MH mengatakan, kalau misalnya ada kenaikan tarif di Bandara Mutiara SIS Aljufrie menyangkut kenaikan tarif terhadap barang (kargo), atau mungkin masalah keluar masuknya kendaraan roda dua maupun roda empat di Bandara, seharusnya sebelum ada keputusan dari pihak otoritas Bandara untuk menaikan retribusi dan lain sebagainya, selayaknya dibicarakan bersama terlebih dahulu.

“Nah dari Asperindo saya kira itu adalah asosiasi resmi. Mereka kan bisa diundang duduk bersama membicarakan masalah kesesuaian tarif, ” katanya.

Menurutnya, pengelola Bandara harus memberikan penjelasan mengenai tartif kargo yang tiba-tiba naik. Alasannya apa ? Kalau pengelola sudah menyampaikan alasan sehingga tarif dinaikan, ia memprediksi tidak akan ada keberatan ataupun  protes sana-sini dari pihak ekspedisi. “Mungkin ada tawar-menawar. Misalnya sekian yang harus dibayar. Tetapi secara sepihak mereka (pihak Bandara, red) sudah mematok sekian. Tanpa komunikasi dan duduk bersama siapapun akan kaget dan merasa keberatan,” ujarnya.

Dia mengusulkan,  pihak Bandara mengundang pihak-pihak terkait yang merasa dirugikan, menyikapi kenaikan tarif yang dilakukan secara mendadak tersebut.

Dirinya sebenarnya merasa bangga dengan Bandara Mutiara SIS Aljufrie saat ini. Namun persoalan kemudian adalah proses kelanjutan Bandara kedepan, misalnya terkait masalah pemeliharaan, maupun peningkatan insfrastruktur. “Kan tidak mungkin hanya begitu terus tidak ada peningkatan. Karena pemeliharaan memerlukan biaya yang tidak sedikit,” sebutnya.

Dikatakannya lagi, baru-baru ini pihak Angkasa Pura ingin menjadi mitra mengambil alih manajemen pengelolaan Bandara secara profesional. Baginya itu adalah hal positif bila dikelola oleh lembaga yang professional di bidang pengelolaan Bandara. “Saya sangat setuju upaya ini. Kenapa, ada beberapa Bandara bahkan sudah berstatus Bandara internasional ketika diambil alih pengelolaannya oleh Angkasa Pura dan luar biasa perkembangannya,” ungkapnya.

Menurut dia, dalam poisisi ini tidak bicara hanya masalah provit semata, tetapi juga masalah  penyerapan tenaga kerja. Kalau pihak Angkasa Pura yang pakai itu banyak tenaga kerja lokal kita yang akan terserap. Kemudian, Bandara penataannya akan lebih bagus, dan mengalami peningkatan.

Selanjutnya, Bandara kebanggaan masyarakat Sulteng ini  yang masih berstatus Bandara domestik bisa meningkat menjadi salah satu Bandara yang melayani rute penerbangan internasional, termasuk menjadi embarkasi haji. “Nah, saya sangat setuju kalau misalnya pihak Angkasa Pura punya keinginan untuk masuk mengelola Bandara Mutiara SIS Aljufrie. Ini peluang, “ cetusnya.

Iapun lalu mencontohkan,  retribusi untuk kendaraan keluar masuk Bandara itu tidak pernah diketahui secara luas dan terbuka berapa besarannya. Berapa yang masuk ke kas Daerah, Pemkot Palu. “Kami di dewan tidak punya data berapa dana masuk dari hasil retribusi kendaraan keluar masuk Bandara. Ini wilayah Pemerintah Kota Palu. Kami belum menyelidiki kasus ini. Menurut saya, dari pengelolaan ini sudah harus ada peningkatan pendapatan,” terangnya.

Ia menambahkan, begitu banyak  ruang-ruang kosong di Bandara mestinya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ini juga berpulang ke persoalan manajemen yang harus diperbaiki. Kalau manajemennya bagus tidak ada masalah. “Bandara kita ini cukup bagus. Saya lihat, kegiatan rutinitas Bandara ini sangat luarbiasa,” imbuhnya.

