Keadaan Sulteng Darurat, Pemda Didesak Segera Salurkan Dana Covid-19

- Periklanan -

PALU – Teguran Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian terhadap 19 Kepala Daerah dan Sulteng termasuk yang paling rendah dalam penyerapan anggaran, termasuk anggaran Covid-19 menjadi masalah lambatnya penanganan Covid-19 termasuk di Pemerintah Kota Palu, Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Sulteng. Menanggapi lambatnya penanganan pasien Covid-19 di Sulteng, pemimpin Radar Sulteng Group H. Kamil Badrun AR, SE. MSi mengatakan, pemerintah daerah jangan menahan dan segera menyalurkan dana Covid-19.

Uang begitu banyak tapi tidak dimanfaatkan, rumah sakit dan nakesnya mengeluh karena tidak ada dana. Dalam kondisi darurat Covid saat ini, seharusnya pemerintah daerah terus menambah ruang dan fasilitas perawatan, agar seluruh pasien terlayani. Kamilmenegaskan , sekarang ini sudah darurat dan tidak boleh pemerintah mengatakan rumah sakit full, sebagai alasan untuk tidak melayani pasien yang membutuhkan pelayanan paripurna.

“Memprihatinkan sekali memang kinerja pemerintah dalam menangani dan melayani pasien Covid-19. Saat ini sudah banyak pasien Covid-19 yang meninggal di rumah mereka karena tidak terlayani oleh pemerintah,” sesalnya.

Menurut Kamil, bila perlu Pemprov Sulteng, Pemkot Palu dan beberapa Pemda kontrak hotel-hotel yang sudah tidak beroperasi karena terdampak ekonomi akibat pandemi dan hotel-hotel dijadikan tempat-tempat pelayanan pasien Covid-19, tinggal dibenahi dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

“Anggaran pemerintah digunakan untuk kontrak hotel untuk pelanyanan pasien Covid-19, selain membantu pelayanan pasien Covid juga membantu agar hotel-hotel bisa mendapatkan manfaat ekonomi,” tandasnya.

Selain itu lanjut Kamil, Pemda harus merekrut tenaga kesehatan yang jumlahnya cukup banyak dan masih menganggur di daerah ini. Para tenaga kesehatan kontrak 3 sampe 6 bulan khusus menangani pasien Covid-19.

“Kenapa ya, susah sekali untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada rakyatnya sendiri. Buat apa itu duit disimpan-simpan, kalau rakyatnya sakit dan tidak terlayani,” tegas Kamil.

Kamil mencontohkan, Insentif Nakes saja sampai sekarang belum dibayarkan sesuai dengan hak mereka, Rumah Sakit Daerah Madani sebagai Rumah Sakit Rujukan Covid 19, sampai sekarang belum punya laboratorium dan alat tes PCR. Termasuk kekurangan tabung oksigen, seharusnya pemerintah provinsi, kota dan kabupaten sudah harus turun tangan, menyampaikan ke agen dan penyalur tabung gas di daerah untuk memprioritaskan tabung oksigen untuk kepentingan medis.

Terpisah, Juru Bicara Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Sulteng, Fairus Husen Maskati menilai, lambatnya serapan anggaran oleh pemerintah daerah, pertama disebabkan, administrasi dan birokrasi cenderung lambat karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Sementara, prosesnya cukup rumit mulai dari perencanaan, penyusunan petunjuk pelaksanaan anggaran, mekanisme penyaluran dana, proses verifikasi, dan sebagainya. “Jadi jika tanpa perencanaan atau kesiapan yang matang, mereka takut menggunakan anggaran. Takut terkena masalah anggaran covid di kemudian hari,” sebut Fairus.

Kedua, kata dia, proses penyesuaian data masyarakat terdampak pandemi di lapangan. Akibat Lonjakan kenaikan kasus covid-19 variant baru ini jumlah warga terdampak pun drastis bertambah sehingga Pemda perlu memperbarui kembali data terkait kesehatan. “Semua perlu komitmen dari kepala daerah, SKPD dan DPRD untuk melakukan perubahan agar tdk menghambat dari proses perencanaan, pelaksanaan, sehingga berimbas ke penyerapan,” terangnya.

Namun, lanjut Fairus, untuk lebih jelasnya apa kendala pemerintah, DPRD Sulteng khususnya Pansus Penanganan Covid-19, bakal melakukan rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan instansi terkait.

