Kejati Sulteng Sidik Kasus Penerbitan SKPT

Di Atas Tanah Untad yang Terjadi Sejak Belasan Tahun Lalu

- Periklanan -

PALU – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng), terus menunjukan kinerjanya dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terjadi di Sulawesi Tengah.
Saat ini, tim penyidik di lembaga tersebut sementara menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait penerbitan sejumlah Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) termasuk Surat Penyerahan Tanah (SPT) di atas lokasi tanah milik Universitas Tadulako (Untad) yang berada di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.
Lokasi yang dimaksud terletak di sebelah Selatan dari lokasi perkuliahan Untad saat ini. Lokasi dengan luas 48,40 Ha itu, resmi menjadi milik Untad sejak tahun 1993, sebagaimana bukti dokumen Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 5 yang diterbitkan tanggal 25 Mei 1993.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulteng, Moh. Rum SH MH, melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Edward Malau SH MH, mengatakan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi terkait penerbitan SKPT di atas tanah milik Untad itu telah selesai dilakukan. Kini penanganan perkara itu sementara berjalan di tahap penyidikan umum (Dik Umum).
Berbagai bukti surat serta dokumen, hingga nama-nama para saksi yang mengetahui atau bertanggungjawab terhadap kasus tersebut telah dikantongi penyidik guna melancarkan proses Dik Umum “Hasil dari Dik Umum, selanjutnya kita akan tingkatkan kepenyidikan khusus (Dik Khusus),” ungkapnya kepada Radar Sulteng, ditemui Jumat (24/5) pekan kemarin.
Diterangkan Aspidsus, berawal pada tahun 1982 Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Tengah, mengeluarkan Keputusan No. DA.30/HP/DGL/11/82 tanggal 20 Agustus 1982, atas bidang tanah yang terletak di Desa Tondo, Kecamatan Mantikulore (Dulu Palu Timur, Kota Palu, kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk dimanfaatkan dan dipakai guna menunjang kegiatan pendidikan.
Lanjutnya, untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum, serta agar dapat membuktikan sebagai pemegang alas hak bidang tanah, Keputusan Gubernur tersebut didaftarkan ke kantor Pertanahan Kabupaten Donggala kala itu. “Kemudian berdasarkan pendaftaran itu diterbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1982 atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta Tanggal 21 Agustus 1982,” tutur Edward.
Selanjutnya dikatakan Edward pada tahun 1993, sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1982 dipecah menjadi tiga bidang yang terdiri dari, Sertifikat Hak Pakai No. 4 seluas 30, 00 Ha, Sertifikat Hak Pakai No. 5 seluas 48,40 Ha (Tanah Ini Yang Menjadi Permasalahan), kemudian Sertifikat Hak Pakai No.6 seluas 171,60 Ha. Ketiga sertifikat itu diterbitkan tanggal 25 Mei 1993.
“Khusus untuk Sertifikat Hak Pakai No.5 seluas 48,40 Ha, tersebut telah pula tercatat dalam SIMAK BMN Universitas Tadulako, sesuai dengan dokumen kepemilikan dan memiliki Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 2,” sebutnya lagi.

Kemudian dijelaskan Edward, berdasarkan hasil pemeriksaan serta bukti-bukti yang dikumpulkan, pada tahun 2002 sampai dengan 2003, Djois Tayeb. SSos, selaku lurah Tondo pada saat itu, mengeluarkan beberapa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT). Beberapa SKPT itu menerangkan penguasaan tanah atas nama Turusi kurang lebih seluas 1,7 Ha, atas nama Yalimpae, kurang lebih seluas 1,6 Ha, atas nama Ahmad L Paido, seluas kurang lebih 5.800 meter persegi. Selanjutnya atas nama Amran, seluas kurang lebih 4.000 meter persegi.

- Periklanan -

“Kemudian tanggal 7 September 2004 Drs Mohammad Hidayat selaku Camat Palu Timur (sekarang Kecamatan Mantikulore) mengeluarkan surat penyerahan tanah Nomor. 246/PT/IX/T-2004, dari Abdullah A Djibran kepada Winiar Ratana Kamdani (Istri Hidayat Lamakarate MSi) tanah seluas 2004 meter persegi,”

Bahwa SKPT atas nama Turusi, Yalimpae, Ahmad L Paido, Amran, yang ditandatangani Djois Tayeb selaku lurah serta Drs Darman Pidja selaku Camat Palu Timur kala itu, serta Surat Penyerahan Tanah dari Abdullah A Djibran kepada Winiar Ratana Kamdani (Istri Hidayat Lamakarate. MSi), yang ditandatangani Drs Mohammad Hidayat selaku Camat Palu Timur kala itu, seluruhnya berada di atas tanah SHP No.5 seluas 48,40 Ha yang diterbitkan tanggal 25 Mei 1993, atas nama Universitas Tadulako.
“Berdasarkan SKPT tersebut, Turusi, Yalimpae, Ahmad L Paido, dan Amran, serta Winiar Ratana Kamdani menjual atau menyewakan bidang tanah tersebut kepada pihak lain yang kemudian mendirikan bangunan tempat usaha di atas tanah itu tanpa sepengetahuan dan seijin pemegang SHP yaitu Universitas Tadulako,” terangnya.
Lebih jauh dijelaskannya, total luas lahan SHP atas nama Untad yang diduga telah diterbitkan SKPT oleh lurah dan Surat Penyerahan Tanah oleh Camat pada saat itu kurang lebih 2 Ha, dengan harga pasaran pada tahun 2018 sekitar Rp.2.000.000 juta/meter bujur sangkar, dan nilai buku sebesar Rp.990.000, sehingga nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari keluarnya SKPT itu sekurang-kurangnya Rp.19.800.000.000, (990.000 x 20.000).
“Untuk pemeriksaan saksi-saksi dipenyidikan umum ini sementara dilakukan, yang jelas mereka yang pernah mengetahui persoalan tersebut akan diperiksa,” tandasnya. (cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.