Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Kejati Sulteng Berkantor di Gedung Wanita, Ada Apa?

Dipertanyakan Independensi dan Dana Sewa Gedung Dipertanyakan Independensi dan Dana Sewa Gedung

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Aktivitas jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng menempati Gedung Dharma Wanita Sulteng di jalur dua Jalan Prof. Muhammad Yamin Kota Palu menuai kritikan.

Ketua Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulteng, Harsono Bereki, mempertanyakan ada apa sampai Kejati berkantor di gedung wanita?
Mengapa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng tidak merasa keberatan dan sepertinya membiarkan berkantor di gedung wanita yang belum diresmikan penggunaannya itu.

Harsono kepada Radar Sulteng mempertanyakan keberadaan institusi Kejati Sulteng menempati gedung wanita, apakah disewa atau dipinjam pakaikan.

“Jadi statusnya Kejati di situ harus dipertanyakan. Dia sewa atau pinjam pakai, atau gimana? Sementara status gedung itu kan kayaknya belum diserahterimakan dari kontraktor. Bahkan mungkin belum diperiksa kelayakannya,” kata Harsono, Kamis (2/9).

Karena itu Harsono mempertanyakan kalau tidak ada dana sewa gedung, yah mungkin Kejati bisa mencari gedung lain yang tidak memiliki potensi permasalahan.

“Kalau seandainya Kejati tidak memiliki dana sewa gedung, yah mungkin bisa cari gedung lain yang sudah layak pakai,” tegasnya.
Kalau ada permasalah di gedung wanita atau di institusi pemerintah daerah bisa sidik secara independen. Apalagi yang menggunakan itukan institusi penyidikan.

“Tidak bisa ini terjadi. Saya berpikir sepertinya ada upaya akal-akalan lain lagi ini dari Kejati. Sebab, Kejati tidak bisa seperti itu. Seharusnya Pemda dalam hal ini Pemprov Sulteng juga tidak bisa memberikan gedung itu ditempati,” tandasnya.

Menurutnya, boleh diberikan tetapi gedung yang lain. Jangan gedung yang masih dalam tahap pengerjaan akhir. Belum diserahterimakan, itu tidak bisa. “Jangan sampai ada sewa gedung yang kemudian dimanipulasi,” ujarnya.

Dikatakannya, dengan diberikannya gedung itu ditempati sebagai akitivitas kantor pastilah independensi dari Kejati akan berpengaruh, terutama dalam menangani berbagai kasus korupsi di Sulawesi Tengah.
“Jelas akan mempengaruhi Kejaksaan di dalam penyidikan dalam menangani berbagai kasus-kasus korupsi di daerah Sulawesi Tengah ini,” bebernya.
Harsono, juga melihat ke belakang, seperti adanya perkara dugaan korupsi di pembangunan jembatan Palu IV, ia sangat menyesalkan sekali saat digelarnya diskusi publik membahas SP3 perkara jembatan Palu IV, justeru Kejati yang diundang tidak hadir.

“Saya sangat menyesalkan sekali ketidakhadiran pihak Kejati Sulteng dalam diskusi publik yang digelar Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu membahas SP3 perkara jembatan IV Palu. Bahkan tidak ada perwakilan dari kejaksaan. Saya akan mempertanyakan SP3 itu,” bebernya lagi.

Apalagi sekaitan dengan Kejati menempati gedung milik Pemprov Sulteng. Artinya, tidak ada lagi satu kasus korupsi yang disidik. Termasuk kasus jembatan V Palu atau jembatan Lalove, yang sampai saat ini proses hukumnya terkatung-katung.

“Yang ada hanya SP3 untuk perkara jembatan IV Palu. Bukan lagi rahasia umum bahwa SP3 itu tidak gratis lho,” tegasnya.

Data yang dihimpun Radar Sulteng pindah sementara aktivitas Kejati Sulteng itu dikarenakan gedungnya masih dalam proses pembenahan usai rusak akibat gempa 2018 lalu. Namun sudah berjalan 6 bulan pembangunan kantor Kejati Sulteng masih dalam tahap pemasangan beberapa tiang pancang dan sejumlah pihak meragukan pembangunan kantor Kejati Sulteng selesai sesuai kontrak kerja 1 tahun.

Sebagai perbandingan, kantor Pengadilan Tinggi di Jalan Moh Yamin yang juga dalam proses pembangunan akibat rusak pasca gempa 28 September 2018 lalu. Pengadilan Tinggi justru tidak memilih meminjam kantor pemerintah atau gedung pemerintah daerah sebagai kantor dan memilih menyewa salah satu hotel di Kota Palu sebagai kantor sementara. Selain menjaga independensi sebagai penegak hukum juga dipastikan ada anggaran yang siap untuk penyewaan tempat sebagai kantor sementara.

Pantauan Radar Sulteng, Kamis (2/9) gedung wanita milik provinsi Sulawesi Tengah itu juga belum rampung pembangunannya, sejumlah tukang masih melakukan aktivitas pembangunan taman di halaman gedung.

Selain itu, di dalam gedung juga telah ditata rapi layaknya kantor Kejaksaan Sulteng yang ada di jalan Samratulangi Kelurahan Besusu Barat. Bagian depan gedung disekat untuk dua ruang tamu. Kemudian meja resepsionis berada di tengah-tengah gedung dengan dinding dibelakangnya yang menggunakan dua pintu kaca untuk masuk ke ruangan selanjutnya.

Salah seorang resepsionis yang ditemui Radar Sulteng, mengaku sudah beberapa minggu menjalani aktivitas di gedung itu. Diakuninya, aktivitas Kejaksaan Tinggi Sulteng hanya menggunakan lantai dasar.

“Kalau di atas itu aula, jadi kantor hanya di bawah saja,” ujarnya pukul 14.10 wita.

Sementara itu, Kasi Penerangan Hukum, Reza Hidayat, SH, saat dikonfirmasi terkait mekanisme peminjaman gedung wanita itu, mengaku belum tahu pasti bagaimana mekanismenya dan mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut perihal ini.

“Saya cari info di BPKAD Sullteng dulu. Pejabat Kejati yang tahu mekanismenya sudah tidak ada di kantor. Sebaiknya tunggu info lengkap, takutnya saya keliru menyampaikan. Nanti jadi isu liar,” kata Reza dalam pesan singkat WhatsAppnya, pukul 18.00 wita.

Bahkan lanjut Reza, dia menyarankan Radar Sulteng untuk mengklarifikasi langsung ke pemilik asset dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengahn melalui BPKAD.(mch/win)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.