Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

Kemiskinan Sulteng Pasca Bencana

Oleh : Reni Dwi Ayu, SST *)

BERDASARKAN hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2018,Badan Pusat Statistik (BPS)mencatat Penduduk Miskin Sulawesi Tengah sebanyak 14,01 persen atau sejumlah 420,2 ribu jiwa. Angka tersebut merupakan angka hasil pendataan sebelum gempa dan tsunami terjadi. Jika diurutkan jumlahnya berdasarkan level kabupaten/kota,Palu adalah kota dengan persentase penduduk miskin terendah yaitu sebesar 6,58 persen, kemudiandiikuti oleh Banggai (9,12 persen) lalu Sigi (12,60 persen). Adapun Tojo Unauna dan Donggala adalah kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi dengan persentase masing-masing 18,27 persen dan 18,03 persen.

Lantas bagaimana angka kemiskinan pasca bencana ?
Menurut BNBP, bencana memberikan dampak yang kompleks bukan saja terhadap kehidupan tetapi juga ekonomi dan lingkungan. Dalam konfrensi pers evaluasi bencana 2018, Willem Rampangilei selaku kepala BNBP saat itu mengungkapkan, “Pertumbuhan ekonomi Sulteng terkoreksi sebesar 4,49 persen, dari 6,24 menjadi 1,75 persen setelah gempa dan tsunami. Hal tersebut memberi dampak kepada inflasi sehingga meningkat sebesar 6,63 persen”, Rabu (19/12).
Penurunan pertumbuhan ekonomi ini merupakan hal yang menjadi pelecut bagi pemerintah. Sebab dapat memberikan pengaruh kepada peningkatan penduduk miskin di Sulawesi Tengah. Dengan menggunakan data yang bersumber dari Bappeda, Willem juga menyampaikan bahwa diprediksi bencana alam ini akan meningkatakan jumlah penduduk miskin baru sebesar 18.400 jiwa. Bahkan diproyeksikan tahun 2019 tingkat kemiskinan akan naik menjadi 14,42 persen atau sejumlah 438.610 jiwa.
Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data dan informasi dalam hal ini belum melakukan pendataan kembali usai terjadinya bencana. Dimana seperti yang kita ketahui, bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 memberikan dampak yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, khususunya Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi.
Dalam menghitung angka kemiskinan, BPS menggunakan konsep basic needs approach atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Melalui pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
BPS melakukan pendataan dengan menanyakan pengeluaran berbagai komoditas seperti pengeluaran/konsumsi beras, rokok, minyak, gula, sewa rumah, bahan bakar, pakaian, listrik dan lain sebagainya. Sebanyak 52 jenis komoditi untuk pengeluaran kebutuhan dasar makanan dan 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan untuk pengeluaran kebutuhan dasar bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Semua informasi tersebut akan dicatat saat pendataan nantinya.
Pasalnya, menjaga harga pangan adalah salah satu cara dalam menjaga stabilitas inflasi. Perekonomian bergerak saat inflasi terkendali, dengan demikian kemiskinan bisa ditekan. Kenaikan harga pangan tentu saja memengaruhi daya beli konsumen, terutama bagi rakyat miskin. Hal ini disebabkan karena kebutuhan makanan masih menjadi prioritas utama (primer) dikalangan penduduk berpendapatan rendah.
Penduduk dikatakan miskin saat memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Seseorang dikatakan miskin atau tidak berdasarkan garis tersebut. Garis kemiskinan sendiri diperoleh dengan menjumlah garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan.
Terdapat beberapa komoditas yang pada umumnya memberikan kontribusi besar terhadap garis kemiskinan. Contohnya beras sebagai bahan makanan pokok. Namun tidak hanya itu, pengeluaran kebutuhan non makanan juga menjadi hal yang perlu diperhitungkan. Salah satu penyumbang terbesarnya adalah pengeluaran sewa rumah dan fasilitas rumah tangga.
Pasca bencana, tidak sedkit penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Tercatat sebanyak 68 ribu unit lebih rumah yang rusak tersebar di wilayah Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong. Akibat dari dampak bencana ini tidak dapat dipungkiri mengakibatkan berbagai kerusakan dan kerugian.
Meskipun roda perekonomian sudah mulai berjalan normal, pemerintah harus segera meningkatkan upaya-upaya pemulihan dari berbagai aspek. Dikhawatirkan hal tersebut akan mendongkrak peningkatan angka kemiskinan Sulawesi Tengah nantinya. Bahkan, bisa jadi menciptakan penduduk miskin baru melebihi angka yang telah diprediksikan pemerintah di tahun sebelumnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah kerugian akibat gempa dan tsunami di wilayah Sulawesi Tengah per 28 Oktober 2018 sebesar Rp 18,48 triliun. Kerugian tersebut mencakup sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor ekonomi produktif, sektor sosial, dan lintas sektor lainnya.
Willem menuturkan perkiraan pendanaan pemulihan pasca bencana Sulteng ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 22 triliun. Kebutuhan dana memang besar karena kerusakan sangat parah.
“Kedepan kita perlu melakukan upaya dalam pengurangan risiko bencana. Dengan kata lain, tidak ada cara lain bahwa kita sebagai negara yang rawan terhadap bencana tidak boleh tidak, kita harus berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana, ” ucap Willem.

Bagaimanakah kondisi kemiskinan Sulawesi Tengah pasca bencana di Tahun 2019 ? Apakah investasi dapat menjadi solusi untuk pemulihan kerusakan bencana di Sulawesi Tengah ?

*) Penulis adalah staf Seksi Statistik Sosial, BPS Kabupaten Poso.

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.