Kearifan Lokal Suku Bada dalam Memelihara Perdamaian dan Cegah Paham Radikal (2)

- Periklanan -

Ketua Pengurus Wilayah Majelis Adat Tampo Bada (MATB), Gawie Wengkau yang bergelar Tuana Mahile Bada saat ditemui di kediamannya di Desa Bewa, Kecamatan Lore Selatan, Sabtu (8/9). (Foto: Nursoima Ulfa)

Terisolasi dalam waktu yang lama, tidak selamanya menjadi kelemahan. Kekuatan bisa tumbuh darinya. Seperti itulah Lembah Bada dan masyarakat yang hidup di dalamnya. Memandang kehidupan selalu dari sisi baiknya. Termasuk soal perbedaan. 

LAPORAN: Nur Soima Ulfa

LEMBAH Bada layaknya mangkok. Lapisan pegunungan menjulang tinggi memagari lembah landai di tengahnya. Hamparan padang, pohon, dan sawah lebih mendominasi ketimbang bangunan rumah. Dari ketinggian juga terlihat Sungai Lariang membelah lembah. Memisahkan wilayah admistratif Kecamatan Lore Selatan dan Lore Barat.  Pemandangannya sungguh indah sekali.

Oleh ahli serajah dan arkelog, lembah ini disebut lembah purba. Ini dikarenakan ada banyak peninggalan zaman Megaltikum baik berupa patung dan sarkofagus. Usia artefak diperkirakan 2.700 SM. Sangat tua dan purba.

Ada satu warisan budaya purba yang masih hidup hingga kini di Lembah Bada, yaitu pembuatan kain kulit kayu. Kain ini dibuat dengan batu sebagai alat utamanya. Budaya ini diperkirakan lebih tua ketimbang patung-patung megalit yang ada. Lebih tua lagi, karena diyakini sudah ada sejak zaman neotilikum.

Masih bertahannya budaya nenek moyang di Lembah Bada pada era globalisasi kini, membuat para ahli maupun praktisi sejarah dan seni budaya takjub. Ada banyak teori yang mencoba menjawabnya. Ada yang mengatakan karena lembah ini sudah terlalu lama terisolasi, karena itu tak banyak tersentuh modernisasi.  Ada juga karena karakteristik masyarakatnya yang berpegang teguh dengan warisan budaya nenek moyang. Termasuk di dalamnya adat istiadat.

Kedua teori itu boleh jadi betul adanya meski soal moderinsasi tidak sepenuhnya betul. Sebab, masyarakat Lembah Bada sudah sangat modern. Sudah bisa berkomunikasi via Whats App (smartphone) dengan orang di luar lembah. Keterangan ini merujuk pernyataan Kepala Desa Runde, Elim Mamuai, saat ditemui pada Sabtu siang (9/9) di warung daerah Malei. Sekitar 23 kilometer dari arah Gintu, ibukota Kecamatan Lore Selatan.

Secara geografis Lembah Bada memang tertutup. Lembah ini hanya dihubungkan satu-satunya dengan jalan jalur Tonusu-Bomba. Tiga jalur lainnya berupa “jalan tikus”. Jalur ini digunakan masyarakat dengan cara berjalan kaki atau pakai ojek terbatas hingga hari ini.

- Periklanan -

Pertama, jalur Toare ke Gimpu, Kabupaten Sigi. Kedua, jalur Lelio ke Doda, Ibukota Lore Tengah, Kabupaten Poso (Lembah Behoa). Ketiga, jalur Badangkaia ke Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketua Pengurus Wilayah Majelis Adat Tampo Bada (MATB), Gawie Wengkau, menjelaskan Lembah Bada yang tertutup layaknya mangkok, memiliki anugerah tersendiri bagi masyarakatnya. Hampir 97 persen penduduk yang tinggal dan hidup di lembah adalah To Bada (orang Bada) dan berbahasa Bada. Artinya, hampir seluruhnya adalah saudara yang masih memiliki ikatan darah yang sama.

Menurut Gawie sebelum kolonial Belanda masuk di Kabupaten Poso, termasuk di Lembah Bada, animisme menjadi kepercayaan nenek moyang dan kehidupan masyarakat diatur sepenuhnya oleh adat istiadat.  Namun setelah kristenisasi yang dibawa oleh penginjil Belanda Albert Christian Kruyt dan P. Ten Kate (daerah Lore) menjadikan To Bada memiliki agama baru yakni Kristen.

Gawie menuturkan  perubahan kepercayaan tersebut tak lantas membuat adat istiadat ditinggalkan. Pun halnya dengan kehadiran hukum kolonial saat itu. Hingga kini pun hukum negara Republik Indonesia  juga tidak menggantikan hukum adat yang dipegang teguh oleh To Bada.

Pria yang bergelar Tuana Mahile Bada itu menjelaskan adat tetap hidup harmonis berdampingan dengan agama dan hukum positif negara. Tumbuh seiring dan tidak mematikan satu dengan yang lain. To Bada dikenal taat beragama. Di setiap desa, dapat mudah ditemukan lebih dari satu gereja dengan bangunan yang megah.

Di setiap desa juga ada pemangku adat dan beberapa di antaranya memiliki rumah adat yang dibangun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti di Desa Lengkeka dan Desa Tuare di Kecamatan Lore Barat. Terhitung ada 14 kepala adat memimpin di 14 desa di Lembah Bada.

Layaknya gereja di Lembah Bada yang memiliki struktur hierarki yang jelas, begitu pun dengan Majelis Adat Tampo Bada. Gawie menjelaskan dirinya membawahi 9 pengurus wilayah dan pengurus wilayah akan membawahi rata-rata 7 pengurus adat  di wilayah adat desa. Dengan begitu pembagian kewenangan adat bisa teratur dalam satu garis komando.

“Desa, jadi kalau ada permasalahn yang tidak mampu di desa naik di wilayah. Pengurus Wilayah dan di bawahnya ada lembaga desa,” jelas Gawie.

Jika menangani permasalahan yang tidak dapat dipecahkan oleh dewan adat desa, masalah tersebut akan naikkan tingkat diurusi oleh Gawie. Dia pun mengaku selalu berkoordinasi dengan camat, Kapolsek, dan Danramil untuk mengatasinya. Dia menengaskan meskipun hukum adat menjadi prioritas dalam penanganan masalah ketertiban masyarakat, namun hukum positif tidak bisa dikesampingkan. Misalnya, kasus pembunuhan yang merupakan tindak pidana murni, akan langsung masuk ke ranah hukum.

Gawie menjelaskan hukum adat hanya mengatur bagaimana ketentraman masyarakat di Lembah Bada. Namun meski begitu hukum adat tidak bisa dipandang sebelah mata karena memiliki efek jera dan membuat masyarakat To Bada patuh.(bersambung)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.