Karo Humas Sulteng Dihadirkan Sebagai Saksi Gugatan Melawan Presiden RI

Akui Dengar Pernyataan Mendagri Minta Penyintas Boleh Ambil Barang-barang di Toko

- Periklanan -

PALU – Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Drs Moh. Haris Kariming, bersaksi di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, dalam lanjutan sidang pemeriksaan gugatan perdata yang dimohonkan sembilan pelaku usaha korban penjarahan di Kota Palu pasca bencana 2018 silam, melawan Presiden RI dan beberapa tergugat lagi, Kamis (12/9) kemarin.

Haris, satu dari tiga saksi yang diajukan ke persidangan oleh Penasehat Hukum Tergugat I Presiden RI, Ir Joko Widodo. Dua saksi lagi Kol. Inf. Mohammad Arif Nur selaku Kepala Bagian Persidangan dan Risalah pada Biro Hukum Kemenko Polhukam RI, serta Kasub Bidang Penyaluran Logistik BPBD Sulteng Andi A Sembiring.

Persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim Paskatu Hardinata SH MH, lebih dulu memeriksa saksi Muhammad Arif Nur. Keterangan saksi ini semua diambil di bawah sumpah. Saksi ini, pada intinya menerangkan tentang sikap dan tindakan Pemerintah Pusat, saat mendengar Kota Palu dan beberapa daerah sekitarnya, lululantah dilanda bencana alam pada 28 September 2018 silam.
Serta mengklarifikasi terkait beberapa bukti surat yang diajukan tergugat I guna pemeriksaan perkara di persidangan. Selanjutnya memeriksa saksi Haris dan Andi Sembiring. Diajukanya dua saksi ini, menuai keberatan dari kuasa hukum para penggugat, apabila keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah.

“Kami keberatan yang mulia jika keterangan keduanya diambil di bawah sumpah. Karena keduanya adalah orang yang bekerja dan digaji, para penggugat dalam perkara ini,” kata Syahrul SH, di dalam sidang. Karena hal itu, majelis hakim pun berpendapat sama kedua saksi jika tetap akan memberikan keterangan, tidak mengapa tapi tidak disumpah.

Dalam keterangannya, Haris menerangkan soal hari tanggal tahun peristiwa bencana alam Palu, serta posisi ketika itu. Termasuk menceritakan keberadaan serta tindakan Gubernur Sulteng Drs Longki Djanggola MSi, seperti apa pasca bencana.
“Bencana alam Kota Palu itu, terjadi hari Jumat, 28 September 2018, sekitar jam 6 sore. Saya hari itu, ada dampingi pak Gubernur, kunjungan kerja di beberapa kabupaten yang menjadi jalur rencana kegiatan Tour De Central Celebes 2018,” katanya di persidangan.

Meski tidak berada di Palu, saksi bersama Gubernur yang tengah berada di Kabupaten Touna, juga merasakan dampak bencana alam gempa bumi yang pusatnya terjadi di Kota Palu. Kata, Haris mengetahui pusat gempa di Ibu Kota Provinsi Sulteng, malam itu bersama Gubernur langsung bergerak balik ke Kota Palu.

- Periklanan -

“Sekitar pukul 03.00 Sabtu (29/9, saya bersama Gubernur telah berada di perbatasan Parimo-Palu. Perjalanan sempat terkendala, karena akses jalan putus. Pagi hari jam 08.00, dengan bantuan warga saya bersama gubernur lanjutkan perjalanan menggunakan motor berboncengan,” kisahnya,

Tiba di Palu, kata haris siang hari. Sebagai kepala daerah, Gubernur punya tanggung jawab yang begitu besar, salah satunya adalah menetapkan tanggap darurat bencana. Hari itu juga bersama jajaran dan unsur forkompinda langsung menggelar rapat untuk memutuskan tanggap bencana. “Selanjutnya Rujab Gubernur pun dijadikan Posko Tanggap Darurat, “ sebut Haris lagi
Dalam pemeriksaan persidangan ini, yang lebih dikejar dari saksi Haris adalah pernyataan Mendagri atau Menkopolhukam saat diwancarai awak media menyoal soal warga boleh mengambil makanan di toko-toko makan atau swalayan. Hanya kata Haris yang didengarnya tidak begitu detail.

“Itu hari Minggu 30 September 2018 di Rujab Gubernur, pak Mendragi (Djahyo Kumolo) bersama Menkopolhukam (Wiranto), Gubernur Sulteng, serta pak Willem (Kepala BNPB Pusat), saat akan pergi meninjau titik-titik bencana, ditemui para awak media yang melakukan wawancara doorstop,”

Dalam wawancara itu, Haris mendegar Mendagri menyampaikan, silakan dibuka toko-toko makan, swalayan silakan diambil, dijaga dan harus dicatat oleh aparat. Katanya Itu disampaikan oleh Mendagri menjawab pertanyaan wartawan. “Kalau selanjutnya ada pernyataan Menkopolhukam yang menambahkan sebagaimana vidio ini, itu yang saya tidak dengan saat itu,” terang Haris lagi menjawab pertanya para pihak.

Dia juga sempat menguraikan fakta yang diliatnya mengenai aksi warga mengambil barang barang di toko dan swalayan. Siang Sabtu 29 September 2018, saat berhasil tembus Palu bersama gubernur, yang didapatinya Swalayan Alfamidi di lampu merah Taweli, telah terbongkar. Ratusan warga masing-masing membawa bawaan, isi swalayan Alfamidi.
“Lebih parah saat kita melintas di jalan soekarno di pergudangan Kelurahan Tondo, disini lebih banyak warga,” ingatnya kembali.

Terakhir yang dipertanyakan kepada Haris, adalah apakah pernyataan Mendagri itu, terlaksana atau direalisasikan dengan baik. Kata Haris tidak terlaksana dan terealisasi. “Malah fakta yang terjadi di lapangan. Masyarakat secara liar masuk ambil terus pulang,” tandasnya.
Sementara saksi Andi Sembiring, menerangkan soal, fakta aksi warga mengambil barang dan makanan sudah terjadi malam jam 21.00 pasca bencana. Dia juga menerangkan seperti apa tupoksi BPBD dan seperti apa tupoksi BASARNAS pasca bencana di Palu. (cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.