Kalpolres Banggai Dicopot Dulu Baru Periksa

- Periklanan -

JAKARTA – Sehari pasca Wakapolri Komjen Syafruddin geram atas eksekusi lahan dengan gas air mata kepada ibu-ibu pengajian di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng), Kapolres Banggai AKBP Heru Pramukarno dicopot.

Pelaksanaan eksekusi lahan di Tanjung Sari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Senin (19/3), ricuh. Foto: Steven Laguni)

Sayangnya, kendati diduga terdapat pelanggaran prosedur, Pengamanan Internal (Paminal) belum selesai melakukan investigasi. Belum diketahui pelanggaran semacam apa yang dilakukan.

Kebijakan pencopotan itu memang dinilai wajar terjadi karena ada dugaan arogansi dan penggunaan kekerasan terhadap masyrakat. Namun, juga muncul kekhawatiran bahwa jajaran Polri akan ragu dalam mengawal dan menjalankan putusan pengadilan. Apalagi, bila putusan itu berhubungan dengan orang banyak atau massa.

Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan, sesuai informasi yang diterima dari Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri Irjen Arief Sulistyanto diketahui bahwa Kapolres Banggai dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan adanya indikasi pelanggaran dalam eksekusi lahan tersebut. ”Kita ini punya standard operating procedure (SOP),” ungkapnya.

SOP tersebut misalnya, dalam negosiasi itu dilakukan pendekatan dengan cara yang humanis. Kalau setelah itu gagal, tidak diperbolehkan langsung melakukan gas tembakan air mata. ”Nanti kita lihat kesalahannya seperti apa,” terangnya kemarin ditemui di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta.

- Periklanan -

Dalam pembubaran ibu-ibu pengajian yang menolak untuk eksekusi itu bila gagal negosiasi, yang dikedepankan adalah Polwan. ”Saya dulu waktu di Indramayu juga menghadapi ibu-ibu yang menolak eksekusi lahan. Polwan yang menghadapi, bukan Polisi lelaki,” ujarnya.

Apakah sudah ada hasil dari tim Paminal yang menyimpulkan adanya pelanggaran? Dia mengatakan bahwa pemeriksaan ini masih berlanjut. Kalau ditanya terkait pencopotan, tentunya agar bisa dilakukan pemeriksaan oleh Paminal. ”Masih proses, copot dulu karena indikasi itu,” ujarnya.

Namun, indikasi semacam apa yang diduga melanggar itu, Setyo belum bisa berkomentar. Yang pasti, ada beberapa hal yang terjadi. ”Kapolda kan juga dimintai keterangan,” terang mantan Wakabaintelkam tersebut.

Sementara Pengamat Kepolisian Bambang Muktiono menuturkan, ada risiko dalam kebijakan pencopotan kapolres karena menjalankan putusan pengadilan negeri (PN) tersebut. Yakni, membuat jajaran Polres juga ragu dalam mengawal putusan pengadilan. ”Kondisi ini harus diantisipasi,” jelasnya.

Caranya, dengan mengedepankan peran Bhabinkamtibmas untukbisa memetakan masalah di daerah. Pemetaan secara komprehensif bisa memberikan bimbingan yang tepat untuk menangani pengerahan massa menolak eksekusi atau putusan pengadilan. ”Ujung tombaknya Bhabinkamtibmas, Kapolres harus mendapat pemetaan masalah,” ujarnya.

Mengedepankan cara-cara preemtif atau pencegahan sebelum terjadi tindakan pidana atau kerusuhan harus dilakukan. Dengan begitu, dampak jangka pendek berubah pengembangan masalah dari eksekusi lahan ditambah menjadi arogansi petugas bisa dihindari. ”Dampak jangka panjangnya berupa turunnya public trust juga bisa dicegah,” terangnya dihubungi Jawa Pos kemarin. (idr)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.