Kasus Kekerasan Anak di Sulteng Meningkat

- Periklanan -

PALU – Di Sulawesi Tengah (Sulteng) jumlah penduduk 3 juta jiwa satu per tiga juta jiwa adalah anak-anak. Anak Sebagai pewaris bangsa memikul tanggungjawab besar, maka Negara harus menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal. Serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan perlakukan salah lainnya.

Kanit PPA Polda Metro Jaya AKP Endang Sri Lestari menjadi pembicara di kegiatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Provinsi Sulteng, Kamis (19/4) di Mercure Hotel Palu. (Foto: Rony Sandhi)

Hal itu diungkapkan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulteng, Ir Maya Malania Noor. MT, pada pembukaan kegiatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Provinsi Sulteng, Kamis (19/4) di Mercure Hotel Palu.

Salah satu tantangan, kata Maya Malania adalah masih tingginya kekerasan pada anak. Kekerasan sesuai simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sulteng tahun 2016 sampai 2017 menunjukkan peningkatan. Kasus kekerasan tahun 2017 untuk Kekerasan Terhadap Anak (KTA) tercatat  231 kasus dari tahun 2016 191 kasus.

- Periklanan -

Kemudian kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tahun 2017 tercatat 6 kasus sama dengan tahun 2016. Menyikapi tingginya angka kekerasan pada anak, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI telah menerbitkan berbagai undang-undang, peraturan dan kebijakan yang juga telah ditindaklanjuti di daerah. Untuk di Sulteng sendiri, kata Maya lagi, berbagai peraturan dan kebijakan telah dibuat, di antaranya Perda nomor 08 tahun 2001 tentang pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan dan anak. Kemudian ada Perda nomor 9 tahun 11 perlindungan dan kesejahteraan anak, Peraturan gubernur atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2011 tentang pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan dan anak. Juga ada Mou tahun 2018 antara Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan OPD terkait, lembaga/instansi vertical dan lembaga lainnya tentang penanganan korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Sulteng.

“Saat ini pemerintah daerah sedang menginisiasi rancangan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, juga Ranperda pembangunan ketahanan keluarga,” ujarnya.

Maya Malania menambahkan, meskipun telah banyak peraturan dan kebijakan di bidang perlindungan anak yang dihasilkan, juga telah bermitra dengan banyak instansi dan lembaga, implementasinya saat ini belumlah maksimal sesuai harapan. “Kondisi seperti itu tentu menjadi tantangan, sekaligus peluang ke depan untuk menggerakkan segala kemampuan yang ada di dalam upaya mencapai hasil yang optimal,” ungkapnya.

Dalam kegiatan Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Provinsi Sulteng menghadirkan sejumlah pemateri di antaranya, Asisten Deputi Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Stigmasisasi KPPPA RI, Ali Khasan. SH, MSi. Juga menghadirkan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulteng, Posman Bakara, SH. MH dan Kanit PPA Polda Metro Jaya AKP Endang Sri Lestari, SH. MSi.(ron)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.