Kades dan LSM Nyaris Adu Jotos di Ruangan Wabup

- Periklanan -

Ilustrasi

MORUT – Kepala Desa Towara, Baharuddin nyaris adu jotos dengan Lukman Alkadri di ruang kerja Wakil Bupati Morowali Utara, Rabu (23/8) siang. Kericuhan ini dapat diredakan Wabup Moh Asrar Abd Samad yang hadir saat itu.

Suasana tak kondusif mulai terlihat sejak awal pertemuan, Rabu pagi sekitar pukul 10.15 waktu setempat. Suara-suara bernada tinggi berulang kali dilontarkan Kades Towara dan perwakilan masyarakat yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Towara.

Pertemuan itu sedianya membicarakan tuntutan pemilik 40 surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) yang diwakili Lukman Alkadri didampingi lima orang rekannya. SKPT ini menunjuk lokasi dalam area izin lokasi PT Agro Nusa Abadi (ANA) di desa Towara, Kecamatan Petasia Timur, Morowali Utara.

Awalnya, Wabup Morut selaku mediator menyilahkan masyarakat menyampaikan maksud kedatangannya. Kesempatan selanjutnya diberikan kepada pemerintah desa Towara.

Menurut Lukman, pemilik 40 SKPT tidak menuntut masuk dalam daftar calon petani plasma (CPP). Mereka hanya meminta PT ANA mengganti biaya pembuatan SKPT yang terbit antara tahun 1993 – 2008 silam.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morut No:590/0445/ADPUM/IX/2016 tentang pengaturan atas lahan izin lokasi PT ANA, permintaan itu kata Lukman tidak mengada-ada. Meski surat tersebut menyebut persoalan serupa di desa Bungintimbe, Petasia Timur.

“Kami hanya menuntut dana kompensasi SKPT saja. Kalau soal CPP kami tidak akan meminta sebab memang pemilik 40 SKPT itu tidak berdomisili di Towara,” ujar Lukman.

Kades Towara lantas menegaskan tidak akan mengakomodir permintaan tersebut. Alasannya, pemilik SKPT bukan masyarakat Towara.

“Bagaimana mungkin mengakomodir kepentingan warga yang bukan masyarakat kita sendiri. Saya tidak akan melakukan itu,” tegas Baharuddin.

Pernyataan keras Kades itu kemudian makin mengeruhkan suasana yang memang sudah panas. Salah seorang warga bahkan menuding Baharuddin tidak berlaku adil.

“Kenapa warga yang bukan warga Towara dapat kompensasi. Anda jelas tidak adil,” hardik seorang tua yang mengenakan kemeja kotak-kotak.

Mendapatkan perlawanan, Kades balik menunjuk-nunjuk warga. Dia membongkar fakta yang sebenarnya bahwa sebagian warga yang hadir saat itu sudah menerima dana kompensasi dari PT ANA.

“Kalian kan sudah dibayar (kompensasi), kenapa ngotot minta lagi. Masalah ini sudah selesai, tidak perlu mengadu ke wartawan dan LSM,” tandas Baharuddin emosi.

- Periklanan -

Saling adu argumen semakin menjadi. Wabup kemudian menengahi situasi dengan meminta Kades Towara mengambil bukti-bukti 40 SKPT untuk diajukan ke perusahaan kelapa sawit tersebut.

“Entah diakomodir PT ANA, itu keputusan nanti. Sekarang kita cari solusi terbaik agar masalah ini tuntas,” saran Wabup.

Kades kemudian menjelaskan bahwa opsi tersebut akan membawa masalah baru, baik di Towara maupun desa lainnya di lingkar perkebunan PT ANA.

“Tidak bisa begitu Pak Wabup. Masalah ini akan semakin rumit jika opsi ini dijalankan,” jelas Burhanuddin.

Demi meredam situasi, Wabup akhirnya meminta Kades Towara untuk menyerahkan data-data penerima kompensasi maupun identitas penerima program CPP. Hal ini guna transparansi akibat tudingan warga terhadap Baharuddin di atas.

“Besok saya tunggu data-datanya. Biar kita tahu apa benar penerima kompensasi dan CPP itu sudah tepat sasaran,” tegas Asrar sembari akan menutup pertemuan ini.

Namun tak berselang lama, warga kembali meminta agar permintaan mereka diikuti. Tak ayal, emosi Kades meledak.

“Anda LSM, bukan warga Towara. Anda hanya datang mengacaukan daerah kami,” sambil menunjuk-nunjuk Lukman.

Saat Lukman menjawab, Kades yang duduk di samping Wabup langsung berdiri dan berusaha menyerang Lukman. Sontak saja suasana menjadi kacau.

Beruntung Wabup, Brigadir Polisi Hariadi dan dua anggota Polri dan TNI berpakaian sipil dapat meredakan situasi itu.

“Saya tidak sangka pertemuan berakhir seperti ini. Terimakasih kepada aparat yang sigap mengamankan situasi,” kata Wabup usai pertemuan itu.

Pertemuan tak kondusif itu berakhir sekitar pukul 14.30 Wita. Kades Towara kemudian meninggalkan ruang pertemuan. Sementara Sekretaris Kecamatan Petasia Timur Ansar, Kepala BPD Towara H Hasan, dan mim penyelesaian masalah desa Towara juga bergegas mengikuti Baharuddin. Sementara warga masih berada di tempat.

Ditemui usai pertemuan, Lukman Alkadri mengakui kehadirannya bukan sebagai aktifis. Kapasitasnya dalam persoalan di atas sebagai perwakilan pemilik SKPT yang dilengkapi surat kuasa.

“Saya pegang surat kuasa dari pemilik SKPT untuk membantu mereka mendapat turunkan kompensasi dari PT ANA. Jadi saya tidak hadir sebagai LSM,” tandas Lukman kepada Radar Sulteng. (ham)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.