“Yang pasti kali ini kita sama-sama melakukan pengawasan ketat terkait penggunaan anggaran dan penyerapan anggaran covid ini. Jangan sampai terjadi korupsi dana covid oleh oknum-oknum yang tdk bertanggung jawab. Nyawa masyarakat utama lah yang harus kita selamatkan,” tandas politisi PPP ini.

Dihubungi tadi malam, Ketua Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Sulteng, Sonny Tandra mengaku, sangat geram dengan belum terealisasinya anggaran untuk penanganan Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Dia melihatnya bukan Gubernur yang melakukan kesalahan (keterlambatan serapan anggaran, red) tetapi Kepala-kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lamban dan terkesan penakut untuk menggelontorkan angaran penanganan Covid, sebagaimana teguran keras dari Mendagri Tito Karnavian baru-baru ini dalam rapat dengan Kepala Daerah seluruh Indonesia.

Menurut Sonny Gubernur Sulteng yang baru H. Rusdi Mastura itulah yang diamanahkan oleh Mendagri untuk melakukan sesegera mungkin rencana aksi serapan anggaran penanganan Covid-19, mengingat semakin tingginya warga masyarakat yang terpapar Covid-19, ditambah Covid-19 varian baru Delta.

Tetapi kerja Gubernur, harus ditopang oleh kepala-kepala OPD di bawahnya, agar memenuhi ekspektasi sesuai harapan pemerintah pusat. “Memang bukan kepala OPD tetapi Gubernur yang langsung ditegur Mendagri,” ujarnya.

Sonny Tandra lalu menyebut OPD-OPD tersebut terkait dengan tugas memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, yakni Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sulteng, Satpol PP, dan rumah-rumah sakit yang ada di Kota Palu. Mestinya kepala OPD ini harus berani. Terutama berani menanggung risiko.

“Jangan takut mengelola keuangan, meski terancam dengan pengawasan lembaga keuangan dan lembaga anti korupsi. Terus saja berjalan, saat ini kita bekerja untuk kebutuhan rakyat. Kalau tidak berani janganlah jadi kepala OPD,” tegas Sonny Tandra. Menurutnya, apalagi yang ditunggu dan ditakutkan anggaran untuk penanganan Covid-19 sudah ada. Anggarannya Rp 153 miliar, cukup besar.

- Periklanan -

Sejauh ini, baru digunakan Rp 3 miliar, atau 0,07 persen. Langkah cepat dan progresif saat ini ditunggu oleh rakyat Sulawesi Tengah, menanti gebrakan Gubernur. Karena itu, pada Senin hari ini pukul 10.00 Wita, Pansus Covid-19 DPRD Sulteng akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerja OPD terkait, untuk membahas apa saja rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng.

Misalnya yang akan ditanyakan itu terkait anggaran mengapa begitu lamban sehingga ditegur oleh Mendagri, menanyakan gerakan birokrasi tidak bisa lamban bergerak, terutama Satpol PP tidak usah beralasan bahwa anggaran masih diutamakan untuk Polri dan TNI.

“Disini Satpol PP harus berani dan cepat dalam mendapatkan anggaran sebagai tim pengamanan yang membackup tugas Satgas Covid-19 di lapangan,” ucap Sonny.

Selanjutnya, kata Sonny, Dinas Kesehatan (Dinkes) akan ditanya bagaimana mencari alternatif lain karena selama ini rumah sakit selalu dikatakan full pasien. Dinkes , harus berani keluar dari persoalan ini, masalah tempat untuk menangani pasien Covid-19 yang semakin membludak.

“Harus cari di mana. Misalnya membuat tenda-tenda rumah sakit. Atau menyewa hotel, seperti Hotel Astoria, Hotel Wisata di Jalan S. Parman itu. Coba dinegosiasi untuk disewa. Selain untuk menanggulangi tempat pasiean Covid-19 juga bisa memberikan pendapatan bagi pemilik Hotel, yang mungkin saat ini juga lagi susah,” papar Sonny.

Setelah itu tentu saja kesiapan rumah-rumah sakit khususnya di Kota Palu dalam memberikan pelayanan untuk warga kita yang terpapar Covid-19. Dari semua rumah sakit di Kota Palu, kata Sonny Tandra, hanya Rumah Sakit Madani yang siap. Kalau Undata disebutnya selalu beralasan full, tidak ada tempat lagi.

