Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Kawasan Kumuh di Sutleng Sebanyak 3.112 Ha

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

164.294 Unit Rumah Tak Layak Huni

Plt Asisten Administrasi Umum Faisal Mang menyampaikan sambutan mewakili gubernur pada kegiatan sosialisasi perumahan dan kawasan permukiman, khususnya kawasan kumuh, Selasa (8/8). (Foto: Humas Pemprov Sulteng/Angga)

PALU– Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan sosialisasi perumahan dan kawasan permukiman, khususnya kawasan kumuh, Selasa malam (8/8) di Hotel Sya.

Acara dibuka oleh Plt Asisten Administrasi Umum Faisal Mang mewakili Gubernur Longki Djanggola serta dihadiri Kepala Dinas PKPP Sulteng Imam Algazali, Kepala Biro SDA dan Pembangunan Yanmart Nainggolan, dan kepala satuan kerja pengembangan permukiman Mustaba.

Kegiatan tersebut diikuti lebih kurang 40 peserta dari kabupaten/kota selama 3 hari, mulai Selasa sampai Kamis (10/8).

Menurut Faisal Mang, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman saat ini telah menerapkan pola terdesentralisasi karena dinilai lebih cocok dan kontekstual dalam menyelesaikan masalah-masalah di daerah.

Masalah-masalah yang disebutkannya antara lain backlog (angka kebutuhan rumah), rumah tidak layak huni yang masih tinggi, dan luas kawasan kumuh yang masih cukup besar.

“Sebagai informasi luas kawasan kumuh di Sutleng masih sebesar 3.112 ha, rumah tidak layak huni sebesar 164.294 unit dan angka backlog rumah sebesar 68.456 unit,” beber Faisal.

Lebih lanjut,  Faisal menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 telah telah ditetapkan pembagian kewenangan dan langkah-langkah penataan serta peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.

Berdasarkan pembagian, kewenangan pemerintah pusat jika luas kawasan kumuh di atas 15 ha, sedang luas 10-15 ha menjadi kewenangan provinsi dan kurang dari 10 ha menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Di samping itu, Faisal juga mengingatkan setiap orang atau badan hukum supaya memiliki sertifikat keahlian dalam perancangan, perencanaan rumah dan sarana prasarana serta utilitas yang sejalan dengan PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. (sya/*)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.