Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Kasus Dana Desa, Hakim Perintahkan Tahan Mantan Kades

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Ilustrasi(@radarbanten.com)

PALU – Mantan Kepala Desa Lintindu, Kecamatan Palele, Kabupaten Buol, Iskandar Karim Pau Sukara telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, Rabu (20/9).  Dalam sidang perdana itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmad SH mendakwa terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 250 juta lebih. Terdakwa Iskandar terjerat kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa tahun 2016.

Sidang perdana yang dijalaninya dipimpin ketua Majelis Hakim Erianto Siagian SH MH. Usai pembacaan surat dakwaan, Majelis Hakim membacakan menetapkan penahanan kepada terdakwa. Dalam penetapan itu, terdakwa Iskandar, harus menjalani penahanan di rumah tahanan (Rutan) Klas II A Palu.

“Menetapkan penahanan Iskandar Karim Pau Sukara kedalam rumah tahanan (Rutan) Klas IIA Palu,” baca Ketua Majelis Hakim Erianto Siagian, di Pengadilan Tipikor, PN Palu.

Penahanan yang harus dijalani terdakwa di Rutan Klas II A Palu, merupakan pengalihan status tahanan terdakwa dari sebelumnya tahanan kota. Ketua Majelis Hakim menegaskan penetapan penahanan terhadap diri terdakwa dilakukan untuk kepentingan memperlancar proses jalannya persidangan mengingat jarak tempuh kurang lebih 21 jam dari tempat terdakwa untuk sampai ke Kota Palu.

Sementara itu, dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU Rahmat, diketahui bahwa pada tahun 2016 Desa Lintindu mendapat anggaran Dana Desa (DD) sekitar Rp 611 juta dan Alokasi Dana Desa ( ADD) Rp559 juta. Dana itu akan digunakan untuk beberapa item pekerjaan, diantaranya pengadaan bak sampah, drainase, pagar lapangan dan sejumlah pekerjaan lagi. Pencairan dana desa itu, dilakukan secara bertahap. Hanya dalam pelaksanaanya terdakwa tidak melaksanakannya berdasarkan Rencana Anggara biaya (RAB) sehingga terdapat selisih anggaran yang tak dipertanggungjawabkan sebesar Rp216 juta. “Selain itu terdakwa Iskandar juga mengambil dana potongan anggaran DD dan AD totalnya Rp35juta, sehingga dana tidak bisa dipertanggung jawabkan totalnya sekitar Rp252 juta,” terang JPU. Atas perbuatanya terdakwa diancam pasal 2 dan subsidair pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. (cdy)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.