Kakanwil Kemenkumham Akui Pengawasan Orang Asing Belum Maksimal

- Periklanan -

Ilsutrasi tenaga kerja asing. (Foto: jpnn.com)

PALU – Banyaknya Warga Negara Asing (WNA) ilegal, yang masuk Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, menjadi masalah krusial tidak hanya bagi daerah juga bagi negara. Kebijakan bebas visa yang dikeluarkan oleh Pemerintah, merupakan salah satu biasnya, sehingga menimbulkan maraknya migrasi. Isu ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi sudah ke kanca nasional.

Dalam dengar pendapat antara rombongan wakil rakyat Komisi III DPR RI bersama jajaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi di Aula Kantor Wilayah Kemenkumhan Sulteng, Selasa (2/5), warga atau orang asing yang masuk ke Indonesia khususnya ke Sulteng menjadi pembahasan yang paling alot.

Ternyata di Sulteng, masuknya warga atau orang asing cukup tinggi setiap tahunnya, bahkan tidak sedikit diantaranya adalah ilegal. Karena datang menggunakan visa wisata, tetapi sampai di Sulteng  warga negara asing menjadi tenaga kerja.

“Seperti dipoboya dan di Morowali karena disana ada smelter. Pegawasan inilah yang harus ditingkatkan. Dan yang perlu kita ketahui adalah seperti apa pengawasan orang asing itu. Semoga tidak seperti daerah lain ada yang datang dengan visa wisata tetapi tujuannya menjadi tenaga kerja,” kata Risa Mariska Aggota Kunker Komisi III DPR Ri dari fraksi PDI P bertanya kepada Kakanwil Kemenkumham Sulteng Iwan Kurniawan SH MSi, serta jajarannya.

Pertanyaan kepada Kakanwil Kemenkumham Sulteng, yang tidak lain adalah selaku pimpinan tertinggi yang membawahi kantor Imigrasi di Sulawesi Tengah, paling banyak adalah soal pengawasan. Terhadap hal itu Iwan Kurniawan pada intinya mengakui bahwa sejauh ini pengawasan yang mereka lakukan kepada orang asing memang belum begitu maksimal. Hal itu dikarenakan keterbatasan keterbatasan yang ada ditubuh Kemenkumhan Sulteng sendiri. Meski demikian, tetap pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing mereka lakukan.

“Disamping mengoptimalkan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), kedepan kami juga telah berencana menyusun terobosan, untuk mengawasi orang asing yang melaksanakan aktivitas  atau bekerja di Sulteng ini,” terangnya.

- Periklanan -

Terobosan itu katanya ialah Kemenkumham Sulteng akan membuat komitmen dimana perusahaan perusahaan yang ada di Sulteng ini, nantinya akan menandatangani sebuah pakta integritas. Berapa dia mempekerjakan orang asing, kemudian apakah akan mempekerjakan hanya orang asing ilegal.

“Apabila dia kedapatan hanya mempekerjakan orang asing ilegal maka perusahaan akan mendapatkan sanksi dan orang asing yang dipekerjakannya akan seketika dideportasi,” tegasnya.

Hanya saja mengenai rencana menyusun terobosan untuk mengawasi orang asing itu, Kakanwil juga tetap mengharapkan tambahan kekuatan, dan menindaklanjuti apakah terobosan kebijakan ini secara hukum dapat dilakukan atau sebaliknya tidak. “Karena kami mengkhawatirkan  terobosan ini nantinya akan menimbulkan kegaduhan,. Karena isu-isu orang asing ini, sudah menjadi isu berskala nasional,” tandasnya.

Sementara mengenai data orang asing di Sulteng, secara pasti diakui Iwan Kurniawan, juga belum dapat dikemukakannya secara akurat. Karena banyak faktor yang berpengaruh terhadap data atau jumlah orang asing yang benar benar berada disebuah provinsi.

“Karena pertimbangan pertama orang asing tidak selalu melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)  orang asing itu beraktifitas,’ katanya.

Sebaliknya migrasi orang asing dari tempat dia dimana masuk, dibeberapa TPI yang telah ditetapkan itu tetap diawasi oleh counter managemen dan itu ada didirektorat kita. Sehingga data orang asing yang dapat disajikan, hanyalah orang asing yang terdata karena mengurus perpanjangan izin tinggalnya di Sulteng.

“Terhadap pelanggara-pelanggaran  terkait kebijakan bebas visa. Kami hanya dapat membuktikan bahwa izin kunjungan itu disalahgunakan apibala kami melakukan operasi dilapangan. Karena kalau dari sistem kami sulit melakukannya. Karena aktivitas orang asing masuk dan bermigrasi diseluRUH WILAYAH Indonesi ini untuk diketahui, tentunya butuh koordinasi yang kuat. Jadi membangun koordinasi itulah yang kami harapkan pula. Dan kami juga akan melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dengan visa wisata,” tandasnya.  (cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.