Kasus SPPD, Kejari Janji Tangani hingga Tuntas

- Periklanan -

TOLITOLI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli, komitmen seriusi kasus dugaan pemotongan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Dinas Transmigrasi.

Hal ini ditegaskan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Rustam Efendi SH saat dikonfirmasi progress penanganan kasusnya di ruang kerjanya kemarin (30/7).

Bukti komitmen tersebut, kata Rustam, pihaknya telah mengambil bukti-bukti dan keterangan para saksi untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, untuk memperkuat upaya penanganan kasus ini, pekan depan atau Senin (5/8), tim Kejari akan memanggil ulang 50 ASN yang telah diperiksa sebelumnya sebagai saksi, untuk dimintai keterangan lanjutan.

“Kita komitmen tindaklanjuti kasus ini. Karena ada agenda penting dalam beberapa hari ini sehingga pemanggilan dijadwalkan minggu depan. Silakan kawal kasus ini, dan kami akan sampaikan perkembangannya. Kami juga pastinya akan memanggil kepala dinas, Jumadil Sikotik,” tegasnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, LSM Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Tolitoli meminta Kejari Tolitoli serius tangani kasus ini sampai tuntas. Sebab, jika dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi OPD lainnya, bahkan bisa menjadi virus bagi ASN umumnya.

- Periklanan -

“Ini tidak bisa dibiarkan, sebab OPD lain akan meniru, ternyata bisa juga korupsi uang SPPD, dan akhirnya mental ASN menjadi tidak baik. Hukum harus ditegakkan sesuai aturan yang ada,” pinta Ketua LSM Giak, Hendri Lamo.

Kasus dugaan pemotongan dana SPPD Dinas Transmigrasi diduga berlangsung sejak 2016 hingga 2018.

Dalam kasus ini, Kejari telah memeriksa 50 orang ASN di Dinas Transmigrasi, sebagai saksi. Di antaranya ditanya seputar dana SPPD yang diberikan setiap kali ditugaskan ke luar daerah atau tugas lain dengan menerima hak SPPD, berapa besar potongannya, diserahkan kepada siapa dan pertanyaan terkait lainnya.

Dari informasi yang ada, kasus dugaan korupsi pemotongan SPPD dilakukan dengan cara setiap ASN yang melakukan kunjungan ke luar daerah dengan SPPD dipotong sebesar 7 persen. Dana tersebut diduga dititipkan melalui bendahara lalu diserahkan ke kepala dinas.

Pemotongan perjalanan dinas tersebut selama kurun waktu dua tahun nilainya cukup besar yakni mencapai Rp 300 juta. (dni)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.