Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Kejari Poso Ancam Jemput Paksa Kadis PMD Terkait Kasus Korupsi DD Katu

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

POSO-Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso, mengancam akan menjemput paksa Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) Kabupaten Poso berinisial LS. Ancaman muncul bila yang bersangkutan kembali mangkir pada panggilan ke dua untuk pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi Dana Desa Katu Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso.

“Hari ini (kemarin, red) sudah panggilan pemeriksaan kedua. Kalau dia (LS) tidak datang lagi maka tentu kami akan menempuh tindakan tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Kita bisa jemput paksa dia,” jelas Kepala Kajari Poso, LB Hamka, SH, melalui Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Hazairin, SH, Kamis (18/3).

Disebut Kasi Pidsus, tidak ada keterangan dari Kadis LS soal ke-alpaan-nya dari panggilan penyidik Kejari. “Untuk ketidak hadiran dipanggilan pertama tanggal 15 Maret kemarin LS tidak memberi alasan. Untuk ketidak hadiran dipanggilan ke dua hari ini (kemarin) juga tidak ada,” ujar jaksa yang pernah bertugas di Kejari Tolitoli ini.

Menurut Hazairin penyidiknya sangat membutuhkan kesaksian LS guna mengungkap tuntas kasus dugaan korupsi DD Katu. Penyidik juga ingin tau kenapa tahapan pencairan DD Katu tahun 2019 bisa berjalan mulus, padahal di dalamnya ada dugaan kasus korupsi terkait pekerjaan sejumlah kegiatan proyek desa yang diduga fiktif.

“Menarik untuk diketahui kenapa DD Katu tahun 2019 sebesar Rr 1,5 miliar bisa cair semua. Padahal pencairannya dilakukan bertahap dalam empat tahap alias per triwulan. Dan disitu ada beberapa kegiatan proyek DD yang di bayarkan tidak sesuai dengan kondisi fisik pekerjaan dilapangan,” tukas jaksa muda ini.

“Intinya penyidik ingin tau kenapa DD Katu tahun 2019 bisa bobol. Dengan anggaran 1,5 miliar lalu kemudian diduga ada korupsi 600-an juta itukan luar biasa besarnya,” tambah Hazairin.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso menetapkan mantan Kepala Desa (Kades) Katu periode 2013-2019 berinisial FL sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Katu, Kecamatan Lore Tengah.
Penetapan FL sebagai tersangka diputuskan Kejari Poso pada Senin (22/2) lalu. FL ditetapkan setelah pihak penyidik memeriksa dan memintai keterangan sebanyak 20 saksi serta melakukan gelar perkara tersebut.

“Setelah kami memintai keterangan dan memeriksa puluhan saksi serta gelar perkara, kami akhirnya dapat menetapkan satu orang tersangka yakni saudara FL, umur 51 tahun pekerjaan mantan Kepala Desa Katu periode 2013-2019 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa/APBDesa Katu tahun 2019,” papar Lapatawe Hamka, Kajari Poso, saat memberi keterangan pers sebelumnya (22/2).

Dalam kasus ini, Kejari Poso telah melakukan penyitaan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 38 juta, serta satu unit mobil merek Toyota Avanza Veloz 1.3 tahun 2016 warna hitam metalic dengan nomor polisi DN 1023 CE beserta STNK dan kunci kontaknya, dan dibeli oleh tersangka dengan harga Rp 170 juta di Kota Luwuk.

Hamka membeberkan, bahwa didalam tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang dalam APBDesa Katu tahun 2019 terdapat beberapa item kegiatan fisik diantaranya kegiatan pembangunan jembatan gantung sepanjang 35 meter dengan anggaran Rp 318.479.470,.

“Tapi proyek jembatan ini tidak dilaksanakan atau tidak dikerjakan,” bilang Kajari. Selanjutnya masih Hamka, ada juga proyek pembangunan plat deucker 2 unit dengan anggaran Rp 23.030.000. Tapi proyek ini tidak dikerjakan dengn tuntas 100 persen tapi dalam laporan pertanggungjawabannya tertulis selesai 100 persen.

Selain itu, ada juga item kegiatan lainnya yakni pembangunan rabat beton sepanjang 150 meter dan 50 meter dengan anggaran Rp 104.925.000, serta pembangunan jalan usaha tani sepanjang 1.200 meter dengan anggaran Rp 338.305.000.

“Kedua kegiatan tersebut tidak dikerjakan namun dalam LPJ-nya dilaporkan 100 persen dilaksanakan dan anggaran cair 100 persen,” ungkap Hamka.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan tim penyidik Kejari Poso bersama tim teknis dari Inspektorat Poso, ditemukan fakta hukum bahwa pada kenyataannya pekerjaan fisik tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak selesai dikerjakan namun dibuat pertanggungjwaban pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 persen. Tidak selesainya pekerjaan tersebut diduga disebabkan dana atau anggaran kegiatan itu dikelola sendiri dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh mantan Kades Katu periode 2013-2019 berinisial FL,” tandas Kajari Hamka. Pada kasus dugaan korupsi ADD Katu tahun 2019 ini negara dirugikan sebesar lebih dari Rp 600 juta.(bud)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.