Kamil Tukar Informasi Bersama Kapolda Sulteng

- Periklanan -

PALU – Sebagai pejabat Kapolda Sulteng yang baru, Brigjen Pol Lukman Wahyu Hariyanto membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya terkait daerah tempatnya bertugas. Salah satu sumber informasi yang paling bisa dipercaya adalah dari media.
Melihat hal itu, Kapolda bersama sejumlah pejabat utama Polda Sulteng, berkunjung ke Graha Pena Radar Sulteng, Kamis (21/3) kemarin. Kunjungan Kapolda tersebut, diterima langsung Pemimpin Umum Radar Group, H Kamil Badrun AR SE MSi di ruang kerjanya.
Di hadapan Kapolda, Kamil mengungkapkan, banyak masalah-masalah menonjol yang hingga kini masih harus menjadi pekerjaan kepolisian di daerah ini untuk diselesaikan. Salah satunya terkait masalah terorisme, yang masih belum terselesaikan. “Banyak faktor utama sehingga aksi terorisme atau penyebaran paham radikalisme di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Poso terjadi, salah satunya faktor ekonomi. Mereka-mereka yang terpapar paham radikal ini kebanyakan yang taraf ekonominya di bawah standar,” terang Kamil.
Pascakonflik di Kabupaten Poso, beberapa tahun silam, seharusnya pemerintah saat itu bisa bergerak cepat, memperhatikan kehidupan sejumlah mantan kombatan. Pemerintah harusnya bisa memberikan perhatian kepada mereka, lewat program pemberdayaan yang dapat meningkatkan ekonomi masing-masing kombatan. “Namun yang ada, mereka merasa tidak diperhatikan, ditambah dendam mereka yang masih ada, membuat mudah sekali terpapar paham radikal,” jelasnya.
Mantan Ketua PWI Sulteng ini juga menyebutkan, penegakan hukum saja, tidak lantas membuat kelompok radikal yang berada di hutan Poso itu bisa diminimalisir. Contohnya, ketika Santoso berhasil ditindak aparat, kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) masih tetap ada. “Begitu juga nanti kalau Ali Kalora tertangkap, paham ini masih tetap ada, jika tidak ada upaya pencegahan. Pencegahannya itu, yah harus lewat pemerintah daerah yang memberikan perhatian bagi warga yang belum atau yang sudah terpapar, dengan peningkatan ekonomi mereka,” papar Kamil.
Masalah lain yang tidak kalah menarik perhatian, kata dia, yakni pascabencana, di mana banyak warga yang masih menanti bantuan. Termasuk pembangunan hunian sementara (Huntara) yang kerap bermasalah. “Sampai sekarang warga korban bencana masih menunggu bantuan yang dijanjikan pemerintah. Kemudian Huntara sendiri, banyak yang dibangun tanpa perencanaan, seperti di wilayah Pantai Barat Huntaranya dibangun di tempat yang rawan banjir,” sebutnya.
Belum lagi banyak Huntara, yang kualitasnya diragukan, akibat dari proyek yang dikerja seadanya. Salah satu sebab, kata dia, dana yang seharusnya diterima kontraktor full, diterima hanya separuhnya, sehingga Huntara yang dibangun pun tidak sesuai yang diharapkan. “Yang harusnya dibangun kualitas A, jadinya yang dibangun kualitas C, karena dananya sudah dikebiri,” tutur Kamil.
Mendengar informasi-informasi tersebut, Kapolda mengaku, hal itu akan jadi catatan tersendiri bagi pihaknya. Terkait paham radikal, Kapolda juga setuju, bahwa upaya deradikalisasi juga memang harus dikedepankan. Dia juga mengakui, bahwa kompleksitas masalah yang terjadi pascabencana juga menjadi salah satu yang kini jadi perhatian kepolisian. “Angka kriminalitas pascabencana ini, kami akui meningkat. Banyak memang yang kehilangan pekerjaan, hal ini pula yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tandas Kapolda. (agg)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.