Jati Center Laporkan Empat Pimpinan Bawaslu Sulteng ke DKPP

- Periklanan -

PALU-Pasca sidang pemeriksaan lima anggota Bawaslu Kabupaten Banggai dan Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen, oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia di kantor KPU Sulteng, Rabu (14/10), salah satu lembaga pemantau Pemilu dan kinerja penyelengara Pemilu Sulteng, Jati Center Sulteng, melaporkan empat orang anggota Bawaslu Sulteng ke DKPP.

Direktur Jati Center, Habib Mashur Alhabsy, kepada Radar Sulteng Sabtu (17/10), mengungkapkan, pihaknya baru saja melaporkan empat anggota Bawaslu Sulteng, masing-masing Jamrin Jainaz, Sutarmin Ahmad, Zatriawati, dan Darmiati ke DKPP.

Dijelaskan Habib Mashur Alhabsy mengapa pihaknya melaporkan keempat anggota Bawaslu tersebut, dijelaskannya, yang mendorong lembaga Jati Centre melaporkan ke empat anggota Bawaslu Sulteng tersebut yaitu berdasarkan hasil pemantauan lembaga yang berbasis di Jalan Jati Kota Palu ini pada kegiatan sidang DKPP di KPU Provinsi Sulteng pada Rabu pekan lalu (14/10) ada kejanggalan.

“ Dugaan kami apa yang telah dilakukan keempat pimpinan Bawaslu itu melanggar kode etik pasal 2 pasal 5 pasal 6 ayat 3 huruf a, huruf c dan huruf f dan pasal 7 ayat 3 dalam peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik penyelenggara pemilihan, “ ungkap Habib Mashur.

Menurutnya, Jati Center melaporkan masalah ini ke DKPP pusat sebab bukan wilayah provinsi. “ Harapan kami dengan kasus ini bisa menjadi pembelajaran serta dapat menjaga integritas penyelenggara. Pihak DKPP juga bisa menindaklanjuti laporan kami sebagaimana prosedurnya, “ jelasnya.

Dikatakan Habib, mengenai laporan tersebut, bukan hanya dirinya seorang yang melapor, tetapi ada tiga orang, yaitu Habib Mashur Alhabsy sebagai Ketua Jati Center, Rusli, SH., MH, pemantau Pemilihan kepala daerah Jati Center, dan Randy Atma R. Massi, SH., MH, peneliti/konsultan Jati Center.

- Periklanan -

Ditanya, apakah Jati Center memiliki hubungan personal dengan Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen, dikatakan Habib Mashur Alhabsy bahwa Jati Center sebagai pemantau Pemilihan dan kepemiluan adalah lembaga independen.

“ Kami kenal karena bapak Ruslan Husen adalah Ketua Bawaslu Sulteng, dan beliau ini dikenal dimana-mana di seluruh Sulawesi Tengah sebagai ketua Bawaslu. Kami kenalnya di situ, “ terangnya.

Mengenai laporan Jati Center ke DKPP karena keterpanggilan, sebab Jati Center hadir dalam kegiatan sidang DKPP yang menyidangkan lima anggota Bawaslu Banggai (Teradu I-V) dengan Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen, sebagai Teradu VI. “Kami tahu dalam kasus ini ada kejanggalan, makanya kami melaporkan kejanggalan itu ke DKPP, “ tutur Habib Mashur.

Sedangkan salah satu pimpinan Bawaslu Sulteng, Zatriawati mengakui “pecahnya” keutuhan di internal anggota Bawaslu yang kolektif kolegial itu merupakan dinamika dari pasal 71 yang menjadi objek dilaporkannya kasus ini ke DKPP oleh Pengadu dari tim Hukum petahana Bupati Banggai Herwin Yatim dan Wakil Bupati Mustar Labolo ke DKPP, hingga bersidang di kantor KPU Sulteng Rabu (14/10) pekan lalu.

“ Terjadinya lapor melapor ini karena dinamika pasal 71, “kata Zatriawati.

Yang dimaksud pasal 71 itu adalah Pasal 71 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau biasa disebut dengan Undang Undang Pilkada. Aturan tersebut mengharuskan pejabat publik untuk berhenti atau mengundurkan diri dari jabatan ketika mencalokan diri sebagai peserta Pilkada.

Menurut Ruslan Husen, Pasal 71 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, menegaskan, Kepala daeah dalam kontestasi Pilkada dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan berakhirnya masa jabatan.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.