alexametrics Kantor Pertanahan dan Pemkab Touna Peringati HANTARU ke 61 – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Kantor Pertanahan dan Pemkab Touna Peringati HANTARU ke 61

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

TOUNA-Dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) ke-61 tahun, Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Unauna (Touna) melaksanakan upacara sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan 380 sertifikasi lintas sektor, yang berlangsung di halaman Kantor Pertanahan, Jumat (24/9).

Dari 380 sertifikat tersebut terbagi di empat desa, antara lain Desa Uemakuni 102 bidang, Desa Sabulira Toba 105 Bidang, Desa Tombiano 70 bidang, serta Desa Nggawia 103 bidang.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Assisten III Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Touna Rusmin Labudu mewakili Bupati, turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Touna, Wakapolres Touna, Kejari Touna, Sekretaris Disdikpora Touna, Danramil, Kepala Bank BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Sulteng, para ASN lingkup Kantor Pertanahan Touna, para Notaris dan PPAT Touna, para Lurah, dan Lurah di Kecamatan Ampana Kota lokasi PTSL dan Kepala Desa, serta masyarakat penerima lokasi kegiatan sertifikasi lintas sektor.

Pada kesempatan itu, Assisten III Rusmin Labudu saat membacakan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyampaikan bahwa pada peringatan HANTARU tahun 2021 ini, kita mengusung tema percepatan pemulihan ekonomi melalui pelayanan tata ruang dan Pertanahan yang profesional dengan maksud melaksanakan Undang Undang Cipta Kerja (UUCK) beserta turunannya untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia dengan cara memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro Mecil dan Menengah (UMKM) serta mendorong investasi.

UUCK yang salah satu tujuannya adalah memperbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha telah memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam pemberian izin berusaha, dukungan terkait kemudahan perizinan diberikan melalui penyederhanaan persyaratan dimana hanya ada tiga persyaratan dasar detail tata ruang yang bersama-sama pemerintah daerah harus kita dorong dan percepat penerbitannya.

Terkait tata ruang Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan inovasi dan terobosan geogrphyc information sistem tata ruang (Gistaru) diantaranya RTR-Online, RDTR interaktif, RTR Builder, konsultasi publik online dan protaru.

“Sejalan dengan semangat percepatan pemulihan ekonomi nasional hari ini akan diluncurkan sistem pendaftaran online aplikasi loketku dan aplikasi permohonan informasi online. Dengan adanya layanan elektronik ini, maka masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya sebelum datang ke Kantor Pertanahan pelayanan Pertanahan secara elektronik ini nantinya akan meningkatkan efisiensi waktu biaya dan transparansi pelayanan,”kata Rusmin Labudu.
Dikatakannya, kemarin Presiden telah menyerahkan sertifikat redistribusi tanah sebanyak 124.120 sertifikat di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota selanjutnya periodik awal mengenai pemberdayaan masyarakatnya untuk memastikan penerima sertifikat mendapatkan akses permodalan. Mari kita bersama-sama dengan pemerintah daerah, stakeholder terkait untuk mendorong diberikannya akses reform kepada penerima sertifikat distribusi tanah dan tentunya agar dapat memberdayakan asetnya untuk dijadikan modal usaha sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Dalam rangka memerangi kejahatan Pertanahan atau yang kita kenal dengan mafia tanah yang semakin meresahkan masyarakat, Kementerian ATR/BPN bekerjasama dengan kepolisian untuk bersama-sama mengurangi dan memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya. Bahkan, beberapa kasus besar sudah diungkap ada yang sudah divonis dan ada juga yang sedang dalam proses hokum. Bagi pegawai Kementerian ATR BPN baik ASN ataupun PPNPN jangan sekali-sekali menjadi bagian dari mafia tanah. Saya tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas bahkan memecat oknum yang terbukti terlibat,”jelasnya.

Menurutnya, dalam rangka percepatan PTSL saya mengajak Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menyukseskan program ini dengan membantu atau bahkan penghapusan bphtb sehingga target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dapat dicapai masih banyak dijumpai kendala sertifikat tidak terbit karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB.

Kementerian ATR BPN saat ini sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, semangat perubahan ini hendaknya menjadi landasan pegawai di lingkungan Kementerian ATR BPN untuk dapat menjaga integritas selalu bekerja keras inovatif kolaboratif dan kreatif dalam menghadapi perubahan organisasi ke depan maka dari itu seleksi untuk rekrutmen pegawai ataupun promosi pejabat sudah dilakukan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) dan talent pool, sehingga penerimaan atau promosi dapat dilakukan dengan lebih profesional dan bertanggungjawab.

“Semoga dengan momentum peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional kali ini, kita wujudkan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara tercinta. Serta, apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah untuk banyak orang,”ungkapnya.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.