Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

Karutan Palu Benarkan Andi Rifai dan Sartiman Ditahan

PALU – Kepala Rutan (Karutan) Klas II A Palu, Nanang Rukmana yang dihubungi Radar Sulteng, kemarin (28/5) membenarkan adanya dua terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi asal Kabupaten Poso, Andi Rifai dan Sartiman Mbeo telah berada di Rutan guna menjalani penahanan.
“Mantan kadis dan kabid kelautan DKP Poso itu, sudah ada di rutan. Dua atau tiga hari kemarin, saya liat keduanya ada bersama sama beberapa tahanan lainnya,” kata Karutan Klas II Palu itu.
Sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, Lilik Sugihartono SH MH menjelaskan, penetapan pengalihan status penahanan tersebut menjadi kewenangan dari majelis hakim yang mengadili, jika suatu perkara itu telah dilimpahkan di Pengadilan. Terhadap Andi Rifai dan Sartiman Mbeo, sebelum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, kedua terdakwa jadi tahanan penuntut umum yakni, tahanan Kota.
Namun sejak kasusnya dilimpahkan di Pengadilan, dan resmi menjadi tahanan majelis hakim sejak tanggal 15 Mei 2019 – 13 Juni 2019 dan yang bersangkutan ditahan di Rutan Palu.
‘’Pertimbangan majelis hakim diantaranya guna kepentingan pemeriksaan di persidangan, serta adanya kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi,” tutur Lilik.
Ditemui Radar Sulteng, kemarin (28/5), Humas Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu kembali menjelaskan bahwa, melalui tim penasehat hukumnya, terdakwa mantan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan (DKP) Kabupaten Poso, Ir. Andi Rifai MSi, dan terdakwa mantan Kabid Perikanan Tangkap DKP Poso, Sartiman Mbeo SH, kembali mengajukan pemohonan pengalihan dan atau penangguhan status penahanan kepada majelis hakim yang mengadili di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu.
“Permohonan itu masuk bersamaan pada hari dimana majelis hakim menggelar sidang dan mengeluarkan penetapan, hanya berbeda jam saja. Isi permohonannya, ya sebaliknya dari penetapan majelis hakim. Memohonkan kembali pengalihan dan atau penangguhan status penahanan dari rutan menjadi tahanan kota,” kata Lilik kepada Radar Sulteng, Selasa (28/5) kemarin.
Hanya kata Lilik, permohonan itu diajukan kepada majelis hakim yang mengadili perkara dugaan korupsi tersebut tidak melalui persidangan. Hanya diajukan langsung kepada Panitera Pengganti. Hingga kemarin, kata Lilik, terhadap permohonan itu belum menuai sikap dari majelis hakim yang mengadili.
“Permohonan pengalihan status penahanan dan atau penangguhan kedua terdakwa itu, diajukan oleh tim penasehat hukumnya, yang bertanda tangan yakni Hartawan Supu SH, Andi Iskandar SH, Moh Anzar SH MH,” tutur Lilik lagi.
Sebelumnya, kasus yang melilit mantan ASN Poso terkait Dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan bantuan alat tangkap ikan bagi pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Poso. Dalam melaksanakan proyek itu, mereka membuat pengadaan bantuan alat tangkap ikan bagi nelayan yang faktanya tidak pernah dikerjakan seakan-akan dikerjakan, dengan menggunakan nama salah satu kelompok nelayan selaku penerima bantuan. Atas perbuatan keduanya yang hanya menguntung atau memperkaya diri sendiri atau orang lain, keuangan negara dirugikan ratusan juta. (cdy)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.