Kalau misalnya Angkasa Pura sudah mengambil pengelolaan Bandara, ia meyakini bisa saja penerbaganan lain akan masuk, misalnya City link, Mandala, Air Asia, dan sebagainya. “Maskapai penerbangan akan melihat bagaimana manajemen pengelolaan Bandara ini. Misalnya ada keterlambatan penerbangan, mungkin karena cuaca yang selalu terjadi. Kerap harus dilakukan koordinasi lagi, karena tidak ada yang menyalakan lampu, disebabkan petugasnya sudah pulang. Yang dirugikan yah konsumen. Hanya karena alasan lampu tidak bisa dinyalakan, “ pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bandara Sis Aljufri Mutiara Palu, Benyamin Noach Apituley diwakili Quality Control Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, Iskandar mengungkapkan, pihak bandara selama ini berjalan dengan regulasi yang ada. Dengan kata lain pihak bandara paling pantang berjalan di rel yang bukan regulasinya. Terkait dengan kenaikan tarif kargo yang disesalkan pihak Asosiasi Pengantaran dan Pengangkutan Expedisi Indonesia (Asperindo), Iskandar menyebutkan, kenaikan tarif kargo sesungguhnya tidak menjadi kewenangan mereka dan tidak mengurusi persoalan yang berkaitan dengan bisnis to bisnis.

Karena pada dasarnya, pihak yang terkait dengan penetapan tarif kargo sendiri adalah PT. Surya Timur Sarana Abadi (STSA) atau lini I dan Expedisi Muatan Pesawat Udara (Empu) sebagai lini II.

“STSA ini merupakan mandatory, dan memiliki sertifikasi dan izin operasi dari Otoritas Bandara Makassar. Saat kami menawarkan ke Empu untuk menjadi Warehousing, ketiga Empu di Bandara Palu tidak punya sertifikasi dan izin operasional,” kata Iskandar.

Tarif jasa kargo sendiri yang dibebankan STSA ke Empu untuk barang yang tiba sejak April 2017 Rp 550 perkilogram. Sebelum ditangani oleh STSA biaya yang dikeluarkan Empu untuk barang tiba hanya Rp 200 perkilogram. Sedangkan STSA juga membebani barang yang keluar kepada Empu sebesar Rp 880 perkilogram, yang sebelumnya tarif untuk barang yang keluar tidak ada alias gratis. Dengan kondisi kenaikan tarif kargo di atas, maka pihak Empu menaikan tarif kepada Asperindo.

Untuk barang yang tiba sebesar Rp 700 perkilogram dari Rp 550 perkilogram. Sedangkan untuk barang keluar Rp 1.000 perkilogram. Di tarif barang keluar ini Empu sebelumnya tidak membebankan biaya pengiriman keluar untuk Asperindo ketika STSA belum berada di Bandara Mutiara Palu.

“Kesepakatan STSA dan Empu masing-masing mereka rundingkan bersama dan hasilnya tarifnya sudah ada. Sementara kesepakatan antara Empu dan Asperindo juga mereka bicarakan bersama. Bandara disini tidak ikut andil dalam menetapkan kesepakatan tarif di atas. Kalau bandara dianggap yang menentukan, itu salah,” sebut Iskandar lagi.

Terkait tidak dilibatkannya Asperindo saat STSA dan Empu memutuskan tarif kargo yang baru, Iskandar menyebutkan secara langsung memang pihak Asperindo tidak ada keterkaitan dengan bandara itu sendiri, tetapi hanya STSA dan Empu. Jika secara tidak langsung maka Asperindo ada keterkaitan dan berhubungan dengan pihak Empu.

Menurut Iskandar, beberapa kali pertemuan dilakukan dengan menghadirkan pihak STSA, Empu dan Asperindo untuk menyepakati tarif kargo, tetapi memang Iskandar mengakui belum adanya kesepakatan yang terjadi. Malah pihak Asperindo meninggalkan pertemuan ketika itu.

“Tetapi kami mencoba memanggil ketiga-tiganya ini dan coba untuk memediasi lagi. Kami berharap secepatnya. Dan membuat kesepakatan, jangan sampai dikemudian hari akan terjadi keributan lagi,” ungkapnya.

Kepala Keuangan Administrasi STSA Masriani membenarkan jika terjadi penumpukan barang berlangsung hingga sehari. Dan setelahnya berjalan dengan normal.

“Kita hanya menerima barang dari ground handling, menyortir barang dan pihak Empu yang datang menarik barangnya,” ujar Masriani.

Sementara itu Manager PT SN Cargo Hadi Purnomo menjelaskan terkait adanya penumpukan barang bukan kemauan dari Empu untuk tidak mengambilnya. Akan tetapi pihak Asperindo sendiri yang meminta ke Empu untuk tidak mengambil barang di pergudangan.

“Mereka menyampaikan ke kita jangan dulu ambil barangnya. Jadi kita tidak berani ambil. Alasannya sebagai aksi dari wujud penolakan tarif kargo,” sebut Hadi. (acm/mch)

 

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.