Kantor Bupati dan Polres Bangkep Tak Miliki Sertifikat Tanah

- Periklanan -

Kantor Bupati Bangkep yang berdiri megah tanpa dilengkapi sertifikat tanah. (Foto: Istimewa)

BANGKEP – Masalah sertifikat tanah perkantoran intansi pemerintah kabupaten Banggai Kepulauan, mulai mengemuka. Hampir seluruhnya tidak bersertifikat, termasuk Kantor Bupati Bangkep di bukit Trikora serta juga Mapolres Bangkep di jalur dua.

Persoalan sertifikat tanah mengemuka, setelah ada warga yang komplain persoalan sertifikat tanahnya yang diambil sebagian kecil Polres Bangkep. Kemudian berkembang, persoalan kantor yang tidak memiliki sertifikat tanah bukan hanya Mapolres Bangkep, melainkan hampir seluruh kantor di Bangkep baik di desa sampai kantor Bupati pun tidak memiliki sertifikat tanah.

Tak ayal akibat persoalan ini, tanah-tanah Pemkab Bangkep rawan gugatan, karena disinyalir instansi masing- masing tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah. Meskipun juga sampai dengan saat ini, masyarakat Bangkep tidak mengkomplain tanah mereka.

Apalagi dengan gencarnya pembangunan perumahan dan pemukiman di ibu kota, lahan lahan kosong saat ini mulai dikapling dan dijual belikan, yang ujungnya sampai bersentuhan dengan lahan perkantoran Pemkab Bangkep.

Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangkep, Sang Putu Suaste, menjelaskan sejauh ini persoalan sertifikat perkantoran belum diseriusi pemerintah. Persoalannya karena terbentur anggaran. “Tiap tahun, hanya lima bidang yang disertifikatkan,” jelasnya.

- Periklanan -

Sementara, Dinas yang membidangi pertanahan, baru dibentuk 2016 lalu. “Baru dua tahun, jelas belum maksimal hasilnya,” tambah Putu.

Putu mengatakan, bengakalainya masalah sertifikat perkantoran karena sejak pemerintahan pertama di Bangkep pasca pemindahan ibukota ke Salakan, masalah sertifikat belum diseriusi. “Saat itu fokusnya pembangunan ibu kota sampai sekarang,” jelasnya.

Namun kini dirasakan pihaknya, membutuhkan dukungan DPRD Bangkep dalam mendukung penggaran sertifikat tanah. “Ratusan bidang yang mau diserfikatkan, mulai kantor camat, UPT hingga dinas termasuk kantor Bupati. Jika dseutujui, akan kami usulkan Rp2 miliar tahun 2019,” jelasnya.

Walaupun Pemkab bisa memiliki kewenangan menggunakan tanah yang tanpa pemilik atau tanah Negara, namun tidak ada sertifikat membuat riskan kantor instnasi Pemkab rawan digugat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangkep Mustakim Moidady, mengatakan, persoalan sertifikat tanah bagi perkantoran memang harus diseriusi. “Ini terkait dengan program pemerintah pusat semua kantor pemerintah harus bersertifikat. Kalau tidak ada rawan gugatan,” jelasnya, Rabu (15/8).

Mustakim juga membenarkan kantor DPRD Bangkep tidak memiliki sertifikat. “Saya dengar sudah dihibahkan. Meskipun belum ada sertifikat, tapi mungkin ada bukti penyerahannya,” jelasnya.

Sementara itu Kapolres Bangkep, yang coba dihubungi melalui ponselnya untuk konfirmasi terkait dugaan kantor polres belum bersertifikat tidak tersambung. Ponsel Kapolres yang dihubungi sedang berada di luar jangkauan. Pesan singkat Radar Sulteng juga belum mendapat respons dari orang nomor satu Polres Bangkep itu. (bar)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.