Kasus Suap Jembatan IV Palu Tersendat di Pengembalian Rp 50 Juta

- Periklanan -

PALU – Sejak Juni 2020 penyelidikan kasus dugaan gratifikasi alias suap untuk meloloskan pembayaran utang jembatan IV Palu yang diduga melibatkan sejumlah mantan anggota DPRD Palu di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng belum menunjukkan perkembangan kasus.

Catatan Radar Sulteng kasus dugaan adanya gratifikasi untuk meloloskan pembayaran sisa atau utang proyek jembatan IV sebesar Rp 14,2 miliar dilakukan Pemkot Palu kepada PT. Global Daya Manunggal pada Februari 2019 lalu.

Sementara dari sejumlah pihak yang diperiksa penyidik Kejati Sulteng hingga saat ini hanya satu orang yang mengakui menerima uang yang disebut-sebut sebagai uang dari pembagian fee pembayaran utang jembatan IV Palu. “Baru satu orang yang mengembalikan uang sebesar Rp50 Juta kepada penyidik dalam kasus tersebut,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulteng Inti Astutik, Senin 13 Juli 2020 lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya mantan anggota DPRD Kota Palu, Hamsir pada Senin 6 Juli 2021 usai diperiksa penyidik Kejati Sulteng, mengaku menerima uang sebesar Rp 50 juta dan sudah menyerahkannya ke pihak Kejati. Saat diperiksa penyidik Hamsir menyampaikan bahwa dirinya banyak disodorkan pertanyaan oleh penyidik.

Menariknya kata Hamsir, dirinya telah memberikan berkas semua petunjuk adanya uang yang diterimanya. “Ada uang Rp 50 juta, juga dokumen itu saya serahkan ke penyidik. Bahwa memang saya terima uang itu Rp50 juta. Saat uang itu diberikan oleh si pemberi saya tidak diberitahu uang untuk apa. Setelah saya terima uang itu, saya baru dikasih tahu kalau uang itu dari proyek Jembatan IV,” ujarnya.

Senada dengan itu mantan anggota DPRD Kota Palu periode 2014-2019, Danawira Asri kepada Radar Sulteng beberapa waktu lalu meminta agar pihak Kejati Sulteng bisa secepatnya menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi jembatan IV Palu. Mengingat bahwa citra DPRD di tahun sebelumnya sudah ternodai dan perlu ada kepastian terkait kasus ini. “Karena kasus ini, kami sudah saling tuduh, siapa sebenarnya yang terima. Kalau saya pribadi tidak tahu soal fee itu,” katanya kala itu.

Pembayaran utang jembatan IV dilakukan di saat masyarakat Kota Palu sedang berduka, dan mengalami bencana alam. Sementara saat itu masih banyak masyarakat perlu bantuan pemerintah dan saat itu pengungsi masih banyak di tenda-tenda. “Kok bisa dilakukan pembayaran, ada apa?. Disitulah saya curiga, dan perlu penyidik jeli tangani kasus ini,” tambah Danawira Asri.

- Periklanan -

Sementara pada 26 Agustus 2020 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menetapkan juga tersangka dalam kasus dugaan korupsi kenaikan harga baja yang dilakukan oleh PT. Global Daya Manunggal (GDM) berdasarkan keputusan BANI yang dinyatakan tidak sah untuk dibayar.

Ada tiga orang yang baru ditetapkan sebagai tersangka yakni, dua mantan Pejabat Pemkot Palu sebelumnya yakni ID dan SA, karena saat itu menyepakati adanya kenaikan harga tersebut, dan dari pihak PT Global yakni inisial NMR yang berkomunikasi langsung dengan pemerintah Kota Palu dalam upaya pembayaran.

Asisten Pidana Khusus Kejati Sulteng, Edward Malau, dalam keterangan Persnya saat itu mengatakan dugaan korupsi pembayaran biaya ekskalasi oleh pemerintah kota Palu kepada PT Global Daya Manunggal (GDM), setelah menemukan alat bukti yang cukup di mana terjadi tindak pidana korupsi secara bersama-sama melakukan duplikasi pembayaran terhadap pekerjaan tambahan, ternyata pembayaran penyesuaian harga secara tidak sah tersebut karena dilakukan tanpa review APIP seperti BPKP.

Pembayaran seharusnya dilakukan di tahun 2007, sehingga mekanisme penyelesaian sengketa melalui BANI merupakan sarana untuk menerima pembayaran dari anggaran negara secara tidak sah dan merugikan keuangan negara sebesar Rp14,5 miliar.

Setelah ada persetujuan BANI, barulah adanya pertemuan di DPRD Kota Palu dengan rapat banggar yang tidak prosedural, dan terindikasi adanya suap atau gratifikasi proses pembahasan, sebab ada salah satu anggota DPRD yang telah mengembalikan uang sebesar Rp50 juta.

Saat itu Kejati Sulteng belum menyentuh pada dugaan gratifikasi yang diduga melibatkan beberapa mantan anggota DPRD Palu, walaupun dalam proses penyidikan sudah ada petunjuk satu mantan anggota DPRD Palu sudah mengakui menerima dan memberikan uang dugaan gratifikasi ke penyidik Kejati Sulteng.

Hingga saat ini pengembangan kasus dugaan korupsi pembayaran utang Jembatan IV Palu masih tersendat di pengembalian uang dugaan suap dari mantan anggota DPRD Palu sebesar Rp 50 juta. Belum ada kelanjutan pemeriksaan pihak-pihak lain yang diduga ikut menerima suap untuk meloloskan pembayaran utang jembatan IV Palu.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulteng Inti Astutik yang coba dikonfirmasi Radar Sulteng pada, Jumat (4/5) memilih irit memberikan keterangan. Ditanya perkembangan kasus dugaan suap pembayaran utang Jembatan IV Palu ? Inti juga memilih irit penjelasan. “Masih dalam tahap penyidikan mas,” tulis Inti melalui pesan WhatsApp. (win/ron)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.