Kejaksaan, BPKP dan Inspektorat Turun ke Salakan

- Periklanan -

BANGKEP – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulteng bersama pejabat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng melakukan peninjauan lokasi unit sekolah baru (USB) di Salakan, Kabupaten Bangkep. Hal ini dilakukan guna memastikan lahan yang bakal dijadikan USB di daerah tersebut benar-benar tidak bermasalah ketika telah dibangun sebuah sekolah.

Kehadiran Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Beligan Sembiring serta pihak Kejati Sulteng yang diwakili Asdatun Kejati Sulteng, Nur Asiah ini, merupakan tugas tim advice, yang telah lama terbentuk untuk mengawasi sejumlah proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK). Ditemui Sabtu (30/11), Kepala Bidang PK-PLK Disdikbud Sulteng, Minarni Nongtji membenarkan, jika tim advice yang terdiri dari BPKP, Kejaksaan Tinggi serta Inspektorat, telah turun meninjau langsung lokasi yang rencananya akan dibangun USB yakni sekolah luar biasa (SLB). “Benar, kami memang sudah mengusulkan satu USB di Bangkep yakni SLB, karena saat ini satu SLB yang ada di Bangkep, lokasinya sangat jauh dari ibukota kabupaten yakni Salakan,” jelas Minarni.

Usulan ke Kemendikbud melalui Direktorat PKLK ini pun, mendapat perhatian dari tim advice yang langsung turun ke lokasi USB. Tim advice ini kata dia, juga bekerja secara profesional. Terbukti, meski berada di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, tim advice yang didalamnya juga ada Kepala BPKP, Kejati dan inspektorat ini, ikut serta memastikan bahwa lahan yang akan dibangun USB itu benar-benar tidak ada masalah. “Jadi instansi eksternal ini sudah lama bekerjasama mengawal sejumlah proyek Dinas Pendidikan khususnya di Bidang PK-PLK, agar kedepan tidak terjadi temuan atau pun masalah hukum,” terang Kepala Bidang PK-PLK.

- Periklanan -

Hasilnya kata Minarni, tim advice mengetahui langsung bahwa, lahan yang ada di Salakan tersebut, benar-benar layak untuk dibangun USB. Terlebih status lahan seluas satu hektar lebih itu, juga merupakan tanah desa yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bangkep, yang dibuktikan dengan surat-surat hibah. “Dokumennya dilihat langsung oleh tim advice, termasuk para pejabat di Kabupaten Bangkep semua ditanya satu persatu. Hasilnya memang lahan tersebut aman dan tidak ada masalah untuk dibagun USB,” ungkapnya.

Usai tim advice melakukan peninjauan langsung dan hasilnya dilaporkan pula ke Kemendikbud, maka seminggu kemudian, tepatnya pekan kemarin pihak Kemendikbud melalui Direktorat PKLK turun melakukan verifikasi kembali ke lapangan. Hasilnya pun sama, bahwa lahan itu layak untuk direkomendasikan sebagai USB. “Kami sangat bersyukur, dengan pendampingan dari tim advice ini, pihak pusat juga tidak ragu untuk memberikan bantuan, terbukti dokumen persyaratan kami dibawa langsung pihak kementerian,” papar Minarni.

Apa yang menjadi rekomdendasi dari tim advice ini pun, kata Minarni, akan mempermudah dirinya ketika melakukan presentase ke Kemendikbud perihal pengusulan USB di Kabupaten Bangkep ini. Dia juga mengungkapkan, bahwa nantinya dalam presentase di kementerian, pihak DPRD Sulteng juga akan diajak untuk meyakinkan kementerian, bahwa di wilayah Kabupaten Bangkep benar-benar membutuhkan satu lagi SLB. “Kami punya data di mana banyak anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Bangkep, tidak bisa bersekolah. Meski memang ada SLB, tapi jaraknya sekitar 100 kilometer dari Salakan, ibukota Bangkep,” kata Minarni.

Lebih jauh disampaikan Minarni, apa yang dilakukan ini, bukti nyata dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), benar-benar konsen terhadap pendidikan, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus. Dan fokusnya tidak hanya di wilayah perkotaan, namun juga di daerah seperti Kabupaten Bangkep. “Pihak pemerintah kabupaten Bangkep sendiri, sudah berjanji bila nanti usulan USB ini terealisasi, maka akan membuat jalan aspal menuju ke lokasi. Sementara untuk pembangunan pagarnya nanti akan digunakan dana sharing antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten,” tandas Kepala Bidang PK-PLK.(agg)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.