Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Kebijakan Kontroversi yang Melahirkan SK PTDH 16 ASN

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

BUOL-Pembuatan konsideran SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) untuk 16 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang telah ditandatangani oleh Bupati Buol H. Amirudin Rauf tahun 2018 lalu, telah melahirkan sebuah kontroversi.

Saat kebijakan ini dibuat di tahun 2018, pengetahuan dan pemahaman publik masih kasat mata, belum mengetahui persis kedalaman kasus ini. Tetapi, dalam perjalanan waktu, pelan tapi pasti, kasus ini mulai terurai satu persatu. Bahkan menggelinding bagaikan bola salju. Pemkab Buol pun kini mulai kasak-kusuk mencari siapa saja yang bertanggungjawab dalam membuat kebijakan ini.

Bagi 16 ASN, pemecatan atau PTHD tanpa telaahan hukum yang jeli ini sebuah perbuatan keji dan sangat menghancurkan sebuah harga diri ASN yang bersangkutan, keluarga besar, dan juga warga Buol yang pencinta kedamaian. Seharusnya, tidak ada satupun warga Buol yang harus tersakiti dan diciderai nasibnya oleh kebijakan pemerintah/penguasa.

Seperti dilansir sebelumnya, Surat Keputusan (SK) Bupati Buol yang diteken pada tahun 2018 tentang PTDH terhadap 16 ASN di lingkungan Pemkab Buol yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dari Pengadilan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan (korupsi) dinilai cacat hukum.

Dimana SK Bupati Buol tentang PTDH itu, konsiderannya dinilai dan diduga tidak sesuai dengan contoh format baku dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mencantumkan tembusan ke sejumlah pimpinan lembaga Pemerintah Pusat, seperti halnya ke Menpan/RB, Mendagri, BKN dan lembaga Kementerian Keuangan lainnya.

Namun lain halnya dengan SK PTDH yang telah ditandatangani Bupati Buol tahun 2018, justru tidak mencantumkan tembusannya sebagaimana contoh format baku dari BKN tersebut.

Terkait dengan mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KPSDM) Kabupaten Buol tahun 2018, Moh. Syarif Pusadan, yang dihubungi media ini melalui aplikasi WhatsAPP (WA)-nya, justru menyatakan, yang pasti SK tersebut sebelumnya sudah melalui gugatan di PTUN dan tidak dipermasalahkan.

“Maaf, saya lagi di Makasar ini, lagi ikut Diklat PIM 2. Yang pasti kami mengeluarkan produk berupa SK tetap sesuai format yang ada. Dan yang dipermasalahkan dari Provinsi bukan dalam kapasitasnya, karena SK itu produk hukum. Kalau dipermasalahkan harus melalui proses hukum di PTUN,”ucap Syarif Pusadan, yang saat ini menduduki jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buol.

Untuk lebih jelasnya, Syarif mengarahkan media ini untuk menghubungi mantan Kepala Bidang (Kabid) Manajemen BPKAD Kabupaten Buol, Jamaludin Rioeh, yang sekarang menjabat Camat Gadung Kabupaten Buol.

“Silakan tanya ke mantan Kabid Manajemen Kepegawaian waktu itu, bapak Jamal Rioeh dan sekarang beliau Camat Gadung, beliau yang proses waktu itu. Maaf, saya tidak akan layani dulu karena lagi di kelas, ” tandas Syarif menambahkan.

Dikonfirmasi, Jamal Rioeh yang dihubungi via telepon selulernya mengaku bahwa Syarif Pusadan sudah bicara dengan dia terkait masalah tersebut.

“Oh iya pak, saya sudah diberitahu oleh Pak Syarif, dan nanti saya tanyakan dulu dengan teman saya pak Suparno. Karena yang proses SK waktu itu Pak Suparno, bukan saya, ” ujar Jamal mengelak.

Sementara sumber lain berpendapat, bilamana ada kesalahan dalam SK Bupati tersebut, secara teknis itu bukan kesalahan pimpinan lembaga. Tapi itu, adalah kesalahan staf teknis yang memproses pembuatan SK tersebut. Karena sesuai prosedur staf teknis itulah yang mengelola dan mengkaji sepertiapa format SK yang harus dibuat dan dasar peraturan perundang undangan mana yang harus dicantumkan dalam konsideran SK tersebut.

Lain permasalahanya kalau staf teknis yang ditugaskan tidak mampu menganalisa dan melaksanakan tugasnya sesuai tupoksinya. Disisi lain, pimpinan lembaga tersebut juga berkewajiban untuk melakukan koreksi setiap format konsep yang dibuat oleh stafnya sebelum final pembuatan konsideran SK.

“Jadi, saya kira tidak perlu saling menyalahkan, karena jika staf melakukan kesalahan berarti itu juga adalah kesalahan pimpinan itu sendiri, ” ujar sumber tersebut.(tim)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.