Jika Dipaksakan Calon Tunggal, Musda Hipmi Sulteng Terancam Deadlock

- Periklanan -

PALU – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Ke XII Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda (BPD HIPMI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang rencananya digelar 26 Juni mendatang terancam deadlock. Pasalnya, sejumlah Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Kabupaten dan Kota diprediksi tidak akan hadir pada Musda yang digelar di Luwuk, Kabupaten Banggai.

Ketua Umum HIPMI Kabupaten Poso, Edy Sumarno membenarkan, terkait kekisruhan di tubuh HIPMI Sulteng jelang Musda. Menurut Edy, kemungkinan terjadi deadlock bila pelaksanaan MUSDA Ke XII HIPMI Provinsi Sulteng tetap dipaksakan untuk dilaksanakan hanya untuk memilih calon tunggal Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Sulteng Periode 2021 – 2024.

Dia juga membenarkan adanya kekisruhan dalam proses mekanisme pra pelaksanaan MUSDA Ke XII BPD HIPMI Provinsi Sulawesi Tengah. Itu menurut Edy, berawal dari adanya surat resmi nomor : 001/A/Sek/Frum-Sulteng/V/2021 tertanggal 22 Mei 2021 tentang permohonan membuka kembali pendaftaran Calon Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Sulteng Periode 2021 – 2024 dilayangkan oleh 8 BPC HIPMI Kabupaten, Sigi, Poso, Toli Toli, Buol, Donggala, Banggai, Morowali Utara, Banggai serta Kota Palu kepada BPD HIPMI Provinsi Sulteng yang hingga saat ini belum dijawab.

“Stering Committee sebagai pengarah dan BPD HIPMI Provinsi Sulteng selaku penanggungjawab pelaksana MUSDA dinilai oleh BPC HIPMI Kabupaten dan Kota telah melanggar konstitusi AD, ART dan Peraturan Organisasi (PO) terkait proses tahapan mekanisme yang tidak dijalankan, sehingga pendaftaran calon Ketua Umum hanya berakhir dan ditutup dengan hanya 1 orang atau calon tunggal, tapi tidak ada penyampain secara resmi kapan pastinya dilaksanakan MUSDA hingga saat ini telah tertunda tunda 6 bulan lamanya terhitung dari Desember 2020,” jelasnya Sabtu (29/5/2021).

Hal ini membuat sejumlah BPC HIPMI Kabupaten termasuk Kota Palu mengusulkan permintaan untuk kembali dibuka pendaftaran calon Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Sulteng Periode 2021 – 2024.

“Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Sulteng Ishak Basir Khan seharusnya bisa menyelesaikan kekisruhan yang timbul dengan mengundang Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten dan Kota untuk duduk berdiskusi bersama menemukan solusi terbaik demi tetap menjaga soliditas anggota dan pengurus BPD HIPMI Provinsi Sulteng,” papar Edy.

- Periklanan -

Lanjut dia, itu seharusnya dilakukan dari pada memelihara konflik yang bisa berdampak negatif nantinya pada saat MUSDA Ke XII BPD HIPMI Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai digelar, namun tidak dihadiri oleh BPC HIPMI Kabupaten dan Kota maka akhirnya deadlock. Memaksakan Musda dengan tetap dengan menghadirkan calon Ketua Umum tunggal sangat berpotensi menimbulkan keributan, karena belum terselesaikan masalah kekisruhan yang timbul akibat tidak dibukanya kembali pendaftaran calon Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Sulteng Periode 2021 – 2024.

“Bila ini tidak bisa dikompromikan sebelum hari H palaksanaan MUSDA, dikhawatirkan berpotensi menjadi konflik berkepajangan dan harus diingat posisi Ishak Basir selaku Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018 – 2020 telah berkahir bulan Desember 2020 bisa dicaretaker oleh Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI untuk mengangkat Ketua Umum sementara BPD HIPMI Provinsi Sulawesi Tengah,” tegas Edy Sumarno.

Lebih jauh Edy menyebutkan, sesungguhnya aspirasi dari beberapa BPC HIPMI Kabupaten dan Kota memohon kepada Stering Committee selaku Pengarah dan Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Sulteng Ishak Basir bersedia kembali membuka pendaftaran calon Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Sulteng Periode 2021 – 2024 sebelum MUSDA Ke XII HIPMI Provinsi Sulteng digelar. Sehingga berakhir konflik soal ada atau tidaknya pelanggaran AD, ART dan PO Organisasi dalam proses tahapan proses pelakasanaan MUSDA Ke XII BPD HIPMI Provinsi Sulteng. “Ini hal sederhana dan mudah untuk dibicarakan bersama antara BPC HIPMI Kabupaten dan Kota dengan BPD HIPMI Provinsi Sulteng,” harap Edy.

Selaku Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Poso, dia mengaku lebih mementingkan untuk tetap menjaga kebersamaan dan kekompakan antara BPC dengan BPD HIPMI sebagai Sikap bijaksana. Terkait statmen yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Hipmi Banggai Laut, bahwa ada upaya untuk merusak nama besar HIPMI dari oknum-oknum tertentu adalah sebuah tuduhan tanpa dasar.

“Saya menganggap dinamika yang terjadi saat ini adalah bentuk kepedulian dari seluruh BPC yang ada di Sulawesi Tengah yang menginginkan HIPMI menjadi organisasi yang lebih baik kedepan, sehingga dapat benar-benar memfasilitasi semua kader dan anggota dalam memajukan unit-unit usahanya sesuai dengan tujuan HIPMI itu sendiri,” sebutnya.

Masih menurut dia, bukan justru menjadi tempat politisasi di mana kader dan anggota hanya dimanfaatkan untuk memuluskan kepentingan segelintir anggota lainnya, sehingga tuduhan bahwa ada upaya perongrongan oleh oknum yang dianggap mengkerdilkan HIPMI itu adalah tuduhan yang sangat subjektif.

“Tapi itukan sah-sah saja setiap orang bisa berpendapat sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing, saya juga orang baru dalam berorganisasi tapi saat menghadapi situasi kisruh seperti ini saya justru berpandangan lebih penting untuk mengevaluasi internal bukan membuang isu liar apalagi menuduh oknum sebagai dalangnya, kisruh ini adalah sebuah kritik yang sifatnya sangat konstruktif dalam artian sangat berguna bagi kepengurusan BPD HIPMI kedepan untuk menjadi lebih baik lagi, HIPMI kedepan harus lebih baik, termasuk program2 unggulan yang berpihak ke anggota yang ada di BPC-BPC,” tandas Edy. (*/agg)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.