Jari Indonesia Minta Kejati Sidak Proyek Jalan Amburadul

- Periklanan -

MORUT – LSM Jaringan Advokasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Indonesia (Jari Indonesia) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah untuk turun tangan alias sidak mengusut dua proyek jalan di Desa Togo Mulya, Kecamatan Petasia Barat, Morowali Utara.
Permintaan itu dikemukakan Direktur Eksekutif LSM Jari Indonesia Andi Samsu Alam menyusul ramainya pemberitaan di media massa terkait dua proyek jalan di wilayah Morut, Selasa (16/2).
“LSM Jari Indonesia menyoroti sekaligus meminta Kepala Kejati Sulteng segera turun tangan dan tidak tebang pilih,” sebut Andi kepada Radar Sulteng via whatsapp kemarin.
Andi menegaskan, dua proyek yang mungkin dianggap kecil tersebut justru sebagai pintu masuk untuk mengungkap dugaan praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah maupun negara yang lebih besar.

“Ini adalah fenomena sangat luar biasa yang kerap kali dipertontonkan oleh oknum kontraktor di daerah, dan sudah saatnya penegak hukum turun lapangan dan melakukan upaya hukum terkait dua proyek tersebut,” tegasnya.
Jika praktik itu terus dibiarkan, Andi menghawatirkan tak ada lagi asas manfaat didapatkan masyarakat atas proyek yang terus bergulir setiap tahunnya.
“Kasian masyarakat selalu dirugikan dan dipaksa menerima saja hasil proyek padahal kualitasnya amburadul,” tandansya.
Sebelumnya diberitakan, dua pekerjaan infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara disinyalir bermutu rendah. Kuat dugaan, proyek bernilai Rp4, 8 miliar itu dikerjakan amburadul.
Proyek yang kini menuai sorotoan berbagai kalangan masyarakat di daerah itu berupa pekerjaan jalan Desa Togo Mulya senilai Rp2.936.185.000 bersumber dari dana Hibah APBD 2020 serta peningkatan ruas jalan Tiu – Togo Mulya senilai Rp1.901.205.085 bersumber DAK Reguler 2020.
Berdasarkan Nomor Kontrak: 360/04/Kont/HIBAH/BPBD/Y/ 2020 yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Morut, Pekerjaan Jalan Desa Togo Mulya dimenangkan oleh CV. Prawi Meta Lestari. Pekerjaan ini dimulai sejak 20 Mei 2020 berlaku selama 180 hari kalender.
Sementara untuk Peningkatan Ruas Jalan Tiu – Togo Mulya yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah (DPUPRD) Morut dimenangkan oleh CV. Buana Power.
Pelaksana proyek peningkatan ruas jalan Tiu – Togo Mulya selanjutnya mengantongi Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 14 September 2020 berdasarkan Nomor Kontrak 622/06/Kont/BM-DPUPPKPD/IX/2020 yang berlaku selama 109 hari kalender.
Koordinator Tim Pemerhati Konstruksi dan Aset Negara RI Herman kepada Radar Sulteg mengungkapkan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan sekira dua pekan lalu.
Herman menyebutkan, jalan sepanjang tiga kilometer dengan lebar sekurangnya lima meter itu diduga dikerjakan oleh amburadul, bahkan melebihi batas waktu pelaksanaan proyeknya.

- Periklanan -

“Waktu saya turun lapangan masih dalam proses penimbunan. Nah sejauh itu masih banyak celah dari proyek jalan Togo Mulya,” kata Herman via telepon, Senin (15/2).
Lanjut dibeberkan Herman, pada pekerjaan timbunan dasar dan lapis pondasi agregat kelas B sementara dikerjakan dan belum selesai. Ditemukan pula talud yang retak dan patah di kedua sisi.
“Kondisi talud atau pasangan batu penahan jalan itu juga banyak yang retak, patah, dan miring,” ungkapnya.
Masih berdasarkan penelusuran itu, Herman juga menemukan adanya praktik illegal pada proses pengadaan material timbunan. Pasalnya, material proyek jalan Togo Mulya dikeruk dari pegunungan di wilayah Desa Tiu.
Jika terbukti dilakukan secara illegal, Herman mensyalir ada potensi kerugian daerah yang bocor pada pendapatan asli daerah yang seharusnya masuk ke KAS daerah.
“Material didapatkan dari hasil kerukan gunung di wilayah Tiu. Harusnya dari tempat yang berizin, dan tidak bisa hanya izin desa, apalagi dalam skala besar. Kalau tidak diawasi rugi dong daerah,” tandasnya.

Herman lantas menyayangkan lemahnya progres pengerjaan jalan Togo Mulya yang seharusnya bisa digenjot setelah diberikan addendum perpanjangan masa kontrak selama 50 hari.
“Kan sudah ada penambahan waktu 50 hari, kok belum juga selesai. Yang rugi itu bukan hanya masyarakat tetapi juga daerah,” tegasnya.
Terpisah, mantan Kepala Pelaksana BPBD Morut Nimrod Tandi membenarkan progress pekerjaan jalan Togo Mulya yang terlambat. Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Morut tersebut, keterlambatan disebabkan gangguan alam yang terjadi di desa itu.
“Benar pekerjaan jalan Togo Mulya terlambat yang diakibatkan banjir selama dua bulan,” kata Nimrod kepada Radar Sulteng via telepon. (ham)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.