KASN Nilai Penetapan Pejabat Pemkot Palu Cacat Hukum

- Periklanan -

Sumardi (dok.pribadi)

PALU – Pengangkatan pejabat di lingkup OPD Pemerintah Kota Palu beberapa bulan lalu, ternyata masih bermasalah. Beberapa pejabat yang ditetapkan untuk memimpin beberapa instansi, dinilai cacat hukum. Konsekuensinya, bisa mengakibatkan adanya kerugian negara.

Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sumardi SE MSi, mengatakan dari tiga syarat pengangkatan pejabat tinggi pratama, Pemkot melanggar salah satu dari syarat tersebut.

“Tiga syarat itu adalah, dilakukan oleh pejabat berwenang dan substansi sesuai keputusan. Dua syarat ini tidak masalah. Tapi syarat ketiga, pengangkatan harus sesuai prosedur. Inilah yang dilanggar oleh Pemkot Palu,”kata Sumardi yang ditemui belum lama ini, di salah satu hotel di Kota Palu.

Pengangkatan tidak sesuai prosedur, sehingga para pejabat tersebut cacat hukum. Konsuekensinya kata Sumardi, bisa saja mengakibatkan kerugian negara. Namun untuk menelusuri lebih jauh, Sumardi mengaku bukan menjadi wilayah kerjanya, tetapi sudah menjadi ranah para penegak hukum.

“Secara aturan kepegawaian, saya berani mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pemkot salah. Pengangkatan yang cacat hukum, maka tentu saja semua yang dia putuskan, juga illegal dan cacat secara hukum,”tegasnya.

Indikasi bakal adanya kerugian negara, ketika pejabat yang diangkat secara inprosedural itu, menandatangani kontrak atau pekerjaan, maka semua itu bisa dianggap sebagai tindakan yang illegal dan segala konsuekuensi penganggarannya bisa dianggap sebagai kerugian negara.

“Tapi untuk membuktikannya, ini adalah ranahnya penegak hukum. Saya hanya bisa menilai dari sisi aturan kepegawaiannya saja,”tambahnya.

Termasuk kata Sumardi, indikasi lain bakal adanya kerugian negara, ketika pejabat yang illegal itu, menikmati fasilitas yang ada saat ini. Mulai dari tunjangan, serta fasilitas lainnya. Jika kelak dianggap sebagai temuan, maka siap-siap pejabat yang bersangkutan, akan melakukan pengembalian ke kas negara.

Sumardi, menyebut setidaknya ada sekitar 7 pejabat di tingkat eselon II/b yang dianggap cacat hukum, karena pengangkatannya tidak sesuai prosedur. Katanya, KASN berkesimpulan adanya tindakan inprosedural, karena ada pejabat yang dilantik pada jabatan yang tidak dilamarnya. Kemudian ada pejabat yang tetap dilantik, walaupun hasil assesmentnya tidak sesuai.

“Untuk pelamar di salah satu dinas misalnya, ada pejabat yang menempati urutan 1, 2, 3 dan 5 semuanya dilantik untuk jabatan Kepala Dinas yang berbeda-beda. Dalam satu kasus ini saja, ada dua pelanggaran. Pertama, untuk penempatan Kepala Dinas, mestinya yang dipilih, adalah salah satu dari 3 urutan teratas. Memang untuk jabatan di dinas itu, yang diangkat adalah salah satu dari urutan 3 besar. Tapi sisanya lagi, sampai urutan 5 besar, juga dilantik sebagai Kepala Dinas yang berbeda-beda. Pelanggaran kedua, tentu saja mereka-mereka ini, tidak melamar di jabatan yang mereka pegang saat ini,”beber Sumardi.

- Periklanan -

Sementara itu, terkait rekomendasi KASN yang sampai saat ini belum diindahkan Pemkot, Sumardi mengungkapkan bahwa lembaganya, telah menerbitkan Surat Penegasan pertama. Surat tersebut sudah dalam proses pengiriman, dan diperkirakan akan sampai ke Palu pada pekan ini. Isinya, memberikan deadline kepada Pemkot untuk segera melakukan semua yang menjadi rekomendasi KASN.

“Kita memberikan waktu dua pekan kepada Pemkot untuk melakukan semua apa yang menjadi rekomendasi KASN. Terserah seperti apa pembelaan Pemkot, yang jelas KASN sudah berkesimpulan, bahwa ada yang salah dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat di Kota Palu,”tegasnya.

Lalu bagaimana, jika dalam dua pekan, Pemkot tetap tidak mengindahkan Surat Penegasan dari KASN? Sumardi mengatakan, bahwa sesuai tahapannya, KASN akan menggelar pertemuan untuk secara khusus, membuat formulasi sanksi apa yang bakal mereka berikan kepada Pemkot.

Dalam surat rekomendasi yang telah dikirimkan pada Februari lalu, Wali Kota Palu dalam penilaian KASN, telah melakukan penyimpangan terhadap suratnya sendiri yang dikirim ke KASN, terkait rekomendasi seleksi pada beberapa jabatan tinggi pratama.

Ternyata Pemkot melakukan pengisian jabatan Kepala Dinas Perhubungan, padahal jabatan tersebut tidak dibuka dan diumumkan dalam pelaksanaan seleksi terbuka. Demikian pula untuk jabatan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, jabatan Inspektur, Kepala Badan Pendapatan Daerah dan jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Sementara jabatan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, pejabat yang diangkat, adalah peserta dari peserta yang masuk dalam urutan ke-5.

Dalam penilaiannya, KASN juga melihat tidak adanya sikap konsisten yang dilakukan Pemkot dalam hal penetapan jabatan. Hal ini melanggar ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 13 tahun 2014.

Pejabat yang melamar dan masuk dalam tiga besar untuk jabatan Kepala Kawasan Ekonomi Khusus, tapi justru dilantik sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemudian pejabat yang melamar dan masuk tiga besar untuk jabatan Staf Ahli Bidang Sosial Budaya, tapi dilantik sebagai inspektur. Lalu, pelamar yang menempati urutan pertama untuk jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tapi malah dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah. Kemudian pelamar yang menempati urutan kedua untuk jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, malah menjadi Kepala Badan Penelitian Pengembangan Daerah.

Masih ada lagi. Pejabat yang menempati tiga besar yang melamar di jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tapi dilantik sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian pelamar yang menempati urutan ke-5 untuk jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilantik sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian pejabat yang masuk tiga besar untuk jabatan Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja, tetapi dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan.

“Atas berbagai pelanggaran itu, maka KASN meminta agar Pemkot melakukan penataan ulang dan mengembalikan pejabat tinggi pratama untuk ditempatkan sesuai job target seleksi terbuka awal, sebagaimana yang menjadi rekomendasi kami,”sambung Sumardi.

Di sisi lain, KASN juga meminta agar Gubernur yang karena posisinya juga merupakan wakil pemerintah pusat di daerahnya, untuk ikut mendorong Pemkot agar mau melaksanakan isi rekomendasi KASN, sebelum sanksi benar-benar dijatuhkan.

“Mungkin Pak Gub, bisa melakukan pendekatan ke Pemkot, agar mau melakukan semua apa yang menjadi rekomendasi KASN. Surat rekomendasi yang kami kirimkan ke Pemkot, kami tembuskan juga ke Pak Gubernur,”demikian Sumardi.(hnf)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.