PALU – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI saat ini tengah didorong menjadi pelopor gerakan literasi untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bahkan mendukung dengan meluncurkan program Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, dan menjadikan tema ‘Literasi Untuk Kesejahteraan’ sebagai salah satu kegiatan Prioritas Nasional pembangunan manusia.
Maka, salah satu upaya penting adalah mengubah paradigma perpustakaan dari gudang buku menjadi perpustakaan yang dapat memberdayakan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi.
Transformasi perpustakaan memiliki peran signifikan meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga mereka mampu mengubah kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Peran perpustakaan harus ditingkatkan sebagai wahana pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat.
Selain menyediakan sumber-sumber bacaan informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan untuk pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat.
Demi mendukung tercapainya program tersebut, Perpusnas mengadakan Bimtek Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi 96 desa, 168 Kabupaten/Kota dari 34 provinsi penerima manfaat. Pelaksanaan Bimtek secara simultan bergantian mulai tanggal 28 April – 21 Mei 2022 di 32 lokasi. Untuk wilayah Sulawesi Tengah, Bimtek digelar selama 3 hari, mulai Selasa (12/4) hingga Jumat (15/4).
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, dalam arahan pembukanya mengatakan dalam memberikan layanan kepada pemustaka, pemerintah dalam hal ini perpustakaan wajib menyesuaikan dengan kemajuan TIK yang terjadi saat ini.
“Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan, agar layanan perpustakaan mampu memahami kebutuhan masyarakat, memberikan inovasi layanan dengan pelibatan masyarakat serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak, untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Katanya Bimtek tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengelola perpustakaan umum di daerah, tentang strategi pengembangan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial dengan memberdayakan teknologi informasi.
Materi bimtek mencakup penguatan literasi untuk membangun masyarakat melalui transformasi perpustakaan, literasi digital, strategi pelibatan masyarakat, strategi peningkatan layanan informasi, strategi advokasi perpustakaan, literasi data dan penyusunan rencana kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam situasi kenormalan baru.
“Dengan pembekalan yang diberikan melalui Bimtek Strategi Pengembangan Perpustakaan – Teknologi Informasi dan Komunikasi, diharapkan dapat membantu meningkatkan SDM pengelola perpustakaan, sehingga mendorong tercapainya tujuan Program Transfomasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkontribusi dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat untuk Indonesia maju,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulteng, Drs. I Nyoman Sriadijaya MM, berharap dengan adanya pelatihan Bimtek itu program Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat berjalan di seluruh wilayah di Sulteng.
“Dari kegiatan ini kami harapkan benar-benar dapat dilaksanakan Dinas Perpustakaan Kabpuaten/Kota untuk menggerakan, memperdayakan masyarakat dari apa yang mereka baca bisa dipraktikkan dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat,” terangnya.
Dia juga mengungkapkan, dengan adanya kegiatan seperti ini, pihak Dinas Perpustakaan dan Karsipan di daerah-daerah bisa mendampingi masyarakat, untuk dapat menerima informasi yang jelas dan informasi yang bisa meningkatkan taraf kehidupan.
“Jadi setelah dapat program ini jangan hanya diam, tapi lakukan advokasi dan membangun kemitraan dengan siapa yang bisa membantu dan koordinasi dengan OPD teknis lainnya, lalu kemudian kita memberikan pendampingan literasinya,” pesannya.(win)
