Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

Kadis Bantah Proyek Transmigrasi Sarat kepentingan

Sebut Murni Proyek Penanganan Bencana Usulan Pemkab Sigi

PALU- Dugaan sarat kepentingan dalam sejumlah proyek infrastruktur transmigrasi di Lembantongoa, yang disinyalir menyebabkan lemahnya pengawasan di lapangan, dibantah kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sigi, Asnuryati. Kadis memastiakan proyek tersebut usulan pemerintah kabupaten dalam penanganan bencana, dan tidak ada kepentingan siappun selain untuk masyarakat
‘’Proyek ini turun karena kepentingan bencana, dan proses lelangnya dilakukan di pusat bukan di kabupaten,’’ kata Asnuryati, kepada Radar Sulteng, melalui telepon selulernya, Senin (12/8).
Asnuryati menjelaskan proses turunnya sejumlah proyek transmigrasi di Kabupaten Sigi, termasuk di Lembantongoa. Ditahun 2018, untuk penanganan bencana Kabupaten Sigi mendapat alokasi pembangunan 50 unit rumah di Bulupountu.
‘’InsyaAllah sudah dimanfaatkan masyaraakat,’’ katanya.
Selanjutnya di tahun 2019 kembali mendapatkan alokasi 100 unit rumah yang masing-masing 50 di Lembantongoa dan 50 di Bulupountu. Proyek tersebut merupakan proyek penanganan bencana.
Terkait dengan itu lanjut Kadis, adanya paket pembangunan jalan (Rabat) dan jembatan dalam kawasan trnasimigrasi, merupakan tugas kementerian untuk memberikan dukungan infrastruktur, karena Sigi merupakan merupakan daerah transimigrasi bina.
‘’Kami wajib dapat itu. Tidak perlu diurus pun kami dapat. Makanya dapat 2 kilo, dapat lagi 2 kilo, karena dibagi ke seluruh Indonesia,’’ terangnya.
Dengan proses tersebut, Kadis Asnuryati kembali menegaskan sama sekali tidak ada kepentingan siapapun dalam proyek-proyek tersebut. Disampaikannya, yang dilakukan di kementerian hanya untuk kepentingan masyarakat.
‘’Jadi tidak ada itu seperti apa yang orang pikirkan. Ini dilelang di pusat, bahkan ada konsultan dari Gorontalo yang mengawas disitu,’’ jelasnya.
Ia juga memastikan proyek ini murni usulan dari kabupaten terkait penanganan bencana. Makanya di Lembantongoa meskipun dimungkinkan pola TPA (Transmigrasi Penduduk Asli) daerah asal dari Jawa, lebih mengutamakan warga yang menjadi korban bencana seperti warga Jono Oge.
Terkait dengan kondisi pekerjaan jembatan dan rabat yang kini masuk dalam kategori kritis, Kadis mengaku masih belum bermasalah karena masih on kontrak. Pihaknya masih memberi kesempatan menyelesaikan sampai dengan masa kontrak berakhir. Masih melakukan test case.
Terkait pengawasan, Kadis menambahkan proyek yang didanai APBN itu juga diawasi langsung oleh kementerian. Meskipun kondisi masuk dalam kategori kritis, menurut Kadis tim monitoring dan evaluasi (Monev) kementerian sudah pernah turun langsung ke lapangan. (awl)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.