Kabalai Sebut Kasus Pencairan Dana Sudah Selesai

- Periklanan -

PALU – Pihak Balai Bahasa Sulawesi Tengah mengakui sudah dimintai keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu, terkait dugaan kasus non prosedural pencairan dana pascabencana 28 September 2018.
Kepada Radar Sulteng Kepala Balai (Kabalai) Bahasa Sulteng, Adri mengatakan, pemanggilan dirinya oleh Kejari Palu untuk memberikan keterangan atas adanya dugaan tidak prosedural proses administrasi dalam pencairan dana kegiatan salah satu kegiatan Balai Bahasa.
“Hari Kamis (22/8), saya sudah mendatangi Kejari Palu, dan dipanggil dimintai keterangan,” ungkapnya, di sela-sela kegiatan Penyuluhan Bahasa Indonesia Bagi Pengelola Media Massa se Kota Palu, Jumat (23/8).
Andri mengungkapkan, bahwa pemanggilan dari pihak Kejari Palu, pada dasarnya bukan pemanggilan sebagai saksi atau lainnya dan hanya dimintai keterangan.
“Saya tegaskan hanya sebagai dimintai keterangan, bukan sebagai saksi atau status lainnya,” bebernya.
Adri pun menjelaskan, saat dimintai keterangan sebagai Kepala Balai Bahasa Sulteng, terkait penandatanganan administrasi pencairan dana kegiatan yang tanpa melibatkan pihak PPK selaku penanggung jawab. Menurutnya hal itu dilakukannya karena adanya desakan dari pihak penyedia.
“Saat penandatanganan dana pencairan pascabencana kurang lebih Rp 100 juta, karena ketua PPKnya tidak ada di tempat atau keluar kota. Saya yang langsung mengambil alih dan bertanggung jawab. Itu terjadi bulan Desember 2018 lalu,” tuturnya.
Adri enggan memberikan keterangan lebih dalam soal kasus yang tengah ditangani pihak Kejari Palu itu, karena menurutnya permasalahan tersebut sudah selesai.
“Saya tidak bisa memberikan keterangan lebih banyak, karena masalah dana itu sudah selesai,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya Kejari Palu tengah menyelidiki (Lidik) pencairan anggaran konsumsi untuk kelas di tenda pascabencana gempa bumi yang melanda Palu, Sigi dan Donggala di Balai Bahasa Sulteng.
Kasi Intel Kejari Palu, Agus. SH ditemui Radar Sulteng, Selasa (28/5) lalu mengatakan, Sprindik untuk kasus tersebut sudah dikeluarkan sejak 24 April 2019. Saat ini kata Agus, pihak Kejari Palu sedang mengumpulkan bahan keterangan dengan memeriksa sejumlah saksi. “Sampai dengan saat ini sudah 27 orang yang dimintai keterangan,” jelasnya. (zal)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.