Kamarudin Melihat Kepala Daerah Telah Bertindak Sewenang-wenang

- Periklanan -

BUOL-Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) khususnya terhadap 16 ASN di Kabupaten Buol yang dilakukan Bupati Buol H. Aminudin Rauf tahun 2018 lalu, kini mengundang perhatian publik, menyusul makin gencarnya pemberitaan sejumlah media massa, baik media cetak maupun media online.

Sejumlah pemerhati di Kota Palu berpendapat, kebijakan Bupati Buol yang telah memberhentikan 16 ASN tersebut semata-mata hanya barlandaskan pada pasal 87 ayat 4 huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang diperkuat dengan SKB 3 Menteri, yakni. Menpan/RB, Mendagri dan Kepala BKN tahun 2018.

Jika ditinjau dari Prespeltif hukum administrasi negara.berdasarkan prinsip dasar keadilan menurut pendapat mereka keputusan Bupati Buol tidak berprikemanusiaan yang adil dan beradab.

Serta berpedoman pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari pengadilan karena 16 ASN tersebut sudah melakukan pelanggaran disiplin ASN yang masuk dalam kategori melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau kemauan sendiri.

Ketua DPW KKPI Perwakilan Sulteng, Kamarudin Lasuru, menyatakan dalam perspektif hokum administrasi negara sebagaimana dikemukakan DR Dianggap Puji Simatupang, SH., MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) bahwa putusan pengadilan pidana tidak dapat hanya menjadi alas hukum untuk memberhentikan ASN tidak dengan hormat karena harus juga dilakukan pemeriksaan administrasi secara patut melalui pemeriksaan alat fakta terkait dengan terpenuhinya kriteria korelasi antara jabatan yang dilakukanya dengan tindakan yang dilakukannya, apakah secara sengaja,
dimana tindakan pemberhentian yang dilakukan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah tindakan kesewenang-wenangan karena tidak melihat dan mempertimbangkan dampak sosial yang akan dialami oleh para ASN tersebut.

Mencermati pendapat Dr. Dian, kata Kamarudin, mestinya harus dilakukan dulu pemeriksaan adminstrasi sebelum dilakukan pemberhentian. ” Terkait dengan pendapat tersebut, sebelumnya kami tidak pernah diperiksa, ” tandas Kamarudin.

Selanjutnya menggaris bawahi pendapat hukum yang dikemukakan DR Dian, kata Kamarudin, bahwa ketentuan pasal.87.ayat (4) huruf b dan d, UU Nomor 5.tahun 2014 tentang ASN harus diikuti.dengan.pelaksanaan kewajiban pasal 7…ayat (2) huruf F dan F. G Jo pasal 46.ayat (2).dan pasal 47.UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan untuk memperoleh gambaran kepastian hukum yang tepat dilakukan oleh Bupati selaku PPK dalam memutus pemberhentian kepada seseorang.

Alas fakta melalui pemeriksaan administrasi tetap harus dilakukan. Karena pengangkatan ataupun pemberhentian seseorang sebagai ASN juga melalui proses administrasi dan bukan proses pidana.
Selain itu, lanjut Kamarudin, berdasarkan surat Dirjen HAM Kemenkumham RI melalui suratnya Nomor HAM.HA.01.04.21 tanggal 28 Oktober 2019 perihal rekomondasi yang ditujukan kepada instansi terkait antara lain menegaskan agar perlu mengevaluasi kembali terhadap ASN yang telah di PTDH.maupun yang belum/akan di PTDH dengan mengklasifikasikan ASN yang telah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan berdasarkan peran, keadaan, atau kerugian yang ditimbulkan dengan mengacu pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai pertimbangan untuk mengembalikan status kepegawaian ASN tersebut.

- Periklanan -

Berkaitan dengan proses pemberhentian ASN tersebut berdasarkan surat Kemenkumham dan HAM, lanjut Kamarudin, Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) harus tetap berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dengan merujuk pada pasal 28.I ayat (1) UUD 1945.

“ Dimana dalam pasal tersebut disebutkan, hak hidup hak untuk tidak disiksa,hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, “ sebutnya.

” Terkait pemberhentian yang dilakukan Bupati Buol terhadap kami, justru tidak merujuk pada pasal 28.I ayat (1) UUD 1945 tersebut. Kalau Bupati merujuk pada pasal itu, tentunya tidak serta merta mengambil keputusan PTDH terhadap 16 ASN di Buol, “ tandas Kamarudin.

Selanjutnya mengutip kembali pendapat hukum yang dikemukakan Dr. Dian Puji Simatupang, kata Kamarudin, bahwa Bupati selaku PPK atau pejabat yang berwenang, keliru menafsirkan hakikat makna ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN yang beranggapan seolah-olah jika seorang ASN telah melakukan tindak pidana korupsi maka harus atau wajib diberhentikan tidak dengan hormat.

“ Karena dalam ketentuam tersebut tidak ada kata “Wajib” atau “Harus” yang bermakna imperatif dalam arti perintah yang wajib dilaksanakan.
Sehingga ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No 5 tahun 2014 tentang ASN yang menjadi dasar hukum Bupati selaku PPK dan Pejabat yang berwenang menetapkan SK PTDH terhadap 16 ASN di Buol dengan putusan inkracht sebelum berlaku UU No 5 tahun 2014 tentang ASN atau PP Nomor 11 tahun 2017 tentang manejemen ASN menurut pendapat hukum Dr Dian Puji bahwa SK PTDH 16 ASN di Buol itu secara subtansi cacat yuridis dan harus dibatalkan, “papar Kamarudin.

“Kalau berpedoman pada pendapat hukum Dr Dian Puji Simatupang SH.MH, mestinya SK PTDH terhadap kami perlu dilakukan peninjauan kembali karena dinilai cacat yuridis. Apalagi keberadaan SK PTDH yang telah ditandatangani Bupati Buol itu, saat ini sudah dipermasalahkan karena formatnya tidak sesuai dengan contoh format dari BKN yang tidak mencantumkan tembusan kepada pimpinan lembaga pemerintah seperti Menpan RB dan Mendagri.dan lembaga lainnya, ” ujar Kamarudin menambahkan.

Ketua DPW KKPI Perwakilan Sulteng Kamarudin Lasuru menegaskan, pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHAP), tidak ada satu perbuatan hukum dua kali pada orang yang sama. Dan hal dipertegas PP 11 tahun 2017 tentang menajemen ASN Pasal 252 menyatakan yang dapat di PTDH hanya 1 bulan inkrah.

” Sedang saya sendiri sudah 9 tahun inkracht, tanpa usul Pejabat yang Berwenang (PyB) yang kala itu dijabat oleh Abdul Hamid Lakuntu selaku Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Buol atau pejabat yang berwenang, ” pungkas Kamarudin.(tim)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.