Kasus Dana Desa, Dua Mantan Kades Segera Disidangkan

- Periklanan -

Ilustrasi (@iwank daenk)

PALU – Dua mantan kepala desa (Kades) di Sulawesi Tengah menambah daftar jumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor. Dua mantan kades itu, Iskandar Karim Pau Sukara (44,Tahun) mantan Kades Lintidu, Kecamatan Palele, Kabupaten Buol, dan Samsi Saido (45, Tahun) mantan Kades Tobil Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-una.

Keduanya dalam waktu dekat ini akan menjalani proses sidang di pengadilan tindak pidana korupsi yang merupakan satu-satunya di Sulawesi Tengah. Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari daerah kabupaten masing-masing, telah melimpahkan berkas perkara kedua mantan kades tersebut ke PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu.

“Terdakwa atas nama Samsi Saido perkaranya teregister dengan nomor perkara : 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pal. Sementara terdakwa perkara tipikor atas nama Iskandar Karim Pau Sukara, teregister dengan nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pal,” kata Humas PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu, Lilik Sugihartono SH, belum lama ini.

Singkat diuraikan Lilik berdasarkan data berkas perkara di Panitera Tipikor, kedua kades tersebut terjerat dugaan korupsi penyalahgunaan atau penyimpangan Dana Desa atau Alokasi Dana Desa (DD dan ADD). Mantan Kades Lintidu Iskandar Karim Pau Sukara, menyalahgunakan ADD dan DD tahun 2016.

“Sedangkan mantan Kades Tobil terjerat penyalahgunaan ADD dan DD tahun 2015. Jumlah dugaan kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan keduanya, berbeda,” sebut Lilik.

- Periklanan -

Lanjut Lilik, perbuatan mantan Kades Lintidu, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 200 juta lebih. Anggaran desa yang ada untuk sejumlah program pembangunan di Desa Lintidu tidak dilaksanakan berdasarkan rencana anggaran dan biaya (RAB) sebagaimana usulan pencairan anggaran yang telah diajukannya.

“Sedangkan perbuatan mantan Kades Tobil Samsi Saido mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 78 juta lebih,” terang Lilik.

Kades Tobil sendiri terjerat korupsi penyalahgunaan DD dan ADD karena beberapa pekerjaan fisik, seperti pekerjaan jalan setapak kayu tahun 2015, pembangunan pos kamling tahun 2015, serta beberapa pekerjaan lagi banyak mengalami kekurangan volume pada fisik pekerjaan. Kekurangan volume pekerjaan itu, nilai anggarannya diduga digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa atau kepentingan pihak lainnya yang tidak sesuai peruntukan.

“Berdasarkan surat dakwaan, perbuatan terdakwa ini diancam pidana primer pasal 2 dan subsider pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah UU No 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tutup Lilik.

Masuknya berkas perkara dua mantan kades tersebut, menambah catatan jumlah perkara korupsi di Panitera Tipikor PN Klas IA/PHI/Tipikot Palu, di tahun 2017 ini. Dilimpahkannya dua perkara yang menjerat kades ini, menambah jadwal proses pelaksanaan sidang untuk perkara tipikor terkait penyalahgunaan DD dan ADD.

Sebelumnya pengadilan juga menerima pelimpahan dan telah menyidangkan berkas perkara tipikor yang sama yang menjerat, mantan Kades Enu, kemudian yang menjerat mantan Kades, Sekretaris dan Bendahara (KSB) Desa Lero, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, serta berkas perkara penyalahgunaan DD dan ADD mantan Kades Bambapun, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli. (cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.