Kanwil BPN Sulteng dan Kejati Sulteng Lakukan Kolaborasi

Di Bidang Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset Agraria

- Periklanan -

PALU – Kantor Wilayah (Kanwil)Badan  Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kolaborasi bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dalam tugas-tugasnya kedepan. Komitmen kolaborasi itu, ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kanwil BPN dan Kejati Sulteng, yang dilakukan langsung oleh Kakanwil BPN Sulteng serta Kajati Sulteng.

Perjanjian kerjasama ini pun, diikuti oleh jajaran masing-masing, dalam hal ini Kantor Pertanahan kabupaten/kota dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) kabupaten/kota se Sulawesi Tengah. Kegiatan penadantanganan kerjasama ini sendiri, berlangsung di convention hall, salah satu hotel di bilangan Jalan Basuki Rahmat, Kota Palu, Kamis (13/2) kemarin.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Gerry Yasid SH MH dalam sambutannya, atas nama pribadi maupun atas nama Kejaksaan Tinggi Sulteng, mengungkapkan apresiasinya dan penghargaan kepada BPN, yang telah menginisiasi adanya kerjasama ini.

Bagi kejaksaan kata dia, BPN merupakan mitra strategis seperti halnya hubungan kerjasama yang telah dibangun dengan berbagai instansi pemerintah. “Maka nota kesepakatan yang kita buat kali ini pun, adalah langkah penting yang menunjukkan jalinan kerjasama lintas sektoral, yang merupakan sebuah kewajiban untuk memberikan penguatan dan menjaga semua agenda Pembangunan menuju Indonesia Maju terlaksana dengan baik,” sebut Gerry.

Dia pun mengaku optimis, jalinan kerjasama ini akan mampu menjadi bagian terintegrasi dan mendukung terlaksananya penegakan hukum, khususnya upaya pemulihan asset di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang. Terlebih pula mencegah adanya penyipangan pada tahapan pembangunan infrastruktur, seperti tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. “Dengan demikian, fungsi BPN dalam hal menyusun dan menetapkan kebijakan pertanahan dan pelaksanaan pengadaan tanah dapat didukung dengan fungsi penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan,” terangnya.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Sulteng, Dr Ir Doni Janarto Widiantomo, M.Eng. Sc menjelaskan, bahwa tujuan kerjasama ini, salah satunya yakni meningkatkan koordinasi serta kerjasama dalam tugas dan fungsi penegakan hukum serta pemulihan aset di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Contohnya kata dia, ketika BPN banyak perkara perdata yang sampai ke pengadilan, butuh pula opini hukum dan pendampingan hukum lewat jaksa pengacara Negara (JPN). “Saat ini kami sendiri kami tengah digugat terkait lahan Hunian  Tetap di mana 18 bidang tanah yang kami batalkan, karena tumpang tindih dengan HGB. Tapi kita sudah coba cara mediasi, dan para penggugat ternyata minta difasilitasi agar mendapatkan Huntap juga, karena mereka katanya korban. Ini sedang coba kita koordinasikan ke Pemkot serta PUPR,” jelas Doni.

- Periklanan -

Dia pun mengaku, cara-cara duduk bersama seperti ini nantinya kedepan, yang coba lebih banyak dilakukan BPN, bila terjadi sengketa lahan. Komunikasi di luar pengadilan katanya, lebih bermanfaat menghasilkan win-win solution bagi kedua belah pihak.

Doni juga berharap, lewat kerjasama yang sudah terbangun ini, BPN dan kejaksaan bisa saling bertukar informasi terkait agrarian. “Perlu kita ketahui bersama di Sulawesi Tengah tercatat sekitar 2,7 juta bidang tanah yang seharusnya disertifikasi, namun yang baru tercover sekitar 50 persen. Kami menargetkan 2025 semuanya bisa terserfikasi,” paparnya.

Termasuk untuk asset Negara berupa tanah pemerintah, BPN juga memberikan pelayanan yang mudah dan murah. Khusus aset Negara yang hendak disertifikasi, sama sekali tidak dipungut biaya. Sudah banyak asset lahan milik Negara, yang difungsikan instansi vertical seperti TNI/Polri maupun kejaksaan sudah disertifikasi secaragratis. “Termasuk asset pemerintah daerah, berupa lahan sekolah yang kami sertifikasi tanpa cost,” beber Doni.

Peran jaksa dalam kerjasama ini, kata dia juga sangat penting, untuk memberantas mafia tanah di Sulawesi Tengah. Bukan rahasia umum kata dia, banyak pejabat kelurahan maupun desa, yang menerbitkan surat keterangan penguasaan lahan di atas tanah pemerintah.

Memang dahulu, sesuai SK Gubernur Tahun 1992, lurah maupun kepala desa, dapat menerbitkan surat keterangan penguasaan lahan. “Yang jadi masalah, surat itu terbit tanpa sepengetahuan kami di BPN, yang kemudian dijadikan alas hak saat jual beli lahan, ini yang kerap menjadi masalah kemudian,” ungkapnya.

Untuk diketahui kerjasama yang terbangun antara Kanwil BPN Sulteng dan Kejati Sulteng serta kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota se Sulteng ini, dilakukan guna menindaklanjuti nota kesepakatan antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Agung Nomor 1/SKB-HK.03.01/1/2020 dan Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang koordinasi dan kerjasama pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan aset di bidang agrarian dan tata ruang.

Di waktu yang hampir bersamaan dan tempat yang sama, Kanwil BPN Sulteng, juga menggelar Rapat Kerja Daerah Kanwil BPN Provinsi, yang diikuti para pejabat pertanahan se Sulawesi Tengah. Rapat kerja sendiri, mengambil tema “peningkatan kualitas data pertanahan menuju digitalisasi kantor pertanahan yang modern”. (agg)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.