“Itu yang bagus cuma Rumah Sakit Madani. Kalau Rumah Sakit Undata banyak alasannnya, selalu bilang full. Tidak ada tempat lagi. Ini jangan sampai terjadi, rumah sakit harus berinovasi mencari strategi baru apa yang bisa dilakukan. Sekarang rakyat butuh tempat perawatan, “ tegasnya.

Sementara informasi yang diterima Radar Sulteng, menyebutkan sejumlah pasien Isolasi Mandiri (Isoman) sudah banyak meninggal di rumah karena terlambat mendapat pertolongan pertama. Contohnya yang terjadi di BTN Lasoani, Sabtu (31/7) lalu, salah seorang pasien Covid-19 yang menjalani Isolasi mandiri meninggal di rumah.

Tim surveilans dari Puskesmas yang datang, tidak dapat berbuat banyak, karena pasien telah meninggal dunia. Saat ditanya terkait bagaimana penanganan terhadap jenazah, mereka mengaku bahwa petugas tidak memiliki tim khusus pemulasaran jenazah pasien Covid-19.

Pihaknya hanya menyerahkan APD kepada keluarga almarhum, jika ada yang sukarela memandikan jenazah. Begitu pun dengan ambulans, pihak Tim Surveilans juga menyebut, bahwa ambulans yang ada di Puskesmas hanya untuk digunakan pasien rujukan.

Namun, tidak ada koordinasi lanjut ke Satgas Covid-19, yang berposko di Baruga, Jalan Balai Kota untuk bantuan ambulans jenazah. Sejumlah tetangga pasien yang coba menghubungi langsung Posko Satgas Covid-19 di Wali Kota, juga harus pulang dengan kecewa, karena dua ambulans yang terparkir di Posko tersebut juga tidak bisa digunakan mengangkut jenazah pasien Covid.

Akhirnya, pihak keluarga berinisiatif menghubungi orang di luar pemerintah, yang bersedia untuk membantu pengurusan jenazah hingga bisa dikuburkan, secara protokol kesehatan. Baru lah jenazah dapat dikuburkan.

Kasus serupa di hari yang sama juga terjadi di wilayah Sigi, tepatnya di BTN Baliase. Pasien Isoman, meninggal pukul 17.30 wita di kediaman anaknya. Pihak keluarga tidak dapat berbuat banyak untuk mengurus jenazah, mengingat takut tertular. Ternyata di RSUD Torabelo memiliki tim khusus pemulasaran jenazah Covid-19.

Namun, hanya khusus mengurus jenazah pasien covid, yang meninggal di Rumah Sakit. Mereka tidak berani keluar tanpa mendapat izin dari atasannya. Nanti setelah keluarga berkoordinas langsung dengan sejumlah pejabat terkait di Kabupaten Sigi, barulah jenazah ditangani. Sementara ambulans yang digunakan untuk mengantar jenazah untuk dimakamkan, dipakai mobil ambulans milik salah satu partai politik.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Tim Satgas Covid-19 Kota Palu, dr Rochmat Jasin mengatakan, sebenarnya di masing-masing kelurahan ada tim pemulasaran jenazah, namun memang belum dilatih untuk menangani jenazah yang terkonfirmasi positif Covid-19. Dia pun mengakui, bahwa pihak puskesmas yang mampu untuk membekali APD kepada keluarga almarhum, agar tidak terjadi penularan.

“Untuk pemulasaran jenazah covid-19 memang sekarang baru adanya di rumah sakit-rumah sakit. Kedepan kita akan bentuk dan latih, melihat makin banyaknya pasien Covid-19,” ungkap Rochmat.

Terkait dengan mobil ambulans milik puskesmas dan Posko Covid-19 yang tidak bisa digunakan untuk mengangkut jenazah, Ketua Tim Satgas Covid ini menjelaskan, seharusnya untuk keadaan darurat seperti mengangkut jenazah Covid-19 bisa digunakan. Sehingga kedepan, jika ada pasien Covid-19 yang meninggal, maka ambulans-ambulans milik Pemerintah Kota Palu bisa digunakan.
“Itu sudah kita evaluasi, karena mobil ambulans rumah sakit juga sudah kurang, maka ambulans puskesmas yang ada bisa dipakai membawa jenazah, yang penting tidak keluar kota,” tandasnya. (ron/agg/mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.