Kemenag Dinilai Asal-Asalan Terbitkan Perceraian

Salman Merasa Dizolimi Oknum Kemenag

- Periklanan -

PALU-Seorang masyarakat Kota Palu, Salman Said Ummeyer merasa dizolimi oknum-oknum di Kementerian Agama.

Pasalnya dia merasa pengangkatan istrinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) 2011 silam, menjadi sebab keretakan rumah tangganya. Pengangkatan mantan istrinya inisial SH ketika sebagai ASN menurut dia, cacat hukum. Sebab tanpa persetujuan dia sebagai suami sah. Bahkan lanjut Salman, mantan istrinya diangkat melalui proses yang wajar karena tidak melalui pengabdian atau honorer terlebih dahulu.

Karena dia tidak setuju itulah lanjut Salman, hingga pihak Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palu pada tahun 2013 menerbitkan Surat Keputusan perceraiannya dengan istrinya yang ditandatangai Drs H Kiflin MPdI sebagai Kepala Kemenag Kota Palu tahun 2013.

“Surat perceraian itu terbit tanpa sepengetahuan saya. Saya tidak dipanggil tahu-tahu sudah ada surat perceraian,” kata Salman mengadu ke media ini.

Langkah yang ditempuh Salman sejak saat itu, sudah cukup banyak hingga menyurat ke sejumlah lembaga terkait hingga ke Kementerian Agama di Jakarta terkait pengangkatan istrinya yang cacat hukum hingga terbitnya surat perceraian tanpa sepengetahuannya.

Karena menuntut keadilan, di tahun 2013, Salman menggugat Kemenag Kota Palu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu dan gugatannya dimenangkan agar Keputusan Pemberian Izin Perceraian itu dicabut oleh Kemenag Kota Palu. Kemenag Kota Palu lalu mengajukan banding hingga ke PTUN Makassar, namun banding yang dilakukan Kemenag Kota Palu ditolak dan tetap memenangkan Salman Said Ummeyer.

- Periklanan -

“Tapi sampai sekarang, putusan PTUN itu tidak dilaksanakan Kemenag,” jelasnya lagi.

Menanggapi tuduhan yang dilayangkan Salman Said Ummeyer, pihak Kanwil Kemenag Provinsi Sulteng memberi penjelasan. Melalui Kasubag Kepegawaian dan Hukum Kanwil Kemenag Sulteng, Mohammad Djamil M Nur menyebut secara hukum, pengangkatan mantan istri Salman Said Ummeyer berinisial SH sudah sesuai dengan prosedur. Pasalnya kata dia, pengangkatan ASN melalui beberapa tahap yang ketat bahkan verifikasi hingga di tingkat pusat. Dijelaskannya juga bahwa dalam aturan pengangkatan ASN, tidak ada yang menyebutkan memerlukan tanda tangan suami sebagai persetujuan.
“Berkasnya Ibu SH sehingga beliau lulus CPNS sdh diverifikasi.

Pertama berkas diverifikasi beberapa kali dan tes tertulis
Kedua, turun tim IRJEN dan BKN untuk memeriksa kelengkapan berkas
Ketiga, pengumuman dianggap layak lulus.
Keempat, nota persetujuan dari BKN
Dan kelima, SK dari Kemenag,” kata Djamil menjelaskan runutan pengangkatan ASN.

Kemudian terkait dengan terbitnya Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dianggap tanpa sepengetahuannya, Djamil juga memberi penjelasan. Versi yang diketahuinya kata Djamil, Kiflin yang saat itu menandatangani surat itu, hanya melanjutkan proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Di masa Kepala Kemenag Kota Palu dijabat, Abdullah Latopada. Proses mediasi dan pertemuan dengan seluruh pihak dijelaskan Djamil sudah dilakukan di masa Kepala Kemenag Kota sebelumnya.
“Sebenarnya ini ada prosesnya ada tahapannya. Kepala Kantor Kemenag Kota sebelumnya, Pak Abdullah Latopada sudah melakukan proses itu. Ada islah. Memanggil suami. Pak Kiflin ketika itu, hanya melanjutkan,” jelasnya.

Putusan PTUN itu pun sambung Djamil, menurut keterangan Kiflin yang kini menjabat Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Sulteng, sudah memerintahkan bawahannya untuk mengikuti putusan PTUN tersebut.

Dijelaskan Djamil, pada saat itu, Kepala Kemenag Kota, Kiflin sudah memerintahkan Kasubag TU untuk menjalankan putusan PTUN dengan mencabut SK sekaligus membayar denda sesuai dengan yang diputuskan PTUN.

“Ini yang saya mau telusuri. Karena beliau memerintahkan pejabat di bawahnya, Kasubag TU pada saat itu. Apakah sudah diproses atau sudah dilaksanakan pencabutan itu dan pembayaran denda tersebut,” tutupnya. (saf)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.